Lombok Post
Headline Tanjung

Waduh, Ranperda Penyertaan Modal Ditolak

Zarkasi

*Karena Anggota DPRD Bukan Robot

TANJUNG – DPRD Lombok Utara akhirnya menolak membahas draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyertaan Modal Bank NTB dan PDAM Lombok Utara. Hasil resmi ini diperoleh setelah rapat gabungan pimpinan (Ragapim), senin (9/3).

Akibatnya, Rp 12 miliar termasuk aset yang siap dilepas dalam penyertaan modal ke Bank NTB akan menjadi silpa APBD murni 2015.

Menurut Ketua Banleg DPRD Lombok Utara Zarkasi, pihaknya tidak dapat meluluskan usulan pengajuan draf Ranperda Penyertaan Modal yang diajukan eksekutif mengingat eksekutif terlambat menindaklanjuti usulannya.

Draf ranperda baru dimasukkan Bagian Hukum Setda Lombok Utara Kamis (5/3) lalu. a�?Padahal sudah 4 kali melakukan rapat yang disertai imbauan dan desakan agar draf diusulkan lebih cepat,a�? tandasnya.

Selain waktu mepet, belum ada alasan mendasar yang menyebabkan unsur pimpinan di tubuh legislatif untuk memasukkan pembahasan draf penyertaan modal ke dalam Prolegda masa sidang pertama yang berakhir 30 April mendatang.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, tidak ada unsur yang memenuhi draf Ranperda Penyertaan Modal dapat dibahas.

Zarkasi menjelaskan, sesuai UU 71 tahun 2014 pasal 41 ayat 5, menyebutkan Penyertaan Modal pada Perusahaan milik negara, Perusda atau Perusahaan Swasta harus berdasarkan pada Perda. Pada PP 58 tahun 2005 pasal 75 juga mengatur harus dengan Perda. Sedangkan pada Permendagri No 1 tahun 2014, pasal 16 menyebut penyusunan produk hukum daerah (Perda) harus melalui Prolegda.

Hanya ada tiga syarat untuk bisa dijadwalkan Banleg. Pertama, merupakan perintah Undang-undang, kedua merupakan kerja sama baru dan ketiga bersifat emergency atau darurat. Untuk ketiga alasan ini, draf pun tidak memenuhi mengingat pada APBD, legislatif telah menyetujui penyertaan modal yang diusulkan sebesar Rp 8,5 miliar serta dilepasnya aset terminal senilai Rp 3,5 miliar.

a�?Prinsipnya, tidak ada satu pun Anggota DPRD yang tidak mendukung penyertaan modal. Tetapi karena eksekutif ini lelet dan cenderung meremehkan, inilah akibatnya. Kalau kita setback, kebanyakan paripurna didesak eksekutif yang tidak peduli. Sangat keliru kita kalau ini kita turuti lagi,a�? cetusnya.

Sementara itu Ketua Fraksi Hanura Ardianto, kembali tegas mengatakan draf pernyataan modal sulit untuk dapat dibahas di sisa waktu masa sidang pertama yang sangat mepet. Masa Sidang pertama berakhir sampai 30 April. Itu berarti terhitung sisa waktu efektif hanya 39 hari. Pada masa itu, beberapa agenda sudah menunggu yaitu pembahasan LKPJ Bupati untuk sisa akhir masa jabatan dan LKPJ tahun anggaran.

Menurutnya, ini memakan waktu sampai 30 hari, jika pengajuan LKPJ juga tidak molor. Sementara anggota DPR yang lain harus mengikuti reses selama tiga hari. Jadi pada masa sidang pertama, ini tidak bisa kita paksakan.

a�?Karena Anggota DPRD bukan robot,a�? tandasnya. (puj/R11)

Berita Lainnya

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Masih Banyak Warga Loteng Buang Air Besar Sembarangan

Redaksi LombokPost

Pemkab dan ITDC Raih Penghargaan ISTA

Redaksi LombokPost

Ahli: Penangkapan Muhir Bukan OTT

Redaksi LombokPost

Pola Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf Serupa

Redaksi LombokPost

Kades Jangan Alergi Diperiksa!

Redaksi LombokPost

Surya Paloh Road Show ke Lombok

Redaksi LombokPost