Lombok Post
Sumbawa

KPU Wait and See

Ketua KPU KSB Khaeruddin

*Tanggapi Pengurus Ganda Parpol

TALIWANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbawa Barat masih menunggu Peraturan KPU (PKPU) terkait pendaftaran pasangan calon yang diusung partai politik (parpol) yang sedang mengalami dualism kepemimpinan. KPU tidak menginginkan terjadi kisruh politik jika mengakomodir salah satu di antara kepengurusan.

Selain itu, KPU Sumbawa Barat juga masih menunggu petunjuk dari KPU pusat terkait pengesahan bakal calon yang dilakukan pelaksana tugas (Plt). Persoalan ini penting karena di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), ada jabatan yang di Plt kan. Sementara di dalam UU Pilkada, yang berhak mendaftarkan calon adalah ketua dan sekretaris.

a�?Mungkin nanti akan dijelaskan dalam PKPU. Kita masih menunggu, kemungkinan April sudah keluar,” kata Ketua KPU KSB Khaeruddin, senin (16/3) kemarin.

Komisioner tiga periode ini mengaku, karena PKPU belum keluar, pihaknya tidak bisa berspekulasi lebih jauh. Menurutnya, jika disampaikan berdasarkan UU, dikhawatirkan di PKPU-nya mengalami perubahan.

Parpol yang sedang mengalami masalah internal itu antara lain Golkar dan PPP. Dalam internal partai ini terjadi dualisme kepengurusan. Begitu juga dengan Partai Amanat Nasional (PAN) KSB yang ketuanya di Plt kan. Kendati demikian, KPU tidak bisa mengomentari hal tersebut karena sepenuhnya menjadi urusan internal partai masing-masing.

a�?Pada prinsipnya kami hanya bisa melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku,a��a�� ujarnya.

Heru a�� sapaan akrabnya- mengatakan, memang ada surat pemberitahuan yang masuk KPU KSB terutama terkait dengan kepengurusan Golkar. Surat itu masuk sebelum keluarnya keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM). Surat yang diterima pihaknya itu terkait dengan permintaan untuk tidak memroses calon kepala daerah yang dilayangkan masing-masing versi kepengurusan.

Pertama ada surat masuk dari Golkar versi Agung Laksono.Surat itu ditandatangani pengurus Golkar NTB H Mesir Suryadi. Tapi ada juga surat yang sama tapi dari kubu Aburizal Bakrie. Surat itu ditandatangani pengurus Golkar NTG Zaini Arony.

a�?Tanggal pastinya saya lupa, tapi yang jelas surat itu dilayangkan sebelum adanya putusan Menkum HAM,” akunya. (far/r7)

Berita Lainnya

Puluhan Miliar DD “Parkir” di Kas Daerah

Redaksi LombokPost

Bawaslu Sumbawa Temukan Dugaan Money Politic

Redaksi LombokPost

Ayo Hijaukan Kembali Wilayah DAS

Redaksi LombokPost

Tim Sergap Mabes TNI Kunjungi KSB

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penanganan Banjir Utan

Redaksi LombokPost

Mahasiswa Australia Kunjungi Tambang Amman Mineral

Redaksi LombokPost

Lelang Jabatan Dua OPD Diperpanjang

Redaksi LombokPost

Penyebab Kebakaran di Pasar Seketeng Terbongkar

Redaksi LombokPost

Warga Binaan Lapas Klas II A Sumbawa Dibekali Keterampilan

Redaksi LombokPost