Lombok Post
Bima - Dompu

Sekolah Dikuasai Warga, Pemerintah Cuek

Patok-batas-Tanah

BIMA – Hermansyah, 27 tahun, warga yang mengklaim lahan SDN Inpres Ngali 2 mengakuA� kecewa dengan sikap pemerintah daerah (Pemda). Pemda dinilai lamban menyikapi sengketa lahan sekolah yang telah berjalan sekitar tiga tahun tersebut.

“Sudah hampir 3 tahun masalah lahan sekolah ini belum juga selesai. Beberapa kesepakatan yang dicapai selama ini tidak satupun direalisasikan oleh pemerintah daerah,a��a�� kata Hermansyah pada Radar Tambora (Lombok Post Group), kamis (26/3).

Dikatakan,A� sejak lahan sekolah itu dia kuasai 2013 lalu, pemerintah daerah melalui Camat Belo berjanji akan melakukan klarifikasi terkait lahan itu. Namun,A� hingga saat ini tidak adaA� niat baik pemerintah menyelesaikan lahan itu.Karena tidak ada kejelasan penyelesaian dari masalah itu, Hermansyah kembali menyegel sekolah dan memagari lahannya.

“Kami bosan menungguA� kejelasan sikap pemerintah. Karena sepertinya tidak ada niat baik mau menyelesaikan masalah lahan itu,a��a�� kecamnya.

Dia menceritakan, saat itu dia bersama keluarga menghadang rombongan bupati. Mereka meminta bupati melihat kondisi sekolah yang dibangun di atas lahan miliknya. “Jangankan menyelesaikan masalah lahan, untuk melihat kondisi sekolah saja nggak mau,” tukasnya.

Dengan sikap pemerintah yang dingin itu,A� Hermasnyah membangun gubuk ukuran besar di halaman sekolah yang biasa dipakai siswa untuk upacara. “Sebenarnya lahan kami masih luas. Bahkan seluruh bangunan sekolah ini merupakan lahan kami,” akunya.

Ditegaskan, lahan tersebut akan terus mereka kuasai hingga sekolah ditutup. Dia juga menuntut pertanggungjawaban pemerintah terkait aksi penguasaan lahan miliknya. “Kami menuntut ganti rugi karena lahan kami telah digunakan sejak 80-an,” tuntutnya.

Menurut dia, bangunanA� Inpres Ngali 2 tidak terdaftar di pemerintah desa. Sehingga mereka menganggap keberadaan sekolah itu ilegal. “Sekolah SDN yang terdaftar di Desa Ngali hanya dua. SDN Inpres Ngali 2 ini tidak termasuk,” sebutnya.

Seperti yang diberitakan, penyerobotan lahan tersebut sudah berlangsung lama. Hermansyah mengklaim lahan seluas 1 hektare tersebut merupakan tanah milik ayahnya bernama Abdollah. Pembangunan sekolah itu tidak disetujui oleh keluarga Hermansyah pada tahun 1980-an silam.

Namun, pemerintah saat itu memaksa. Bahkan,A� ayahnya Abdollah sempat dijebloskan ke penjara karena menentang pemerintah saat itu. Di samping itu, peletakkan batu pertama pembangunan sekolah dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada malam hari.

Akibat aksi penyerobotan itu aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah tersebut terganggu. Bahkan para penghuni sekolah tidak bisa mengikuti upacara bendera karena di lapangan upacaraA� telah dibangun gubuk. (edo/r7)

Berita Lainnya

IKKB Papua Barat Bantu Korban Gempa

Redaksi LombokPost

Etos Kerja Harus Meningkat selama Ramadan

Pemkot Bima Lanjutkan Perbaikan Infrastruktur Sisa Banjir

Redaksi LombokPost

Miliki Sabu, IRT Diringkus

Ops Ketupat Gatarin 2018 Dimulai

Masih Ditemukan Makanan Kedaluwarsa

Penataan Ama Hami Dilanjutkan

Berkas Ketua PDIP Kota Bima Dilimpahkan ke Kejaksaan

Redaksi LombokPost

KPU Kota Bima Mulai Lipat Surat Suara