Lombok Post
NASIONAL

KPK Tak Berani PK

Juru Bicara KPK Johan Budi menggelar siaran pers di Gedung KPK Jakarta, Kamis (22/5). KPK menetapkan Menteri Agama sebagai tersangka pengadaan Haji. FOTO: PUTU WAHYU RAMA/RM

JAKARTA – Satu per satu gugatan praperadilan tersangka di KPK berguguran. Kemarin, giliran gugatan tersangka Innospec, Suroso Atmo Martoyo yang ditolak hakim. KPK pun kembali didesak agar mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasus Budi Gunawan (BG) dengan bukti baru ditolaknya sejumlah gugatan praperadilan tersebut.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan Suroso, Riyadi Sunindyo menyatakan lembaga praperadilan hanya memiliki wewenang limitatif. “Sesuai pasal 77, wewenang praperadilan hanya meliputi penanganan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,” ujar Riyadi.

Pernyataan Riyadi itu klop dengan pertimbangan hakim praperadilan yang sebelumnya telah menolak gugatan para tersangka KPK. Seperti diketahui, sebelum putusan praperadilan Suroso, dua hakim PN Jaksel juga telah menolak gugatan tersangka KPK lainnya yakni Sutan Bhatoegana dan Suryadharma Ali (SDA).

Putusan tiga hakim itu hanya bertentangan dengan putusan Sarpin Rizaldi, hakim tunggal yang menyidangkan praperadilan BG. Hakim Riyadi mengatakan, hakim memang berwenang memperluas makna pasal yang terdapat dalam UU. Namun menurut pendapat ahli hukum yang dihadirkan KPK, Yahya Harahap, ada beberapa hal harus diperhatikan sebelum hakim memperluas penafsiran sebuah pasal.

Yahya yang merupakan mantan hakim agung, saat dihadirkan KPK memang menyebutkan korupsi di Indonesia termasuk kejahatan luar biasa, sudah merajalela dan masuk kategori darurat. Praktik tercela itu juga sudah merugikan masyarakat secara luas. “Oleh karena itu memang diperlukan penanganan yang luar biasa, termasuk dalam pemberantasannya,” ujar hakim.

Hakim juga menilai penyidik yang diangkat oleh KPK sah keberadaannya. Oleh karenanya, tidak ada yang dilanggar penyidik KPK dalam menangani kasus Suroso. Selama ini, seperti halnya para tersangka lain, Suroso mempermasalahkan keberadaan penyidik KPK. Dia menganggap penyidik KPK tidak berwenang karena sudah diberhentikan dari kepolisian.

Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat gugurnya sejumlah gugatan praperadilan merupakan angin segar bagi KPK. Oleh karena itu, mereka berharap KPK kembali melanjutkan opsi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK terhadap kasus Komjen BG.

Sebagaimana diketahui, KPK kalah dalam praperadilan yang diajukan Budi Gunawan. Ketika itu Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK tidak sah.

“Ini momen yang baik bagi KPK untuk mengajukan PK, tapi masalahnya apakah pimpinan KPK saat ini berani,” ujar anggota badan pekerja ICW, Emerson Yuntho. Dia menyebut KPK harusnya mengajukan PK, terlebih hingga saat ini penanganan perkara BG tidak jelas setelah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Terkait hal ini, Kabag Pemberitaan KPK mengaku pimpinan belum memutuskan apakah akan PK terhadap perkara BG. Wakil Ketua KPK Zulkarnaen juga tak berani angkat bicara soal langkah PK. “Soal putusan praperadilan para tersangka, kami sudah sampaikan jangan sampai ada anomali. Namun kalau untuk PK, saya tidak mau komentar sebab perkaranya sudah inkracht,” ujarnya.

Terpisah, meskipun praperadilan sejumlah tersangka KPK rontok, namun mantan Menteri ESDM Jero Wacik tetap ngotot maju terus. Pengacara Jero, Hinca Panjaitan mengatakan pihaknya tak tertarik mencabut gugatan. “Kami tetap meminta KPK menghormati persidangan praperadilan. Kemarin, mereka tak hadir dan malah meminta ditunda dua minggu,” kata Hinca.

Lantaran masih melanjutkan gugatan praperadilan tersebut, Hinca meminta KPK tak memaksakan diri dengan tetap memanggil kliennya untuk menjalani pemeriksaan. Dia mengaku telah berkirim surat agar pemeriksan Jero sebagai tersangka ditunda hingga sidang praperadilan berakhir. “Sidang ini kan paling butuh waktu seminggu, jadi kami minta KPK menghormati itu,” ungkapnya.(gun/r3)

Berita Lainnya

Lion Air JT 610 Bermasalah di Bali, Jatuh di Karawang

Redaksi LombokPost

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

Redaksi Lombok Post

Jokowi Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Redaksi LombokPost

Tes CPNS Baru untuk Instansi Pusat

Redaksi LombokPost

Pendaftar CPNS Segera Lapor Dukcapil Kalau Data NIK Tidak Muncul Saat Daftar

Redaksi Lombok Post

Separo Kuota CPNS untuk Pendidik

Redaksi Lombok Post

Sampai Jumpa di Guangzhou 2022

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Busana Adat Warnai Peringatan HUT RI di Istana

Redaksi Lombok Post