Lombok Post
NASIONAL

Rekomendasi DPR Rawan

ilustrasi/foto: indohub.com

JAKARTA – Rekomendasi Komisi II DPR agar parpol yang masih berkonflik bisa ikut pemilu kepala daerah (kada) menjadi pembahasan serius Komisi Pemilihan Umum. Sampai kemarin (26/4), KPU memilih berhati-hati dalam memberikan tanggapan dan baru mengambil sikap resmi setelah membahas rekomendasi itu.

“Kita baru mengambil keputusan Senin (hari ini, Red),” kata Arief Budiman, komisioner KPU, saat dihubungi kemarin (26/4).

Arief menyatakan, pihaknya sudah mendengar adanya rekomendasi dari Komisi II DPR. Ada tiga keputusan panitia kerja (panja) pilkada komisi II terkait keabsahan parpol yang masih berkonflik untuk ikut pilkada. Rekomendasi pertama adalah mendorong parpol untuk segera islah hingga batas waktu pendaftaran calon pada 26 Juli 2015. Jika tidak tercapai islah, rekomendasi kedua adalah meminta KPU menggunakan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap untuk mengakomodasi kubu parpol yang sah ikut pilkada.

Nah, rekomendasi ketiga paling rawan. Jika sampai batas pendaftaran calon kepala daerah belum ada putusan inkracht, KPU diminta menggunakan landasan putusan hukum terakhir sebagai penentu keabsahan kubu parpol yang ikut pilkada. Arief menegaskan bahwa KPU memerlukan pembahasan untuk menerima atau mengabaikan rekomendasi itu menjadi peraturan KPU.

“Kita bahas dulu, sikap kita bagaimana. Yang pasti, Senin kita akan bahas hal-hal strategis,” ujar mantan komisioner KPU Provinsi Jawa Timur itu.

Terkait pandangan komisi II, bahwa rekomendasi panja bersifat mengikat jika didasarkan pada aturan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Arief memilih bersikap diplomatis. Menurut dia, selama ini KPU tidak pernah merasa ada paksaan-paksaan dalam rapat konsultasi KPU. “Semua pendapat dan komentar adalah bagian dari konsultasi itu sendiri. Putusan akhirnya bagaimana, kami harap semua pihak menghargai sikap KPU nanti,” ujarnya.

Arief menambahkan, KPU berharap pleno pada Senin bisa menuntaskan seluruh peraturan KPU yang tersisa. Sebab, sebagian peraturan KPU yang pernah dikonsultasikan dengan komisi II belum diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan. Padahal, tahap pilkada serentak 2015 sudah berjalan dan KPU membutuhkan proses sosialisasi yang masif kepada seluruh daerah yang menggelar pesta demokrasi daerah itu. “Kami harap Senin juga juga langsung bisa diundangkan,” tandasnya.

Di tempat terpisah, ketua DPP PPP kubu M Romahurmuziy, Asrul Sani, menilai rekomendasi ketiga komisi II berpotensi memunculkan masalah. Menurut dia, sekalipun putusan belum inkracht, KPU diminta untuk tetap mengakomodasi parpol yang masih bersengketa.

“Ketentuan ini setidaknya menabrak dua undang-undang,” kata anggota Komisi III DPR itu.

Asrul mengatakan, pasal 115 UU PTUN secara tegas menetapkan hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Ketentuan lain yang berpotensi dilanggar adalah pasal 19 UU Administrasi Pemerintahan yang meletakkan prinsip bahwa keputusan pejabat TUN bisa dianggap sah jika sudah berkekuatan hukum tetap.

“Kalau putusan pengadilan terakhir tapi belum berkekuatan hukum tetap dijadikan pedoman untuk pengurus parpol bisa mengajukan calon di pilkada, KPU dapat dianggap melanggar undang-undang,” ujar Asrul.

Dia menambahkan, KPU sebaiknya tetap pada draf yang sudah mereka buat, yakni mengakomodasi parpol sesuai SK Kementerian Hukum dan HAM yang terakhir. Menurut dia, rekomendasi komisi II bukanlah sesuatu yang wajib dilaksanakan. “Rapat itu sifatnya konsultasi sehingga usulan itu hanya masukan yang tidak mengikat,” ujarnya. (bay/c10/fat)

Berita Lainnya

Lion Air JT 610 Bermasalah di Bali, Jatuh di Karawang

Redaksi LombokPost

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

Redaksi Lombok Post

Jokowi Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Redaksi LombokPost

Tes CPNS Baru untuk Instansi Pusat

Redaksi LombokPost

Pendaftar CPNS Segera Lapor Dukcapil Kalau Data NIK Tidak Muncul Saat Daftar

Redaksi Lombok Post

Separo Kuota CPNS untuk Pendidik

Redaksi Lombok Post

Sampai Jumpa di Guangzhou 2022

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Busana Adat Warnai Peringatan HUT RI di Istana

Redaksi Lombok Post