Lombok Post
Bima - Dompu

Sertifikat Prona Gagal Dibagi

TUNTUTAN: Koordinator mahasiswa, Sahrul (kanan) saat menyampaikan tuntutan pada pembahasan pungutan Prona Desa Sandue di kantor desa setempat.

DOMPU a�� Pembagian sertifikat Program Proyek Nasional Agraria (Prona) gagal dilakukan. Sedianya, penyerahan sertifikat dilakukan pada puncak peringatan Tambora Menyapa Dunia (TMD), Sabtu, 11 April lalu.Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dompu Kemal mengaku, penyerahan sertifikat gagal dilakukan lantaran Menteri Agraria tidak bisa hadir.

a�?a��Sebenarnya pada puncak TMD kita akan serahkan 1.720 sertifikat masyarakat Pekat. Tapi rencana itu gagal,a�? ungkapnya. Dia mengaku, proses penyerahan sertifikat prona tetap dilakukan dalam waktu dekat. a�?a��Nanti kita adakan acara sendiri untuk penyerahan sertifikat,a�? katanya.

Dijelaskan, total jatah sertifikat prona untuk Dompu sebanyak 5.398. Hingga kini telah berhasil diterbitkan sebanyak 40 persen. Sedangkan yang sudah diukur mencapai 70 persen.

a�?a��Pembagian nanti, kita tidak menunggu pengukuran dan penerbitan sertifikat rampung. Karena kalau tunggu tuntas prosesnya lama. Sekitar bulan September baru selesai,a�? tuturnya.

Jatah sertifikat prona, katanya, untuk seluruh wilayah kecamatan se-Kabupaten Dompu. Namun tahun 2015, alokasi diperbanyak untuk Kecamatan Pekat. Ini dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan TMD. a�?a��Pertimbangan juga karena lokasi Pekat jauh dari wilayah kota. Makanya kita prioritaskan,a�? ungkapnya.

Dia mengungkapkan, untuk menuntaskan proses sertifikat lahan di Dompu membutuhkan waktu lama. Pasalnya, luas potensi areal yang belum di sertifikat mencapai 221 ribu hektare. Sedangkan, hingga kini pihaknya baru menerbitkan 71 ribu hektare sertifikat.

a�?a��Kalau per tahun jatah kita hanya 5 ribu, maka kita butuh waktu 6 sampai 7 tahun untuk menerbitkan sertifikat,a�? terangnya. Untuk tahun 2016 mendatang, telah diusulkan sebanyak 11 ribu hektare sertifikat prona. Dalam mendukung usulan itu, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten supaya memberikan bantuan alat ukur.

a�?Selama ini kita hanya melakukan pengukuran secara manual dan dibantu satu alat ukur saja. Kita berharap ada bantuan 2 alat ukur lagi dari pemerintah daerah supaya pekerjaan kita cepat,a�? harapnya. (di/r7)

Berita Lainnya

IKKB Papua Barat Bantu Korban Gempa

Redaksi LombokPost

Etos Kerja Harus Meningkat selama Ramadan

Pemkot Bima Lanjutkan Perbaikan Infrastruktur Sisa Banjir

Redaksi LombokPost

Miliki Sabu, IRT Diringkus

Ops Ketupat Gatarin 2018 Dimulai

Masih Ditemukan Makanan Kedaluwarsa

Penataan Ama Hami Dilanjutkan

Berkas Ketua PDIP Kota Bima Dilimpahkan ke Kejaksaan

Redaksi LombokPost

KPU Kota Bima Mulai Lipat Surat Suara