Lombok Post
NASIONAL

Polri Terbitkan Sprindik Kasus Abraham Samad

Ketua KPK Abraham Samad saat menggelar konferensi pers terkait penangkapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan tersangka Gubernur Riau berinisial AM di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (26/9). AM diduga melakukan penyuapan ?terkait perizinan lahan di Riau. Foto: Ricardo/JPNN.com

JAKARTA – Proses hukum terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Mabes Polri terus berlanjut. Kemarin, Mabes Polri mengumumkan telah terbit surat perintah penyidikan (sprindik) kasus laporan pertemuan Ketua KPK Abraham Samad dengan petinggi partai politik. Lazimnya, penetapan surat perintah penyidikan juga diikuti dengan penetapan tersangka.

Mabes Polri saat ini juga tengah memproses laporan terhadap komisioner KPK lainnya, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnaen atas laporan transaksi saham ilegal dan kasus gratifikasi. Laporan-laporan itu juga siap dinaikkan ke tingkat penyidikan. Artinya, status tersangka kedua pimpinan KPK itu tinggal menunggu waktu.

Sebelumnya, Bambang Widjojanto telah ditetapkan menjadi tersangka dan sempat ditahan di Bareskrim hampir seharian. Dia ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan keterangan saksi paslu di Mahkamah Konstitusi (MK). Kejadian itu terjadi saat BW masih menjadi advokat.

Dikonfirmasi tentang perkembangan tersebut, Kadiv Humas Mabes Polri Ronny F Sompie mengatakan sprindik terkait kasus Abraham Samad memang telah keluar. Meski begitu, Ronny belum berani memastikan apakah dalam sprindik itu Samad sebagai tersangkanya. a�?Belum ada kesimpulan bawah Abraham Samad yang menjadi tersangka,a�? ujar Ronny di Mabes Polri, kemarin.

Pernyataan mantan Kapolwiltabes Surabaya itu memang aneh. Sebab, dalam urutan proses kasus, penetapan surat perintah penyidikan juga diikuti dengan penetapan tersangka.

Dicecar terkait kejanggalan itu, Ronny tetap tak bergeming. a�?Ya sudah, itu saja. Pokoknya sprindiknya telah keluar,a�? ucapnya. Ronny juga tidak bersedia membeberkan sprindik itu terkait kasus Abraham Samad yang mana.

Sebagaimana diketahui, Abraham Samad saat ini tengah dilaporkan dua perkara. Yang pertama dilaporkan oleh Yusuf Sahide yang mengatasnamakan KPK Watch pada 26 Januari lalu. Dalam perkara itu, Samad dilaporkan telah melanggar pasal 36 dan 65 UU KPK karena telah bertemu pimpinan parpol seperti tudingan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristianto.

Sementara laporan kedua, Samad dituding Feriyani Lim melakukan pemalsuan dokumen. Laporan itu dilayangkan ke Bareskrim Mabes Polri kemarin. a�?Pokoknya sprindik yang keluar untuk laporan beberapa waktu lalu,a�? ujar Ronny.

Menurut Ronny, kasus laporan terhadap Samad itu buktinya sudah cukup lengkap. Salah satunya, keterangan 12 saksi dan bukti berupa rekaman, serta dokumen-dokumen. “Ada juga keterangan dari saksi ahli,” terangnya.

Bagaimana dengan kasus yang menjerat komisioner KPK lainnya? Ronny mengatakan posisi kasus Adnan dan Zulkarnaen masih dalam proses pendalaman laporan dan berbagai bukti. Semua yang diserahkan pelapor masih diperiksa dengan detil. “Masih terus berjalan,” ujarnya singkat.

Meski penanganannya penuh dengan keanehan, namun Ronny masih menyebut hal itu bukan kriminalisasi. Menurut dia, Polri ini telah berupaya menghindari kesan kriminalisasi. Polri memastikan melanjutkan semua proses kasus pimpinan KPK dengan proporsional dan profesional. “Tidak adalah kriminalisasi itu,” tuturnya.

Sementara kuasa hukum Budi Gunawan (BG) Fredrich Yunadi mengungkapkan, pihaknya mendapat informasi dari internal Bareskrim bahwa sebenarnya tiga pimpinan KPK lainnya, telah ditetapkan sebagai tersangka. Tiga pimpinan KPK itu, Abraham, Adnan dan Zulkarnaen. a�?Mereka telah ditetapkan tersangka beberapa hari lalu,” ujarnya ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel). Menurut dia, dengan ditetapkan sebagai tersangka, dapat dipastikan bukti-bukti sudah sangat kuat. Tentunya, semua itu kewenangan dari Bareskrim. “Belum semua mengetahuinya karena memang belum diumumkan,” jelas mantan pengacara Susno Duaji tersebut.(gun/idr/kim)

Berita Lainnya

Lion Air JT 610 Bermasalah di Bali, Jatuh di Karawang

Redaksi LombokPost

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

Redaksi Lombok Post

Jokowi Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Redaksi LombokPost

Tes CPNS Baru untuk Instansi Pusat

Redaksi LombokPost

Pendaftar CPNS Segera Lapor Dukcapil Kalau Data NIK Tidak Muncul Saat Daftar

Redaksi Lombok Post

Separo Kuota CPNS untuk Pendidik

Redaksi Lombok Post

Sampai Jumpa di Guangzhou 2022

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Busana Adat Warnai Peringatan HUT RI di Istana

Redaksi Lombok Post