Lombok Post
Metropolis

Dorong Pergub Restorasi Justice

Joko
Joko Jumadi

MATARAM – Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB mendorong agar kasus anak bermasalah dengan hukum (ABH) bisa selesai dengan mediasi. Jangan sampai ABH terseret ke pengadilan, terutama untuk kasus perdata, dan juga tindak pidana ringan.

a�?Terus terang, kita prihatin. Karena jumlah anak yang bermasalah dengan hukum terus meningkat,a�? kata Koordinator Divisi Hukum dan Advokasi LPA NTB, Joko Jumadi di kantor gubernur, Selasa (7/4).

Bersama sejumlah pemerhati kasus-kasus ABH dan kekerasan terhadap anak, LPA Selasa (7/4) bertemu Gubernur NTB, TGB HM Zainul Majdi, untuk mendorong terbitnya peraturan gubernur yang mengatur penyelesaian kasus perdata dan tindak pidana ringan di luar pengadilan, jika pelakunya anak-anak. Antara lain turut serta bertemu Gubernur adalah mantan ketua Pengadilan Tinggi NTB, HL Mariyun.

Joko mengatakan, sepanjang Januari hingga Maret tahun ini saja, LPA NTB sudah menangani 30 kasus anak bermasalah dengan hukum. Tindak pidana yang mereka lakukan bermacam-macam. Antara lain mencuri telpon genggam, komputer jinjing, hingga sepeda motor.

Memang kata Joko, tidak semua kasus bisa dituntaskan di luar pengadilan. Sebab, ada juga tindak pidana yang dilakukan anak-anak tapi tergolong tindak pidana besar. Ancamannya pun di atas tujuh tahun penjara.

Namun, sejauh bisa dituntaskan dengan cara mediasi, dia mendorong agar hal itu dilakukan aparat penegak hukum. Sehingga anak-anak ini kendati tetap dihukum, namun menjalani hukuman yang tidak mengancam masa depan mereka. Paling tidak dengan memastikan akses pendidikan tetap didapat, kendati sedang menjalani proses hukum.

Menurut Joko, aturan terkait restorasi justice yang memungkinkan penyelesaian di luar pengadilan, sebetulnya sudah dikenal dalam hukum Indonesia. Antara lain telah pula diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung.

Namun, saat ini aturan itu hanya sebatas untuk kasus-kasus perdata. Belum menyentuh kasus tindak pidana ringan. Sehingga, ketika anak mencuri sandal pun, tetap berpotensi diperkarakan hingga ke pengadilan, dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara. a�?Itu sebabnya, kita usulkan payung hukumnya berupa peraturan gubernur lebih dulu,a�? kata Joko.

Dalam pertemuan kemarin, Gubernur sendiri, kata dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram ini, siap memfasilitasi terbitnya Pergub soal restorasi justice. Gubernur pun kata Joko memiliki pandangan yang sama, agar tindak pidana ringan dengan pelaku anak-anak tidak sampai mendapat hukuman penjara. (kus/r9)

Berita Lainnya

Lima Spa Abal-Abal Ditertibkan

Redaksi Lombok Post

Bunuh Diri kok Hobi

Redaksi Lombok Post

Situs Tua Ambruk Lagi

Redaksi Lombok Post

Dua Kafe Siapkan Wanita Penghibur

Redaksi Lombok Post

Efek Pemberlakuan Sistem Zonasi, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

Redaksi Lombok Post

Bukan Tidak Tahu, tapi Malas Patuh!

Redaksi LombokPost

Uang Nomor Dua, Paling Penting Lingkungan Bebas Sampah

Redaksi LombokPost

Mohan Bikin Kejutan di Mataram Jazz & World Music Festival 2018

Redaksi LombokPost

Setengah Hati Urusi Bisnis “Nakal”

Redaksi LombokPost