Lombok Post
Metropolis

Baperjakat Kok Bingung?

SEPI
SEPI: Beginilah kondisi Kantor Satpol PP Mataram kemarin. Kantor yang memiliki puluhan pegawai ini terlihat sepi. Kursi-kursi banyak yang kosong.

MATARAM – Masalah PNS kurang disiplin tidak terjadi di satu dinas saja. Tapi, kondisi sama terjadi di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain.

Badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) pun bingung memindahkan PNS malas.
a�?Bagaimana mau dimutasi. Karena yang malas itu tidak hanya ada di satu SKPD,a�? kata Sekda Mataram HL Makmur Said, selasa (7/4).

Bapak yang juga Ketua Baperjakat ini menyebut, belum tentu SKPD yang menjadi sasaran PNS malas mau menerima. Sebaliknya SKPD dengan pegawai rajin enggan pegawainya digeser. a�?Kondisinya ini memang sulit,a�? sambungnya.

Meski begitu, lanjut Makmur, pihaknya berupaya mendisiplinkan para PNS. Salah satu cara dilakukan dengan penyediaan finger print di semua SKPD. Sekarang baru Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang memakai absen sidik jari itu. a�?Dengan begini bisa terus diawasi,a�? ucapnya.

Bapak tiga anak ini belum bisa memastikan, kapan semua SKPD bakal menggunakan finger print. Ia sudah meminta pada Assissten III dan BKD untuk menyiapkan absen elektronik di semua SKPD. a�?Selain itu BKD, Asisten III, dan Inspektorat terus menggelar sidak. Melihat tingkat kehadiran di masing-masing SKPD,a�? bebernya.

Aspek pembinaan, lanjut Makmur, perlu terus ditingkatkan untuk mengawasi PNS di Mataram. Peran kepala SKPD juga penting. a�?Kepalanya harus rajin dahulu. Kepalanya rajin, baru bisa minta anak buahnya rajin,a�? imbuhnya.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan dengan tegas pertanggungjawaban PNS. Setiap PNS bertanggung jawab atas kinerjanya. Bagi eselon II yang malas, bisa diturunkan jabatannya ke eselon III. a�?Sangat jelas aturan dalam ASN untuk PNS,a�? tegasnya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 sendiri sudah mengatur soal disiplin PNS. Pegawai malas bisa ditegur, diberikan peringatan tertulis, penurunan pangkat, hingga pemecatan.

Lombok Post kemarin sempat bertandang ke Kantor Satpol PP melihat kondisi ruangan yang begitu sepi. Hanya terlihat beberapa pegawai di salah satu ruangan. Kasat Pol PP yang hendak dijumpai pun tidak ada di tempat.

Kabid Trantibum Bayu Pancapati yang ditanya soal kondisi di kantornya tidak banyak menjawab. Ia hanya menyebut Kasat Pol PP sedang tidak di tempat. a�?Kalau konfirmasi soal berita, langsung ke Pak Kasat saja,a�? katanya singkat.

Sikap Bayu ini jelas mengundang tanda tanya. Bayu yang sebelumnya cukup intens memberi komentar di media tiba-tiba irit bicara.(feb/r8)

Berita Lainnya

Zul-Rohmi Perlu Banyak Sosialisasi

Redaksi Lombok Post

Mengejar Mimpi Jadi Daerah Industri

Redaksi Lombok Post

Gerbang Kota Ikut Terseok-Seok!

Redaksi Lombok Post

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Ogah Berniaga di Jalan Niaga

Redaksi LombokPost

Tolong, Jangan Masuk Angin!

Redaksi LombokPost

Volume Monumen Tak Sesuai Kontrak, Rekanan Didenda Rp 1,2 Juta Perhari

Redaksi LombokPost