Lombok Post
Metropolis

Pusat Asal Main Pasang Target

Padi
PRODUKSI GABAH: Mislihan bersama suaminya Mazhur sedang memanen padi di lahan persawahan di Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram. Pemprov NTB menentang rencana pemerintah yang tak berhitung saat menaikkan target produksi padi.

* Terkait Produksi Gabah NTB

MATARAM – Pemprov NTB menentang langkah pemerintah pusat yang asal main pasang target tinggi peningkatan produksi gabah di daerah ini. Sementara di sisi lain, dukungan pemerintah pusat justru melempem dan belum ada yang terealisasi.

a�?Kita nggak mau. Tiba-tiba kita dibuatkan target yang melampaui potensi kita,a�? kata Gubernur TGB HM Zainul Majdi, terkait program swasembada pangan yang disiapkan pemerintah pusat, dengan target peningkatan produksi hingga 30 persen.

Gubernur mengatakan, target itu ditetapkan Kementerian Pertanian pada 2015 ini. Sehingga produksi padi pada 2014 lalu mencapai 2.116.637 ton gabah kering giling, diminta naik menjadi di atas 2,5 juta ton.

Menurut Gubernur, normalnya peningkatan produksi gabah di NTB tiap tahun mencapai lima hingga sepuluh persen. Sehingga jika daerah diminta mendongkrak produksi hingga di atas 30 persen. Maka akan butuh usaha luar biasa. Sementara waktu yang tersisa pun sangat terbatas.

Lagi pula kata gubernur. Yang kerja meningkatkan produksi itu adalah para petani. Bukan mereka para pejabat yang asal mematok target di balik meja. Lalu tidak menyiapkan pendukung yang optimal. a�?Mana bisa petani begitu. Tanpa penyiapan dukungan yang cukup dari pemerintah,a�? kata Gubernur.

Pihaknya sebetulnya sangat menyambut baik langkah pemeritah yang menggelorakan kembali target swasembada pangan, untuk komoditas padi, jagung dan kedelai. Namun, yang terlihat hingga saat ini, program itu belum mewujud dalam aksi nyata.

Gubernur misalnya menyebut bantuan sarana produksi pertanian belum jelas junstrungannya. Jika pernah disebut ada bantuan traktor bagi para petani. Hingga saat ini tidak jelas ujungnya. Akhirnya yang terlihat kata gubernur, segala target yang telah dipatok menjadi tidak realistis. Hanya sampai di atas kertas, tanpa aksi nyata. a�?Target tinggi. Supportnya nggak sebanding,a�? kata orang nomor satu di NTB ini.

Contoh kebijakan pusat yang tak sinkron dengan program swasembada pangan adalah kekurangan pupuk. NTB misalnya harus bolak balik meminta ke Kementerian Pertanian, agar kuota pupuk subsidi dipenuhi. Tapi, tetap saja kurang.

Secara keseluruhan tahun ini NTB misalnya memerlukan 153 ribu ton urea. Namun, yang dapat dipenuhi Kementerian Pertanian hanya untuk kebutuhan 145 ribu ton. Memang ada kenaikan besar jika dibanding kuota tahun sebelumnya yang mencapai 134 ribu ton. Namun, tetap belum cukup. (kus/r9)

Berita Lainnya

Gerbang Kota Ikut Terseok-Seok!

Redaksi Lombok Post

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Ogah Berniaga di Jalan Niaga

Redaksi LombokPost

Tolong, Jangan Masuk Angin!

Redaksi LombokPost

Volume Monumen Tak Sesuai Kontrak, Rekanan Didenda Rp 1,2 Juta Perhari

Redaksi LombokPost

Baginya, yang Penting Jangan Mengemis!

Redaksi LombokPost

Ibu Kota kok Kotor?

Redaksi LombokPost