Lombok Post
NASIONAL

Aduh! Harga Materai Bakal Naik

Materai-jpnn

JAKARTA – Pemerintah membidik objek penerimaan pajak dari berbagai sisi. Di samping menyasar wajib pajak (WP) dengan income lebih dari satu, pemerintah juga berniat menggenjot penerimaan pajak dari objek pajak yang nilainya sangat kecil, yakni bea materai.

Menurut Dirjen Pajak Kemenkeu Sigit Priadi Pramudito, pemerintah berencana menerapkan tarif baru untuk bea materai pada bulan Juni ini. Tarif bea materai yang saat ini Rp 3.000 dan Rp 6.000, akan dinaikkan menjadi Rp 10.000 dan Rp 18.000. Sigit optimistis kenaikan tarif bea materai tersebut bisa diterapkan tahun ini. Sebab, proses pembahasan terkait hal tersebut sudah hampir rampung. “Targetnya bulan Juni selesai. Jadi pengenaan bea materai akan terlaksana tahun ini,” katanya saat ditemui di Gedung Kemenkeu.

Sigit melanjutkan, untuk menaikkan tarif materai diperlukan revisi Undang-Undang Bea Materai. Terkait hal tersebut, pihaknya mengaku telah memasukkan revisi UU Bea Materai dalam penyusunan prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. “DPR berjanji Prolegnas (terkait) Bea Materia itu akan didahulukan,” katanya.

Selain itu, nantinya transaksi untuk ritel juga akan dikenakan tarif Bea Materai. Dia menekankan, sekalipun hal tersebut masih dalam kajian, namun dipastikan transaksi ritel seperti belanja di supermarket akan diterapkan tarif Bea Materai. “Kan supermarket yang menerapkan. Ini belum sempurna ya buat angkanya, masih dalam diskusi. Targetnya Juni semua selesai,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Irawan menjelaskan, mengacu pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bea materai bisa dinaikkan maksimal hanya enam kali. Nilai bea materai yang seharga Rp 3.000 dan Rp 6.000 saat ini sudah mengalami kenaikan enam kali sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000. “Melihat kemampuan ekonomi dan Produk Domestik Bruto, maka tarif bea materai perlu dinaikkan,” kata Irawan.

Kasubdit Peraturan PPN, Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lain DJP, Oktria Hendrarji membenarkan dalam UU tentang Bea Materai disebutkan kenaikan tarif maksimal enam kali. Pada saat itu tarif materai senilai Rp 500 dan Rp 1.000. Sehingga untuk menaikkan bea materai lebih dari Rp 6.000 diperlukan revisi UU tentang Bea Materai.

“Kita lihat pertumbuhan ekonomi naik. Kita sudah masuk G20 dan pada 2030 diramalkan masuk menjadi negara keenam ekonomi terbesar dunia. Akan banyak transaksi keuangan dengan dokumen yang diterbitkan. Maka kita akan sesuaikan bea materai,” paparnya.

Oktria melanjutkan, berdasarkan kajian akademis yang dilakukan, dalam revisi tersebut akan diajukan tarif baru, yakni untuk yang Rp500 menjadi Rp 10.000 dan materai Rp 6 ribu menjadi Rp 18 ribu. Selain penyesuaian tarif dasar tersebut, akan diatur ulang pula tarif bea materai untuk transaksi keuangan di pasar keuangan, sehingga nantinya akan dipatok berdasarkan presentasi.

“Satu lagi, kami akan ubah tarif ad valoren (pajak yang dikenakan berdasarkan angka persentase tertentu dari nilai barang yang diimpor), yang persentasi suatu nilai, yang mana yang kami mau sasar dalam kajian naskah akademis itu,” ujarnya. (ken/r3)

Berita Lainnya

Lion Air JT 610 Bermasalah di Bali, Jatuh di Karawang

Redaksi LombokPost

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

Redaksi Lombok Post

Jokowi Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Redaksi LombokPost

Tes CPNS Baru untuk Instansi Pusat

Redaksi LombokPost

Pendaftar CPNS Segera Lapor Dukcapil Kalau Data NIK Tidak Muncul Saat Daftar

Redaksi Lombok Post

Separo Kuota CPNS untuk Pendidik

Redaksi Lombok Post

Sampai Jumpa di Guangzhou 2022

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Busana Adat Warnai Peringatan HUT RI di Istana

Redaksi Lombok Post