Lombok Post
NASIONAL

Kejagung Awasi Dana Desa

Mendagri Rapat dengan DPD RI
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat menghadiri rapat kerja Komite I DPD RI di gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (5/11). Rapat tersebut membahas isu-isu terkait permasalahan pembentukan pemekaran dan penggabungan antar daerah. Foto: Ricardo/JPNN.com

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak ingin dana desa disalahgunakan oknum. Karena itu, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta bantuan Kejagung mengawasi distribusi dana sebesar Rp 20 triliun itu. Permintaan tersebut direalisasikan dengan MoU dengan Kejagung.

Kerja sama itu terkait pemberian konsultasi dan bimbingan kepada setiap kepala desa dalam menggunakan dana tersebut. Program itu disebut Jaksa Masuk Desa. “Sehingga, setiap kepala desa bisa bertanya dan mendapatkan bimbingan dari jaksa,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo.

Hal tersebut penting untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah hukum. Sehingga, dalam pengucuran dana desa ini tidak menimbulkan masalah di pedesaan. “Selain konsultasi, juga bisa ikut mengawasi ketepatan penggunaannya. Jangan sampai juga dikorupsi,” ujarnya.

Kerja sama itu diperlukan mengingat dana desa sudah mulai mengucur. Saat ini dana yang cair baru tahap pertama sebanyak Rp 4,1 miliar. Sehingga rata-rata setiap desa mendapat kucuran Rp 240 juta atau Rp 270 juta.

Selain soal dana desa, Kemendagri juga berharap bisa mendapat bantuan terkait aset Kemendagri yang digunakan pihak ketiga. Masalah tersebut memang cukup banyak. “Harapannya, aset di daerah bisa untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk pribadi,” tegas Tjahjo.

Sementara Jaksa Agung M Prasetyo menjelaskan, Jaksa Masuk Desa sebenarnya telah ada sebelumnya. Bahkan jaksa juga berupaya menegakkan hukum di ranah kelautan. “Soal illegal fishing dan lainnya, tinggal ditambah untuk ke desa,” terangnya.

Dengan perjanjian itu, dalam waktu secepatnya jaksa akan diarahkan untuk bisa berkoordinasi dengan setiap perangkat desa. “Tidak hanya itu, masyarakat umum juga akan diberi penyuluhan agar bisa ikut mengawasi dana desa,” tegasnya.

Penyuluhan hukum untuk penggunaan anggaran itu sebenarnya penting, mengingat baru kali ini perangkat desa mendapatkan dana desa. Semua itu ditujukan agar setiap desa lebih sejahtera. “Kalau terjadi penyalahgunaan, tentu tujuan menyejahterakan desa menjadi berkurang,” paparnya. (idr/end/r3)

Berita Lainnya

Lion Air JT 610 Bermasalah di Bali, Jatuh di Karawang

Redaksi LombokPost

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

Redaksi Lombok Post

Jokowi Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Redaksi LombokPost

Tes CPNS Baru untuk Instansi Pusat

Redaksi LombokPost

Pendaftar CPNS Segera Lapor Dukcapil Kalau Data NIK Tidak Muncul Saat Daftar

Redaksi Lombok Post

Separo Kuota CPNS untuk Pendidik

Redaksi Lombok Post

Sampai Jumpa di Guangzhou 2022

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Busana Adat Warnai Peringatan HUT RI di Istana

Redaksi Lombok Post