Lombok Post
Headline Metropolis

Presiden Bekukan KAPET Bima

KOMODITAS UNGGULAN: Jagung menjadi salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Dompu, yang merupakan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bima. Perputaran uang dalam bisnis jagung di Dompu terus digenjot dan ditargetkan menembus Rp 1 triliun pada tahun 2015.

* Nasib Aset dan Pegawai Belum Jelas

MATARAM – Terhitung sejak 1 Januari 2015, Presiden Joko Widodo melalui Paraturan Presiden RI Nomor 176/2014, telah membekukan sementara lembaga non struktural Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bima. Pemerintah pusat berencana menata ulang KAPET di seluruh Indonesia, namun bentuknya belum jelas.

Kepala Biro Ekonomi Pemprov NTB H Manggaukang Raba kepada Lombok Post, kemarin mengatakan, pembekuan KAPET Bima dilakukan bersamaan dengan pembekuan 12 KAPET lainnya di seluruh NTB.

Mantan Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemprov NTB ini mengatakan, kini setelah dibekukan, maka praktis tidak ada kegiatan sama sekali yang dijalankan oleh Badan Pengelola KAPET Bima. Saat ini di sana kata dia, terdapat 20 orang pegawai yang berdinas sehari-hari, dan memiliki aset berupa empat kendaraan dinas roda empat, beberapa unit sepeda motor dinas dan sejumlah gedung kantor dan rumah jabatan.

Kemarin, Manggaukang telah menerima surat dari Pelaksana Harian Ketua KAPET Bima, H Syamsuddin yang memberitahukan kalau badan pengelola telah menghentikan sementara kontrak kerja terhadap 16 orang pegawai yang merupakan tenaga honorer. Sementara lima pegawai lainnya yang merupakan pegawai negeri sipil, masih berdinas, kendati tidak berkegiatan seperti biasa.

Saat ini, kata Manggaukang, nasib para pegawai dan aset KAPET Bima masih belum jelas, setelah lembaga non struktural pemerintah pusat ini dibekukan. Saat ini pun Kementerian Keuangan telah meminta laporan secara tertulis, menyangkut kondisi terakhir KAPET Bima. Dan laporan itu telah disampaikan badan pengelola KAPET ke Kementerian Keuangan. Laporan yang sama juga disampaikan ke Gubernur sebagai Ketua KAPET Bima.

KAPET Bima sendiri mulai dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 166/1998. Dengan luas wilayah mencakup 6.921,45 kilometer persegi mencakup Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu.

Kawasan ini dibentuk untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia. Kawasan ditetapkan mengacu pada potensi untuk cepat tumbuh dan mempunyai sektor unggulan yang dapat mengerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan sekitarnya dan memerlukan dana investasi yang besar bagi pengembangannya.

Menurut Manggaukang, pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan lintas instansi untuk memastikan kelanjutan KAPET Bima ini, sementara statusnya belum jelas dari pemerintah pusat. a�?Kami akan menggelar pertemuan dengan Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan juga Badan Kepegawaian Daerah,a�? ujar Manggaukang. (kus)

Berita Lainnya

Cerita Agus Fahrul, Membawa Ratusan Anak Yatim Piatu Belanja Baju Lebaran

Redaksi LombokPost

Daging Impor Serbu Mataram

Redaksi LombokPost

CJH Meninggal Diganti Ahli Waris

Redaksi LombokPost

Pemkot Usulkan 300 Formasi CPNS

Redaksi LombokPost

Bisa Membangun, Tak Bisa Merawat!

Redaksi LombokPost

Dikira Gempa, Pembangunan Hotel PP Dikeluhkan Warga

Redaksi LombokPost

Sekolah Rawan Peredaran Narkoba

Redaksi LombokPost

Seleksi JPTP, Sekda Tekankan Transparansi

Redaksi LombokPost

Lobar Usulkan 217 Formasi CPNS

Redaksi LombokPost