Lombok Post
Tanjung

Bupati Djohan: Memang Kita Telat

Ketua KPU Lombok Utara Fajar Martha
ketua KPU

* LKPJ Tahunan Dulu Baru LKPJ Akhir Jabatan

TANJUNG – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) lima tahunan diakui Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu bakal terlambat. a�?Memang kita telat menyusun draf LKPJ terakhir masa jabatan ini. Namun dalam waktu dekat ini sudah akan diselesaikan,a�? katanya di ruang kerjanya.

Jika mengacu pada undang-undang maupun peraturan pemerintah jelas mengatakan selambat-lambatnya diserahkan lima bulan sebelum masa akhir jabatan berakhir.A� Namun karena terkendala diselesaikannya lebih awal LKPJ tahunan, sehingga draf LKPJ terakhir itu belum diserahkan hingga sekarang ini.

a�?Jika terhitung masa jabatan saya yang akan berakhir Agustus, maka LKPJ terakhir masa jabatan itu memang telat. Namun sekarang ini draf-nya sudah jadi dan dalam waktu dekat ini akan diserahkan,a�? tandasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Lombok Utara Sudirsah Sujanto mengatakan, terkait LKPJ terakhir itu, dewan sudah mengingatkan pemkab untuk segera menyerahkan. Namun, eksekutif kembali melalaikannya. a�?Kita sudah bersurat untuk menyerahkan LKPJ akhir masa jabatan kepala daerah itu,a�? terangnya.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Lombok Utara sudah mewarning pemkab untuk segera menyerahkan draf LKPJ akhir masa jabatan kepala daerah selama lima tahun terakhir.A� Hal itu dikemukakan Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Kepala daerah, menurutnya, lagi-lagi melalaikan proses LKPJ. Seharusnya, bupati memberikan instruksi kepada jajarannya agar proses LKPJ akhir jabatan ini dikirim ke DPRD tepat waktu sehingga dapat segera dijadwalkan untuk dibahas.

Penyampaian LKPJ akhir tahun masa jabatan kepala daerah, mencakup laporan keterangan selama lima tahun masa jabatan. Namun pada prinsipnya, periode pembahasan sama dengan pembahasan LKPJ akhir tahun (periode 1 tahun). Di mana DPRD, setelah menerima draf dari eksekutif akan membahas selama 30 hari sejak tanggal diterima.

Apabila dalam pembahasan LKPJ itu terdapat kejanggalan yang ditemukan DPRD, maka DPRD berhak menelurkan rekomendasi atau catatan-catatan terhadap LKPJ kepada instansi terkait, seperti BPK. Tidak menutup kemungkinan, apalagi terdapat kecurigaan dalam laporan, rekomendasi akan diarahkan ke aparat penegak hukum. (puj/r11)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost