Lombok Post
Giri Menang

Ketika Raperda Minuman Beralkohol Digodok

Boks
MINUMAN BERALKOHOL: Bartender di salah satu bar sedang mengatur minuman yang mengandung alkohol.

* Pengusaha Hiburan Gembira, Jamin Wisatawan Tak Lari

Pemkab Lombok Barat (Lobar) menggagas lahirnya Raperda Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Beragam tanggapan muncul. Ada yang setuju, ada pula yang belum mengamini.

***

RAPERA ini telah diajukan eksekutif pada dewan. Badan Legislasi (Banleg) telah membacakan hasil pembahasannya dan telah memutuskan untuk dibawa ke tingkat komisi dan fraksi. Artinya, selangkah lagi pengaturan minuman beralkohol segera memiliki dasar hukum.

Dalam raperda itu, ada beberapa poin berkaitan dengan peredaran miras. Misalkan, larangan terhadap supermarket untuk menjual minuman keras (miras). Mereka tidak lagi diberikan izin untuk menjual minuman beralkohol.

Larangan itu merujuk dari surat edaran Menteri Perdagangan RI. Bagi supermarket yang ditemukan masih menyediakan minuman beralkohol, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) bakal memberikan sanksi.

Supermarket dan toko-toko kecil tidak lagi diperboleh menjual minuman beralkohol. Meski kadar minuman itu nol persen. Tempat usaha yang bisa menjual minuman keras hanya diberikan pada hotel. Kendati demikian, hotel tidak dibenarkan menjual ke luar lagi.

a�?Hotel bisa jual tapi minum di tempat. Begitu juga dengan tuak. Bisa digunakan untuk acara budaya,a�? kata Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lobar Hj Lale Prayitna.

Mengenai peredaran miras berkadar alkohol tinggi di Senggigi, hanya ada satu yang memiliki izin menjual miras yakni UD Marina. Mereka satu-satunya distributor yang berada di Senggigi.

Guna mengatur pengawasan peredaran miras, pemkab telah memasukkan dalam raperda. Ada beberapa draf yang diusulkan. Salah satunya pengawasan penjualan minuman beralkohol. Pengawasan miras ini tidak hanya dari Disperindag, tapi Badan Perizinan dan Bagian Ekonomi ikut ambil bagian.

Kandungan alkohol yang bisa beredar itu sudah diatur sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015. Jadi, minuman beralkohol yang dapat diedarkan berkadar 0 sampai 5.

Nantinya, izin miras ini akan berubah. Nama izin SIUP Minuman Beralkohol (MB). Kalau tidak punya izin itu, maka tidak boleh jual. Akan diatur pula dimana lokasi yang dibolehkan dan tidak untuk menjual miras.

Hadirnya raperda ini mendapat sambutan baik dari para pengusaha, meski mereka menyampaikan beberapa masukan perbaikan. Ketua APH Herman mengaku, raperda ini sangat bagus dalam mengatur peredaran dan perdagangan minuman beralkohol di tempat hiburan. Ia bahkan menginginkan perda ini segera diketok di tingkat legislatif.

a�?Kalau perda ini sudah difinalkan, kami juga nyaman dalam berusaha atau bisnis. Kami punya payung hukum dan rambu-rambu dalam menjual miras ini,a�? jelasnya.

Selama ini, pemkab tidak bisa mengeluarkan SIUP MB karena mereka belum memiliki rujukan hukum. Pemkab hanya berkewenangan mengeluarkan SITU MB.

Mengenai pembatasan kadar alkohol yang beredar, Herman menyerahkan sepenuhnya pada peraturan pemerintah. Menurut dia, adanya perda ini memberikan jaminan bagi pengusaha terhadap keaslian minuman dan kadar maksimal alkohol yang dapat dikonsumsi. a�?Kami harapkan perda ini segera diputuskan atau disahkan,a�? pintanya.

Di sisi lain, lahirnya perda miras ini memunculkan opini yang berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan. Misalkan di kawasan wisata Senggigi.

Namun Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi menegaskan, raperda ini tidak sampai berimbas pada wisatawan. Menurut dia, wisatawan tidak merasa terganggu, sebab mereka masih bisa mengonsumsi minuman beralkohol. a�?Tidak sampai menurun. Kami malah targetkan kunjungan naik tahun ini,a�? terang dia.

Raperda ini tidak melarang total wilayah Senggigi bebas dari peredaran miras. Pemkab hanya mengatur tentang peredaran agar lebih tertib. Seperti tidak memperbolehkan mengonsumsi di tempat-tempat umum.

a�?Ini kan hanya mengatur saja bukan melarang. Kami jamin wisatawan yang berkunjung ke Senggigi tidak lari, gara-gara ada perda ini,a�? tandasnya. (Islamuddin/Lombok Barat)

Berita Lainnya

PJU di PLTU Jeranjang Segera Dibangun

Redaksi LombokPost

Pemancing Diduga Hanyut di Perairan Labuan Poh

Redaksi LombokPost

Sinyal Mutasi Makin Menguat

Redaksi LombokPost

Sekolah Terdampak Gempa Belum Diperhatikan

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Butuh Lebih Banyak Huntara

Redaksi LombokPost

HUT SMAN 1 Gerung Meriah

Redaksi LombokPost

Pariwisata Senggigi Diyakini Pulih Lebih Cepat

Redaksi LombokPost

9.345 Orang Tertahan di Pengungsian

Redaksi LombokPost

Bupati Bela PT Tripat

Redaksi LombokPost