Lombok Post
Metropolis

Masih Saja TGP2D Disorot

Made Slamet

* Made Slamet Nilai Tidak Ada Dasar Hukum

MATARAM – Meskipun sudah lama diimplementasi di Pemprov DKI Jakarta, pembentukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D) di NTB, tetap saja masih disorot politisi PDI Perjuangan Made Slamet.

Peraturan Gubernur dianggap tidak cukup menjadi dasar alokasi pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk TGP2D yang setara eselon II. a�?Ini potensial jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan,a�? kata Slamet, Selasa (9/3).

Kata Slamet, dalam struktur kepegawaian posisi TGP2D hanya tergolong staf. Sehingga tak mungkin mendapat TKD setara pejabat eselon II. Jika tetap diberikan, maka TKD yang diterima potensial harus dikembalikan yang bersangkutan.

Keberadaan Peraturan Gubernur yang menjadi dasar pemberian TKD, kata Made, tidak kuat. Sebab, secara struktural kata dia, keberadaan lembaga yang dibentuk Gubernur ini tidak memiliki dasar hukum jika dikaitkan dengan aturan pemerintah pusat yang mengatur struktur organisasi pemerintah daerah.

Itu sebabnya, kata dia, jika merujuk aturan pemberian TKD, maka seluruh pimpinan dan anggota TGP2D, hanya berhak atas TKD untuk pegawai dalam posisi sebagai staf golongan IV. a�?Jadi nilainya Rp 1 juta sebulan,a�? tandasnya.

Slamet memberi contoh, bagaimana Peraturan Gubernur tidak cukup menjadi dasar terkait pengelolaan keuangan. Sementara tidak memiliki keterkaitan jelas dengan aturan yang diterbitkan pemerintah puast.

Sejumlah anggota DPRD NTB misalnya sampai sekarang dituntut harus mengembalikan sejumlah honor yang telah mereka terima, lantaran dinilai melebihi ketentuan oleh BPK.

a�?Padahal, honor yang telah kami terima itu. Acuannya jelas-jelas pada SK dan Peraturan Gubernur. Tapi, ketika dikaitkan dengan aturan di atasnya, honor yang kami terima itu menjadi temuan BPK. Dan harus kami kembalikan,a�? tandasnya.

Karena itu, Slamet yakin, bahwa pimpinan dan anggota TGP2D yang mengerti masalah hukum dan administrasi pengelolaan keuangan, tidak akan mau menerima TKD yang diberkan setara pejabat eselon II. (kus/r9)

Berita Lainnya

Zul-Rohmi Perlu Banyak Sosialisasi

Redaksi Lombok Post

Mengejar Mimpi Jadi Daerah Industri

Redaksi Lombok Post

Gerbang Kota Ikut Terseok-Seok!

Redaksi Lombok Post

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Ogah Berniaga di Jalan Niaga

Redaksi LombokPost

Tolong, Jangan Masuk Angin!

Redaksi LombokPost

Volume Monumen Tak Sesuai Kontrak, Rekanan Didenda Rp 1,2 Juta Perhari

Redaksi LombokPost