Lombok Post
Headline NASIONAL

DPR Kepingin Terima DP Mobil

* Mensesneg Pastikan Perpres Dicabut

JAKARTA – Polemik down payment (DP/uang muka) pembelian mobil yang diberikan pemerintah pada 753 pejabat negara terus bergulir. Kalangan DPR menegaskan, bantuan itu sangat berguna untuk meningkatkan kinerja dewan.

Ketua DPR Setya Novanto mengakui DPR yang mengajukan usulan DP pembelian mobil. Menurut dia, usulan itu tidak datang tiba-tiba. “Prosesnya panjang. Ini bukan barter politik,” ujarnya usai rapat konsultasi dengan presiden, kemarin.

Namun, kabar adanya DP mobil sebesar Rp 210 juta per pejabat itu membuat banyak kalangan protes. Akademisi sampai LSM ramai-ramai menentang kebijakan pemerintah Jokowi-JK itu. Mereka beranggapan pemerintah tidak berpihak pada rakyat. Pasalnya saat masyarakat sangat membutuhkan sembako murah dan kepastian harga BBM, pemerintah justru memanjakan pejabat yang dari segi gaji sudah mapan.

Menanggapi itu, Waketum Partai Golkar Munas Bali itu mengatakan, tunjangan itu sangat berguna bagi DPR. Dia yakin dengan pemberian fasilitas itu, kinerja wakil rakyat akan meningkat. Menurut dia besarnya nominal itu masih normal. “Pejabat eselon I malah dapat bantuan DP mobil Rp 702 juta per orang,” jelasnya.

Namun, masih ada kemungkinan untuk membatalkan rencana pemberian DP itu. Syaratnya masyarakat ramai-ramai menolak kebijakan tersebut. Setya pun mengaku akan legawa jika perpres DP mobil itu dicabut pemerintah. Menurut dia, DPR harus memprioritaskan permintaan rakyat.

Sementara itu, politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyarankan agar bantuan itu tidak diambil anggota dewan. Menurut dia, seharusnya pemerintah menggunakan uang itu untuk kepentingan rakyat. “Saya sarankan tidak usah diterima,” ujarnya.

Ruhut menambahkan, seorang anggota DPR tidak boleh tergiur dengan iming-iming uang. Dia mengingatkan, setiap penggunaan uang negara akan ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kalau tidak sesuai peruntukan akan bahaya. Bisa masuk penjara KPK,” terangnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan tidak ada yang salah dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Uang Muka Kendaraan Pejabat. Hanya, sudah tidak sesuai dengan konteks saat ini. “Presiden perintahkan supaya dicabut,” ujar Pratikno usai rapat konsultasi dengan DPR, kemarin (6/4).

Dia menjelaskan, proses perumusan perpres tersebut sudah melalui tahapan yang panjang. Mulai dari pengajuan surat oleh DPR pada 5 Januari, disusul pemrosesan di Kementerian Keuangan, hingga akhirnya masuk ke dalam APBNP. Anggarannya pun telah dialokasikan.

Namun, dalam jangka waktu tiga bulan setelah pengajuan itu terjadi dinamika di bidang perekonomian. “Sehingga membuat teks yang dirumuskan awal itu tidak sesuai lagi dengan konteks dinamika yang sedang berjalan,” tutur mantan rektor UGM Jogjakarta itu.

Disinggung mengenai penyebab dinamika ekonomi itu, Pratikno sempat gelagapan. Kemudian, dia hanya menyebutkan ada beberapa persoalan. “Terutama tekanan ekononomi global,” ucapnya. Yang jelas, perpres itu akan dicabut dalam waktu dekat. “Menunggu adanya perpres tentang itu (pencabutan Perpres),” tambahnya.

Di tempat terpisah, Mendagri Tjahjo KumoloA� ikut-ikutan menyalahkan koleganya sesama menteri atas lolosnya perpres tersebut. “Para menteri harusnya yang bertanggung jawab terkait keluarnya perpresitu,” ujar Tjahjo lewat pernyataan tertulis kemarin (6/4).

Menurut dia, para menterilah yang lebih paham kondisi sosial politik dalam negeri, kaitannya dengan momentum dikeluarkannya perpres itu. Apakah waktunya sudah tepat, atau sudah mendesak, para menterilah yang paling paham. Sehingga, saat menyampaikan materi ke presiden sudah klir dari berbagai aspek. “Presiden kan sibuk, banyak masalah yang beliau hadapi,” ucap politikus PDIP itu.

Pembatalan perpres itu memantik pertanyaan terkait proses screening atau mekanisme seleksi peraturan perundangan di Istana. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, koordinasi antara kementerian dan kantor presiden terkait peraturan perundangan akan dievaluasi.a�?Semua sistemnya harus diperbaiki,a�? ujarnya di Makassar, kemarin.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyebut, proses screening mestinya sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara negara saat menerima surat usulan dari DPR yang meminta kenaikan uang muka mobil pejabat. Sehingga, saat draf aturan sampai ke meja presiden, sudah ada kajian mendalam terkait dampak sebuah kebijakan.

Menurut JK, seharusnya ada prosedur standar dalam mekanisme administrasi peraturan perundangan, mulai dari pembahasan draft di kementerian terkait hingga masuk dan dievaluasi di kantor presiden. a�?Nanti kita buat prosedur yang baik,a�? katanya. Terpisah, Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto menyatakan, secara prosedur, tidak ada yang dilewati dalam tahapan keluarnya perpres. Dia membeberkan, setelah datang surat dari DPR ke presiden lewat Seskab, institusiA� yang dipimpinnya kemudian meneruskannya ke Kementerian Keuangan. “Lalu, balik lagi ke Seskab dan presiden, itu total prosesnya dari 5 Januari sapai 20 Maret,” ujar Andi.

Menurut dia, pembatalan perpres itu murni kesadaran presiden. Yaitu, ketika presiden melihat perdebatan di masyarakat. “Tapi, kalau dari prosedur pembuatan perpresnya tidak (ada yang salah) ya, segala sesuatu dilakukan dengan tata peraturan pembuatan kebijakan,” imbuhnya.

Sementara itu, insiden terlewatnya Perpres 39/2015 membuat kalangan PDIP sebagai partai pengusung utama pemerintah prihatin. Politisi PDIP Falah Amru menegaskan, peristiwa tersebut telah menciptakan kesan yang tidak baik pada pemerintah. “Terus terang, kami sangat menyayangkannya. Kalau sudah seperti ini, kasihan presiden,” kata Falah.

Atas hal tersebut, ketua Bamusi (Baitul Muslimin Indonesia) PDIP itu meminta agar pembantu presiden di kabinet, bisa berperan optimal menjaga presiden. Khususnya, dia menunjukA� Seskab Andi Widjajanto yang seharusnya bisa memberikan advice yang lebih baik ke presiden sebelum perpres ditandatangani. “Tapi bagaimanapun tetap harus ada yang bertanggung jawab, karena dampak dari perpres (DP mobil pejabat) sudah terlanjur memberi efek besar di publik,” sesalnya.

Pembatalan perpres yang memicu kontroversi juga pernah dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketika itu, pada 30 Desember 2013, SBY membatalkan dua perpres sekaligus, yakni Perpres 105/2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu, serta Perpres 106/2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung. Padahal, dua perpres tersebut baru diteken SBY pada 16 Desember 2013 atau dua minggu sebelumnya. (aph/byu/owi/dyn/r3)

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost