Lombok Post
Metropolis

Hadeh…Sekda Salahkan Inspektorat

SEKDA
HL Makmur Said

MATARAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Mataram HL Makmur SaidA� menyalahkan Inspektorat. Ia mempertanyakan dasar meminta dokumen kontrak 102 proyek pada Dinas Pertamanan.

a�?Dasarnya Inspektorat mau dikasi apa dulu, punya surat tugas tidak? Yang boleh bersurat itu saya. Karena posisi mereka sama,a�? tegas Makmur.

Dalam pertemuan Komisi III DPRD Mataram dan Inspektorat terungkap 39 dokumen kontrak dari 102 proyek belum diserahkan.

Menurutnya, untung saja Inspektorat dikasi 59 dokumen. Karena itu dokumen negara, kalau diminta harus resmi. Menurutnya, yang datang itu bisa saja oknum, bisa juga lembaga. a�?Pertanyaan kita sekarang apakah diminta resmi atau pribadi?a�? katanya.

Makmur mengingatkan agar semua pemeriksaan dilakukan secara resmi. Staf pemeriksa menunjukkan surat tugasnya. Jika dilakukan secara resmi, maka dia akan mendapatkan semua kontrak itu. a�?Kalau dia mau dapat lengkap, minta izin ke saya, atas nama wali kota dan hasilnya kembalikan ke saya,a�?A� cetusnya.

Temuan Inspektorat juga bisa saja terhapus. Karena catatan itu dianggap masih berupa naskah hasil pemeriksaan (NHP), bukan laporan hasil pemeriksaan (LHP). a�?Ingat NHP itu belum tentu menjadi LHP. Apa yang menjadi catatan bisa terhapus,a�? tegas Makmur.

Dijelaskan, pemeriksaan khusus itu sifatnya pembinaan, kemudian ada beberapa catatan. Diberikan ke pertamanan untuk diklarifikasi.

Catatan itu tidak punya konsekuensi apa-apa. Dari hasil itu kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan bila dibutuhkan. a�?Tapi jika sudah diklarifikasi dan tidak ada masalah. Tidak apa-apa sih,a�?A� terangnya lagi.

Makmur mengingatkan, Inspektorat hanya salah satu instrumen di dalam pemerintah untuk mengawasi, memberikan pembinaan. Mereka bisa memeriksa tapi tidak seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). a�?Kalau masalah auditkan di BPK. Kalau ada catatan tidak lantas menjadi temuan,a�? ungkapnya.

Terkait garansi bank Rp 1 miliar dalam proses pengerjaan, menurutnya tidak ada masalah. Bahkan langkah itu dianggap keberanian. a�?Yang tidak boleh itu barang yang tidak ada,a�? tandasnya. (ili/r8)

Berita Lainnya

Zul-Rohmi Perlu Banyak Sosialisasi

Redaksi Lombok Post

Mengejar Mimpi Jadi Daerah Industri

Redaksi Lombok Post

Gerbang Kota Ikut Terseok-Seok!

Redaksi Lombok Post

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Ogah Berniaga di Jalan Niaga

Redaksi LombokPost

Tolong, Jangan Masuk Angin!

Redaksi LombokPost

Volume Monumen Tak Sesuai Kontrak, Rekanan Didenda Rp 1,2 Juta Perhari

Redaksi LombokPost