Lombok Post
Metropolis

Dewan Kembali Sentil Tanah Telantar

Irwan
Irwan Rahady

* Investor Nakal Harus Disanksi

MATARAM – DPRD NTB menyebut, sedikitnya 20.386 hektare tanah produktif di NTB kini termasuk kategori telantar. Pemerintah diingatkan tidak tinggal diam. Mengingat, ada di antara ribuan hektare tanah itu sudah ditelantarkan investor selama 27 tahun.

a�?Tanah telantar ini berada dalam penguasaan 20 perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas,a�? ungkap Skretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB, Irwan Rahady, Selasa (14/4).

Dia mengatakan, areal 20.386 hektare itu termasuk tanah produktif. Yang memang potensial dikembangkan menjadi lahan usaha, yang pada akhirnya dapat membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa perusahaan, kata Irwan, telah mengantoni izin pemanfaatan lahan itu sejak tahun 1988 silam. Yang berarti itu sudah 27 tahun. a�?Pertanyaan kami, apa yang dilakukan pemerintah. Kok ada tanah ditelantarkan investor hingga selama itu,a�? tandasnya.

Dia menegaskan, sudah terbit Peraturan Pemerintah No 11/2010 yang mengatur agar jangan sampai ada lagi tanah yang ditelantarkan oleh para pengembang tak beres. a�?Tapi kok sampai 2015 hal begini masih terjadi,a�? sergahnya.

PP itu memberi ruang pada pemerintah untuk mencabut kembali izin pengelolaan lahan, kalau dalam lima tahun sejak izin diterima, lahan tidak dimanfaatkan sesuai izin peruntukkannya.

Lahan tersebut, kata Irwan, dapat diambil kembali oleh negara, atau juga pemerintah daerah. Atau malah dibagi kepada kelompok masyarakat. a�?Itu dimungkinkan sesuai dengan Undang Undang Agraria No 5/1960,a�? ungkapnya.

Dia menutut agar Gubernur TGB HM Zainul Majdi tidak hanya tinggal diam menyaksikan pengelolaan lahan produktif yang ditelantarkan investor sebegitu luas. Apaagi, dalam banyak kesempatan. Izin-izin pemanfaatan lahan kerap hanya menjadi tameng bagi investor memperoleh pinjaman di bank. Lalu, duit pinjaman justru dipakai investasi di tempat lain dengan alasan lebih mejanjikan.

Menurut dia, Gubernur telah memiliki kewenangan yang diberikan negara terkait pertanahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 38/2007, di mana di dalamnya diatur sembilan kewenangan gubernur. Salah satunya bidang pertanahan. a�?Kami menunggu tindakan tegas gubernur. Kami tidak ingin gubernur yang hanya tinggal diam,a�? tandas Irwan.

Investor yang telah menelantarkan lahan di daerah ini, harus masuk dalam daftar hitam. Selain itu, mereka juga mestinya mendapat sanksi. Apalagi, jika ada investor yang terbukti benar-benar melalaikan kewajibannya untuk investasi.

Khusus kepada Badan Pertanahan Nasional, Fraksi Gerindra juga meminta agar intansi vertikal ini bertindak tegas. Sebagai salah satu otoritas tunggal yang mengurus soal lahan, BPN tak boleh berleha-leha. (kus/r9)

Berita Lainnya

Gerbang Kota Ikut Terseok-Seok!

Redaksi Lombok Post

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Ogah Berniaga di Jalan Niaga

Redaksi LombokPost

Tolong, Jangan Masuk Angin!

Redaksi LombokPost

Volume Monumen Tak Sesuai Kontrak, Rekanan Didenda Rp 1,2 Juta Perhari

Redaksi LombokPost

Baginya, yang Penting Jangan Mengemis!

Redaksi LombokPost

Ibu Kota kok Kotor?

Redaksi LombokPost