Lombok Post
Metropolis

Gubernur Minta Jaminan Bupati

Fathul Gani

*Terkait Kesiapan Pilkada Serentak

MATARAM – Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi pekan depan akan mengumpulkan tujuh bupati dan wali kota se-NTB, untuk membahas kesiapan pemilihan kepala daerah serentak. Gubernur risau, mengingat hingga kini, belum seluruh daerah bisa dinyatakan siap.

a�?Diharapkan para bupati dan wali kota tidak berwakil,a�? kata Juru Bicara Pemprov NTB Fathul Gani, kemarin (5/5).

Tujuh daerah yang akan menggelar pilkada serentak adalah Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Kabupaten Bima. Rencananya pilkada akan digelar pada 9 Desember 2015.

Dia mengatakan, hasil monitoring yang digelar Biro Pemerintahan di tujuh kabupaten/kota yang akan mengelar pilkada serentak, diketahui kalau memang belum seluruh daerah siap menggelar pesta demokrasi itu. Paling mudah kata Fathul, kesiapan bisa dilihat dari alokasi anggaran.

a�?Belum seluruh daerah menyiapkan anggaran pilkada serentak sesuai kebutuhan yang diajukan KPU. Ini tentu harus bisa dicarikan jalan keluar,a�? tandas Fathul. Sayangnya, dia tak merinci, daerah mana saja yang belum menyiapkan anggaran secara memadai sesuai permintaan KPU tersebut.

Namun, informasi yang dihimpun Lombok Post, antara lain kekurangan anggaran terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat. Yang baru siap di APBD sebesar Rp 7 miliar. Sementara yang diajukan KPU, dibutuhkan sedikitnya Rp 13 miliar.

Hal yang sama juga terjadi di Dompu. Di mana yang baru siap anggaran sebesar Rp 9 miliar. Padahal, estimasi KPU, kebutuhan anggaran paling tidak Rp 15 miliar. Sehingga ada kekurangan Rp 6 miliar.

Sementara di Kota Mataram, dari yang diajukan KPU setempat Rp 21 miliar, telah disetujui anggaran Rp 18 miiar. Tapi diyakini jumlah itu cukup. Sedangkan di Lombok Tengah, telah disiapkan Rp 24,9 miliar, dan telah resmi dihibahkan ke KPU setempat. Jumlah itu sesuai kebutuhan.

Hasil koordinasi yang digelar Pemprov NTB pada seluruh kabupaten/kota, anggaran yang kurang akan disiapkan dalam APBD Perubahan 2015 ini. Dengan tahapan yang akan dimulai pada Mei dan puncaknya pada Desember, diyakini penyiapan kekurangan di APBD Perubahan masih memadai.

Rencananya, rakor ini kata Fathul akan diikuti pula KPU kabupaten/kota sebagai penyelenggara. Sementara akan hadir seluruh anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan juga otoritas keamanan.

Kesiapan pilkada akan dibedah dari beberapa sisi. Tidak semata kesiapan dari sisi anggaran. Namun, juga kesiapan dari sisi regulasi, dan juga dari sisi kesiapan masyarakat.

Fathul mengatakan, saat ini terus diidentifikasi potensi gesekan di tengah masyarakat. Yang jelas kata dia, gubernur menginginkan agar penyelenggaraan pilkada serentak di NTB tidak tercoreng oleh aktivitas yang tak bertanggung jawab. (kus)

Berita Lainnya

Kekayaan Tersembunyi Pantai Penghulu Agung Ampenan

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Jalan di Tempat

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost