Lombok Post
Kriminal

Bantu Masyarakat Buta Hukum

SAMBUTAN: Kepala Kantor Wilayah KemenkumHAM memberikan sambutan sebelum perwakilan masing-masing OBH menandatangani surat perjanjian (kontrak) kerja sama di Kantor Kanwil KemenkumHAM, kemarin.

* OBH dan KemenkumHAM Jalin Kerja Sama

MATARAM – Perwakilan sejumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) datang ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) NTB, kemarin. Mereka menandatangani kontrak kerja sama terkait bantuan hukum oleh negara untuk masyarakat miskin atau buta hukum.

Yudi Adrianto, Bidang Pelayanan Hukum Kanwil KemenkumHAM NTB mengatakan, kegiatan ini sesuai dengan Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. KemenkumHAM telah bekerja sama dengan beberapa OBH yang sudah di seleksi hingga lolos verifikasi. a�?OBH yang lolos verifikasi dan terakreditasi berjumlah tujuh OBH,a�? ungkapnya.

Kepada Lombok Post ia menyebut tujuh OBH tersebut adalah, Posbakumadim Pengadilan Kota Bima, Perserikatan Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Gravitasi Mataram, Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) NTB, Lembaga Bantuan Hukum Darma Yustisia, dan Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI).

Acara penandatanganan diadakan di Aula Kantor KemenkumHAM dan disaksikan Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Agusta K Embly. Embly berharap, bantuan hukum yang diberikan pemerintah dilaksanakan secara optimal, khususnya di NTB. a�?Bantuan ini harus tepat sasaran kepada orang yang benar-benar membutuhkan, dan bantuan tersebut dapat dirasakan masyarakat,a�? tegasnya.

Embly mengimbau agar kegiatan dilakukan kepada para tenaga kerja (TKI/TKW). Karena diketahui, TKW dan TKI sering tersangkut masalah hukum namun tidak paham tentang hukum dan tetekbengeknya. a�?Hal ini kita ajukan dengan MOU antara KemenkumHAM dengan Kementerian Tenaga Kerja,a�? lanjutnya.

Bantuan hukum mengeluarkan dana hingga Rp 813.030.000 tersebut, tidak hanya berbentuk Litigasi. Namun KemenkumHAM juga memberi bantuan secara non Litigasi berupa Penyuluhan, konsultasi hukum, negosiasi, mediasi, drafting dokumen, dan sebagainya.

a�?Berbeda dengan Litigasi, bantuan secara non Litigasi dapat dilakukan advokat, para legal, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum, yang telah lulus verifikasi dan terakreditasi,a�? tandasnya. (cr-van/r8)

Berita Lainnya

Jalan Terjal Memburu Para Bandar

Redaksi LombokPost

Aksi Penjambret Terhenti Setelah Tiga Jam Beraksi

Redaksi LombokPost

Polda NTB Raih Hassan Wirajuda Award

Redaksi LombokPost

Kabur, Pasien RSJ Selagalas Gantung Diri

Redaksi LombokPost

Penyidik Siap Gelar Perkara Laporan Baiq Nuril

Redaksi LombokPost

Jaksa Tuntut Ringan Terdakwa Tapun

Redaksi LombokPost

Polda NTB Seleksi Pejabat Eselon III BPS

Redaksi LombokPost

Roswati Melawan Lewat PK

Redaksi LombokPost

Antisipasi Tren Kejahatan Akhir Tahun

Redaksi LombokPost