Lombok Post
NASIONAL

PDIP Sebut Tiga Kementerian Lelet

Puan Maharani-jpnn

* 33 Ketua DPD se-Indonesia Temui Jokowi

JAKARTA – PDIP membuat gerakan di tengah kencangnya wacana perombakan kabinet beberapa waktu terakhir. Kemarin, 33 ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari seluruh Indonesia dikumpulkan di Jakarta. Didampingi sejumlah pengurus DPP yang dikomandani Ketua DPP PDIP Bidang Politik (nonaktif) Puan Maharani, mereka kemudian melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka.

Kedatangan para ketua DPD PDIP se-Indonesia itu sudah mendapat perlakuan istimewa sejak pertama datang. Berbeda dengan tamu pada umumnya atau bahkan menteri sekalipun, rombongan masuk melalui pintu gerbang khusus. Yaitu, di pintu gerbang utama yang hanya biasa dibuka untuk jalur keluar-masuk bagi presiden atau wapres.

Rombongan yang menumpang 5 mobil dan 1 bus itu datang sekitar pukul 15.25 WIB. Mobil dinas menteri yang ditumpangi Puan Maharani bernopol RI 17 berada paling depan.

“Ini cuma silaturahmi, kemudian memberikan masukan dari daerahnya masing-masing,” kata Puan Maharani, usai pertemuan. Rombongan politisi PDIP tersebut baru keluar dari ruang tempat pertemuan sekitar pukul 17.30 WIB.

Putri Megawati Soekarnoputri tersebut mengelak kalau pertemuan itu terselenggara atas permintaan atau inisiatif dari dirinya maupun partainya. Para ketua DPD PDIP, menurut dia, hadir dalam posisi diundang. “Presiden berkeinginan untuk mendengarkan dari semua teman-teman DPD, seperti ketika beliau mendengarkan masukan dari seluruh kepala daerah beberapa waktu lalu,” tandas Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.

Puan membeber, pertemuan sekitar dua jam itu secara umum berlangsung cair. Penyampaian aspirasi dari para pimpinan partai di daerah, diwakili Ketua DPD PDIP NTT Frans Lebu Raya. “Kemudian, kami makan sore sambil bicara santai,” tuturnya.

Menu makanannya pun terhitung umum. Di antaranya ada bakso, mie goreng, dan tahu. “Intinya, tidak ada yang serius-serius, kita semua santai-santai saja waktu di dalam,” imbuhnya, lalu tersenyum.

Termasuk, tegas Puan, tidak ada pembicaraan berkaitan dengan isu reshuffle yang belakangan makin mencuat. “Itu kan hak prerogatif presiden, sama sekali nggak ada bicara reshuffle-reshuffle,” kelitnya.

Selain Puan, sejumlah pengurus DPP PDIP juga ikut menyertai. Di antara yang terlihat, Bendahara Umum DPP PDIP Olly Dondokambey dan Wasekjen DPP PDIP Eriko Sotadurga.

Juga ditemui usai pertemuan, Olly kompak menyatakan pertemuan lebih banyak diisi diskusi atas situasi dan kondisi di daerah. Termasuk, permasalahan-permasalahan yang muncul di daerah terkait program-program pemerintah pusat.

Misalnya, sebut dia, sejumlah program dari beberapa kementerian yang belum kunjung memiliki petunjuk teknis. Akibatnya, para bupati maupun wali kota belum bisa mengeksekusi program yang telah diputuskan presiden dan DPR.

Secara terbuka, ketua Fraksi PDIP di DPR itu kemudian menyebut tiga kementerian. Mereka adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perdagangan. “Kementerian-kementerian teknis itu masih lambat memberikan juknis ke daerah,” kata Olly.

Meski menyebut tiga kementerian tersebut, dia menolak hal tersebut dianggap sebagai dorongan untuk melakukan reshuffle. “Tidak, tidak ada. Kami kan hanya memberi informasi, tidak masuk di wilayah dan hak presiden,” katanya.

Selain Puan, tidak ada menteri maupun pembantu presiden lainnya yang ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan tersebut. Tak terkecuali, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang kerap menyertai presiden dalam pertemuan-pertemuan formal maupun nonformal.

Usai agenda terakhir, presiden menerima Wapres Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Sesaat sebelum pertemuan bersama politisi PDIP dimulai, Andi ikut keluar meninggalkan kompleks istana kepresidenan. Salah satu anggota kabinet yang ikut disebut-sebut terancam di-reshuffle itu juga tidak mau banyak berkomentar soal agenda pertemuan. “Nanti tanya saja ke Mbak Puan,” elak Andi.

Selama ini, sejumlah politisi PDIP lah yang aktif menggoyang keberadaan Andi. Mantan deputi Tim Transisi Jokowi-JK itu dituding sebagai pihak yang menjauhkan Jokowi dengan partai-partai pengusungnya. Terutama, PDIP yang merupakan partai pengusung utama. A�A� A�Beberapa nama dari internal PDIP muncul sebagai kandidat pengganti Andi di posisi yang memang sehari-hari bertugas di lingkar utama kepresidenan tersebut. Salah satu yang paling deras bergulir adalah mantan Sekjen DPP PDIP Pramono Anung. Isu soal mantan wakil ketua DPR itu akan didorong untuk bisa masuk ke lingkaran istana sudah berhembus sejak Kongres IV PDIP di Bali, awal April 2015 lalu.

Deputi IV Staf Kepresidenan Eko Sulistyo mengakui, partai-partai pendukung dalam wacana reshuffle memang memiliki tempat tersendiri. Namun, lanjut dia, hal tersebut sebatas memberi masukan. “Sedangkan kewenangan menentukan reshuffle dan sebagainya tetap di tangan presiden,” tegas Eko saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Termasuk, lanjut dia, Kantor Staf Kepresidenan juga tidak memiliki posisi untuk menilai kinerja menteri. Apalagi sampai mengarah pada rekomendasi terkait reshuffle. “Kami hanya melakukan debottlenecking saja pada proses koordinasi antarkementerian, itu saja. Kalau untuk reshuffle kita tunggu saja dari presiden,” imbuhnya.

Saat Presiden Jokowi masih malu-malu berbicara isu reshuffle, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) justru terus menegaskan jika perombakan kabinet memang bakal terjadi. a�?Untuk meningkatkan kinerja pemerintah, di situ pentingnya,a�? ujarnya kemarin.

Meski masih menutup rapat perihal siapa menteri-menteri yang bakal dilengserkan, namun JK menegaskan jika semua menteri bisa saja menjadi target reshuffle, jika memang kinerjanya selama enam bulan pertama ini dinilai tidak memuaskan. a�?Sabar lah, tunggu saja waktunya,a�? katanya.

Ketika disinggung mengenai posisi Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, JK kembali menegaskan semua pejabat, baik menteri maupun setingkat menteri yang sebelumnya diangkat oleh presiden bisa saja direshuffle.

Selama ini, JK memang beberapa kali melontarkan kritik atas keberadaan Kantor Staf Kepresidenan yang dinilai tumpang tindih dengan fungsi wakil presiden. Bahkan, kritikan juga muncul karena peran kepala Kantor Staf Kepresidenan memiliki peran layaknya perdana menteri karena memiliki fungsi monitoring program-program prioritas para menteri. a�?Rumusnya, siapa yang diangkat presiden, bisa diganti oleh presiden,a�? ucapnya.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan persoalan yang dihadapi Presiden Jokowi sejak dilantik sangat berat. Mulai celah fiskal yang sempit, konflik antarlembaga tinggi negara, hingga warisan utang yang cukup besar. Kendala-kendala dalam hal percepatan infrastruktur juga masih besar.

Menurut dia, harapan rakyat kepada Jokowi hanya bisa ditanggapi dengan kerja keras. Para menteri sejak awal juga sudah diinstruksikan melakukan evaluasi ke dalam. “Ketika merekaA� (menteri) melihat tidak mampu melaksanakan agenda Nawacita, sebaiknya mereka jujur mengatakan kepada presiden,” ujar Hasto usai mendaftarkan kepengurusan baru PDIP ke Kemenkum HAM kemarin.

Presiden, lanjut Hasto, tentu akan memperbaiki kinerja kementerian yang dinilai tidak mampu memuaskan publik. Bisa dengan reshuffle kabinet, mempercepat agenda pemerintah, atau cara-cara lainnya yang dinilai tepat oleh presiden. Yang jelas, PDIP tidak pernah mendorong presiden melakukan reshuffle. Itu sepenuhnya urusan presiden dan PDIP hanya bisa mendukung apa yang dilakukan Presiden.

Dia menuturkan, ekspektasi rakyat memang cukup tinggi di bidang ekonomi. Termasuk di antaranya sektor infrastruktur. Namun, bukan berarti PDIP menilai menteri di sektor ekonomi berkinerja buruk. “Kami punya fraksi di DPR yang bisa mengukur kinerja menteri,” lanjutnya.

Meskipun tidak mendorong, namun dia tidak membantah PDIP juga memberikan masukan kepada presiden. Tentunya, apabila presiden meminta. Termasuk, apabila diminta menyiapkan calon menteri jika reshuffle jadi dilakukan. “Sebagai parpol kami siapkan kader terbaik untuk mengisi jabatan,” tambahnya.

Hingga saat ini, belum banyak nama yang muncul menjadi kandidat pengganti jika benar terjadi untuk beberapa pos di kabinet. Nama-nama itu tentu sulit bisa lepas dinamika politik dalam beberapa waktu ke depan.

Salah satunya, kehadiran Presiden Jokowi dalam pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) di tengah isu reshuffle, juga dianggap memiliki makna lebih. Posisi PAN santer diisukan bakal mendapatkan jatah kursi kabinet dalam paket reshuffle yang akan dilakukan.

Namun, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan memilih tidak berkomentar terkait hal itu. Zulkifli menyatakan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Siapa pun kader PAN atau kader partai lain yang kemungkinan masuk dalam kabinet, diserahkan sepenuhnya kepada presiden. “Presiden yang punya hak, presiden tahu mana yang terbaik,” kata Zulkifli Hasan di sela-sela pelantikan pengurus DPP PAN di Balai Sudirman, tadi malam.

Zulkifli menegaskan PAN tidak dalam posisi memikirkan apakah akan ikut di dalam pemerintahan atau tetap di luar. Zulkifli menyatakan PAN tetap bekerja untuk kesejahteraan rakyat di posisi mana pun. “Jadi, di dalam atau di luar pemerintahan sama baiknya. Asalkan berjuang demi kesejahteraan rakyat kan,” ujar dia.

Dalam pelantikan kemarin, suasananya memang berbeda. Tampak tidak terlihat ada sekat seperti yang selama ini terjadi antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Zulikfli Hasan selaku Ketua Umum PAN sengaja mengundang Presiden dan Wakil Presiden RI Jokowi-JK serta petinggi-petinggi partai, baik dari KMP maupun KIH. (dyn/owi/byu/bay/r3)

Berita Lainnya

Lion Air JT 610 Bermasalah di Bali, Jatuh di Karawang

Redaksi LombokPost

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

Redaksi Lombok Post

Jokowi Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Redaksi LombokPost

Tes CPNS Baru untuk Instansi Pusat

Redaksi LombokPost

Pendaftar CPNS Segera Lapor Dukcapil Kalau Data NIK Tidak Muncul Saat Daftar

Redaksi Lombok Post

Separo Kuota CPNS untuk Pendidik

Redaksi Lombok Post

Sampai Jumpa di Guangzhou 2022

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Busana Adat Warnai Peringatan HUT RI di Istana

Redaksi Lombok Post