Lombok Post
Sumbawa

Gafatar Gedor Kantor Bupati

ilustrasi_demo-jpnn

TALIWANG – Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Sumbawa Barat menggelar aksi demo di depan kantor bupati, kemarin. Aksi ini sebagai respons terhadap tudingan beberapa kelompok di Sumbawa Barat yang dinilai menyudutkrn Gafatar.

Sebelumnya, seluruh organisasi Islam dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mengeluarkan rekomendasi menolak kehadiran Gafatar di KSB. Kesepakatan itu ditandatangani di kantor Kesbangpoldagri KSB. Selain menolak kehadiran dan perkembangan Gafatar di KSB, pemerintah juga tidak mengeluarkan surat keterangan terdaftar (SKT) terhadap organisasi ini.

a�?a��Kami menuntut agar SKT kami diberikan. Alasan penolakan SKT oleh Kesbangpoldagri dan tuduhan kepada Gafatar sebagai aliran tertentu tidak benar,a��a�� ujar M Yusuf, koordinator lapangan saat aksi.

Menurut mereka, Indonesia adalah negara hukum, bukan milik golongan dan agama tertentu. Mereka meminta agar pemerintah menjunjungi tinggi UU dan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa.

a�?a��Tidak ada alasan Gafatar tidak diterima dan diakui. Kalaupun ditolak, kami minta pemerintah memberikan alasan yang jelas sesuai konstitusi,a��a��katanya.

Kedatangan masa Gafatar ini diterima Asisten I Setda KSB Abdul Azis dan Kepala Kesbangpoldagri H Joni Hartono. Di hadapan masa aksi, H Joni mengatakan, landasan hukum sehingga pihaknya tidak mengeluarkan SKT atas nama Gafatar itu karena adanya surat edaran Mendagri. Dalam surat itu, terdapat lima poin penting yang dijelaskan.

a�?a��Di poin kedua dan kelima alasan penolakan itu sangat jelas. Tidak hanya itu, seluruh organisasi Islam yang ada di KSB juga menyatakan penolakan terhadap keberadaan Gafatar,a��a�� tegasnya.

Joni menjelaskan, pada poin kedua surat tersebut, DPP Gafatar telah melakukan audiensi dengan Ditjen Kesbangpoldagri, Kemendagri dan mengakui bahwa mereka pernah terlibat dalam gerakan tertentu. Namun itu kesalahan masa lalu. Di poin ketiga disebutkan, berdasarkan hasil koordinasi dengan kementerian/lembaga menyampaikan saran pertimbangan untuk tidak diterbitkannya SKT kepada Gafatar. Poin keempat, Gafatar sampai saat ini belum terdaftar di Kemendagri.

Poin kelima atau terakhir dalam surat edaran itu, pemerintah diminta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas dan kegiatan Gafatar di wilayah kerja masing-masing dan berkoordinasi dengan aparat keamanan serta tidak menerbitkan SKT atas nama Gafatar. a�?Alasan inilah kenapa kami tidak mengeluarkan SKT atas nama organisasi itu,a��a�� tandasnya.(far/r7)

Berita Lainnya

Dana Bantuan Korban Gempa Cair Pekan Ini

Redaksi LombokPost

Perpustakaan Cempi Jaya Banggakan Dompu

Redaksi LombokPost

Minyak Sumbawa Sangat Layak Menasional

Redaksi LombokPost

Puluhan Lampu Terpasang, Kota Bima Semakin Terang

Redaksi LombokPost

KPU Dompu Publikasikan Daftar Caleg Sementara

Redaksi LombokPost

Pelayanan RSUD Sumbawa Mulai Dibenahi

Jalan Teladan-Kelawis dan Batu Rotok Tuntas

Berkas SMKN Lunyuk Dikirim ke Kejaksaan

Istri Jadi TKW, GT Hamili Anak Kandungnya