Lombok Post
Sumbawa

KSB – Sumbawa Masih Kondusif

Jhoni Hartono

*PNS Diingatkan Jaga Netralitas

TALIWANG – Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Desember mendatang, situasi keamanan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) cukup kondusif. Belum ditemukan adanya gesekan yang terjadi di tengah masyarakat.

a�?Kita berharap kondisi KSB ini bisa terus bertahan hingga puncak pilkada Desember mendatang,a��a��ungkap Kepala Kesbangpoldagri Jhoni Hartono, kemarin.

Dikatakan, pihaknya intens melakukan pemantauan ke seluruh wilayah KSB. Pantauan tersebut, kata dia, merupakan salah satu upaya Kesbangpol untuk mengetahui kondisi yang terjadi di tengah masyarakat.

a�?a��Masyarakat KSB cukup dewasa dalam menyikapi suatu perbedaan, makanya kondisinya masih aman dan terkendali,a��a��jelasnya.

Karena itu, Jhoni Hartono meminta kepada seluruh bakal calon agar senantiasa memberikan imbauan kepada seluruh pendukungnya, untuk tidak berbuat hal yang dapat mengganggu ketentraman daerah. Saat pendaftaran bakal calon, dianggap cukup rawan, sehingga peran para calon sangat dibutuhkan untuk mengingatkan pendukungnya, agar tidak berbuat hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman.

Sementara itu di Kabupaten Sumbawa, Inspektorat mewanti-wanti pegawai negeri sipil (PNS) untuk tidak terlibat politik praktis. Inspektorat berjanji akan bersikap tegas terhadap PNS yang terbukti terlibat politik praktis. Terlebih menghadapi Pilkada Sumbawa yang akan digelar Desember mendatang.

Inspektur Inspektorat Sumbawa, A. Rahim memastikan pihaknya siap menegakkan aturan tentang PNS. Termsasuk mengawasi dan memberi sanksi tegas terhadap PNS yang terbukti terlibat politik praktis. Dia bahkan mempersilakan semua pihak untuk melapor ke Inspektorat apabila ada PNS yang dituding terlibat.

” Sampai sejauh ini memang belum ada laporan yang masuk karena mungkin karena tahapan pilkada belum dimulai,” katanya.

Dikatakan, pengalamann pada setiap pemilu selalu saja ada PNS yang dilaporkan terlibat politik praktis. Terutama pada tahapan kampanye calon. Seperti yang terjadi pada pileg 9 April 2014 lalu.

“Di dalam aturan sudah sangat jelas PNS dilarang terlibat politik praktis,a��a�� ujarnya. (cen/aen/r7)

Berita Lainnya

Dana Bantuan Korban Gempa Cair Pekan Ini

Redaksi LombokPost

Perpustakaan Cempi Jaya Banggakan Dompu

Redaksi LombokPost

Minyak Sumbawa Sangat Layak Menasional

Redaksi LombokPost

Puluhan Lampu Terpasang, Kota Bima Semakin Terang

Redaksi LombokPost

KPU Dompu Publikasikan Daftar Caleg Sementara

Redaksi LombokPost

Pelayanan RSUD Sumbawa Mulai Dibenahi

Jalan Teladan-Kelawis dan Batu Rotok Tuntas

Berkas SMKN Lunyuk Dikirim ke Kejaksaan

Istri Jadi TKW, GT Hamili Anak Kandungnya