Lombok Post
NASIONAL

Denny Berkelit Tak Ada Kerugian Negara

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana didampingi tim kuasa hukum saat mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (27/3). Denny ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana berkaitan dengan pelaksanaan payment gateway pada Tahun Anggaran 2014 Kemenkum HAM. FOTO: PUTU WAHYU RAMA/RM

JAKARTA – Mantan Wamenkum dan HAM Denny Indrayana memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri. Kemarin jumat (27/3)A�A�ia diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi pengurusan paspor elektronik Kemenkum dan HAM.

Denny yang datang bersama kuasa hukumnya sekitar pukul 13.30 WIB membantah ada kerugian negara dalam proyek yang dirancangnya tersebut. Ia pun berjanji akan memberikan keterangan lebih dalam soal pembayaran pengusuran paspor elektronik dan online tersebut. “Semoga dengan ini bisa dimudahkan pemeriksaannya,” jelasnya.

Soal adanya kerugian negara, Denny menampiknya. Menurut dia, tidak ada kerugian negara yang terjadi. “Selebihnya akan dijelaskan pengacara saya,” ujar lelaki bergelar profesor hukum tersebut.

Sementara Pengacara Denny Indrayana, Heru Widodo mengatakan, pihaknya telah mempelajari semua dokumen yang ada. Menurutnya, angka Rp 32 miliar yang dipersoalkan, sebenarnya biaya pengurusan paspor yang disetorkan ke negara. “Bukan kerugian negara, tapi justru ada pemasukan untuk keuangan negara,” jelasnya.

Lalu, untuk uang Rp 605 juta yang disebut sebagai pungutan liar, sebenarnya merupakan biaya pengurusan paspor. Dan itu semua disepakati pemohon paspor. Kalau memang tidak ingin ada pembayaran tambahan, bisa ke loket dengan pengurusan biasa. “Ini kan pilihan,” terangnya.

Masalah lainnya, soal disebut menguntungkan pihak ketiga. Setelah diperiksa pihak ketiga atau vendor ini masih merugi. Antara investasi dengan keuntungan belum sebanding. “Lalu, dimana menguntungkan pihak lainnya itu. Tidak ada,” ujarnya lalu masuk ke kantor Bareskrim.

Sementara Kabagpenum Mabes Polri Kombespol Rikwanto mengatakan, pemeriksaan ini untuk mengetahui peran Denny. Karena keterangan 20 saksi yang sudah diperiksa perlu diklarifikasi ke Denny.

Untuk kemungkinan ditahan, Rikwanto mengatakan, itu merupakan kewenangan penyidik. “Belum tahu, apakah akan ditahan atau tidak,” terangnya.

Denny akhirnya keluar dari kantor Bareskrim sekitar pukul 19.25 WIB. Dia lolos dari penahanan Bareskrim. Menurut Denny, selama diperiksa ada 17 pertanyaan yang diajukan terkait kasus korupsi pengurusan paspor tersebut. “Ya soal tupoksi saya sebagai Wamenkum dan HAM,” katanya.(idr/owi/dyn/r3)

Berita Lainnya

Lion Air JT 610 Bermasalah di Bali, Jatuh di Karawang

Redaksi LombokPost

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

Redaksi Lombok Post

Jokowi Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Redaksi LombokPost

Tes CPNS Baru untuk Instansi Pusat

Redaksi LombokPost

Pendaftar CPNS Segera Lapor Dukcapil Kalau Data NIK Tidak Muncul Saat Daftar

Redaksi Lombok Post

Separo Kuota CPNS untuk Pendidik

Redaksi Lombok Post

Sampai Jumpa di Guangzhou 2022

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Busana Adat Warnai Peringatan HUT RI di Istana

Redaksi Lombok Post