Lombok Post
Headline NASIONAL

Hapus Konten, Jangan Blokir Situsnya

Blokir Situs islam jpnn

JAKARTA – Terobosan pemerintah memblokir situs-situs penyebar paham radikal perlu ditingkatkan kualitasnya. Bukan hanya dengan membuat national proxy atau pengaturan lalu lintas internet, namun juga tata cara pemfilteran yang lebih baik. Misalnya, bukan dengan memblokir situs, namun dengan menghapus konten yang diduga menyebarkan paham radikal.

Pemimpin Redaksi Hidayatullah.com Mahladi menuturkan, pihaknya kaget bila situs yang dikelolanya justru diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan dasar aduan dari Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT). “Sebab, malahan sikap kami itu menentang ISIS,” ujarnya.

Ada berbagai artikel yang dibuat dengan menjelaskan bagaimana bahayanya ISIS. Lalu, dengan diblokirnya situs tersebut, dimanakah sisi berbahayanya? “Kami belum pernah mendapat penjelasan, kami minta dari Kominfo dibilang tidak berwenang, ke BNPT dijawab dikaji lagi,” jelasnya.

Tujuan dari pemblokiran dengan mengantisipasi penyebaran paham radikal tentu disetujui semua pihak. Namun, tata caranya perlu diperbaiki. Misalnya jangan blokir situsnya, tapi hapus kontennya. “Mana konten yang diduga paham radikal, itu yang dihapus,” tuturnya.

Sementara Kepala BNPT Irjen Pol Saud Usman Nasution menjelaskan, selama satu minggu ini upaya pemblokiran situs yang diduga mengandung paham radikal ini terus diprotes. Padahal, sebenarnya selama ini aturannya yang memang belum jelas. “Ini yang membuat kita terombang-ambing,” terangnya.

Salah satu dasar pemblokiran, adalah permintaan dari mahasiswa dan ulama Indonesia di luar negeri. Mereka mempertanyakan mengapa situs berpaham radikal belum juga ditindak. “Karena memang situs semacam itu membuat gelisah banyak pihak,” terangnya.
Dengan begitu BNPT mengajak semua pihak untuk duduk bersama mencari solusi terkait masalah situs yang diduga berpaham radikal. Misalnya, selama ini yang sudah berkembang dengan membuat kriteria dari situr berpaham radikal. Kriteria itu kemudian dimasukkan dalam aturan. “Kami tentu terbuka untuk kerjasama,” ujarnya.

Sementara Anggota Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo menjelaskan, untuk memblokir situs maka akan labih baik bila bisa dilakukan persiapan terlebih dahulu. Misalnya, untuk situs jurnalistik bisa bertanya ke Dewan Pers, apakah situs ini bisa diblokir karena dinilai berpaham radikal. “Tentunya, kami akan periksa. Sehingga, proses yang lebih ketat untuk memfilternya,” terangnya.

Pemblokiran tersebut, lanjut dia, jangan terburu-buru, namun harus dengan serangkaian cek dan balance. Sehingga, tidak seperti yang terjadi pada pemblokiran situs kali ini. “Semoga kedepan ada perbaikan,” tuturnya. (idr/r8)

Berita Lainnya

Menelusuri Penyebaran Islam di Pulau Lombok dari Buku Karya Dr Jamaluddin (2)

Korban Gempa Dikadali, BPBD Terima Laporan Bahan Rumah Korban Gempa Tak Sesuai Spek

Menelusuri Penyebaran Islam di Lombok dari Buku Karya Dr Jamaluddin (1)

Kedubes Prancis Kunjungi Poltekpar Lombok

Zohri Spektakuler! Genggam Tiket ke Tokyo 2020

BNI Tebar 100 Ribu Bingkisan Ramadan

Hearing Buntu, Aldi Tempuh Jalur Hukum

Progres RTG Belum Sesuai Harapan

Alhamdulillah, Bantuan Jadup Cair Besok