Lombok Post
Headline Metropolis

TPKD Mandul, Berantas Kemiskinan Bermodal MoU

PERANGI KEMISKINAN: Wagub H Muhammad Amin yang juga Ketua TPKD menandatangani nota kerja sama dengan Kemenko PMK diwakili Deputi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan Wahnarno Hadi, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur

MATARAM – Soal kemiskinan di NTB masih menjadi momok. Tahun lalu, penurunan kemiskinan terealisasi kurang dari 1 persen. Berbagai memorandum of understanding (MoU) sudah diteken menurunkan kemiskinan, namun tetap saja hasil kerja Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) mandul.

Kemarin, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin yang juga Ketua TPKD NTB menandatangani MoU dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) melalui program Strategic Alliance for Poverty Alleviation (SAPA).

a�?Kami minta agar program ini bisa dijalankan di seluruh kabupaten/kota,a�? kata Wagub usai penandatanganan MoU, kemarin (6/5).

Penandatanganan MOU sekaligus juga digandeng dengan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan. Hadir Deputi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan Menko PMK, Wahnarno Hadi. Namun, dari kabupaten kota yang hadir hanya Wakil Bupati Sumbawa dan Dompu. Selebihnya para wakil bupati dan wakil wali kota yang merupakan Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah masing-masing, memilih absen.

Wagub mengatakan, pengentasan kemiskinan terus menjadi prioritas. Karena itu, program SAPA yang mencerminkan keterpaduan dalam upaya mengentaskan kemiskinan, bisa menjangkau daerah lain di NTB. Tidak hanya di Lombok Tengah semata.

Dia berharap, program ini bisa bersinergi dengan program bedah rumah yang akan dijalankan antara Pemprov NTB dan seluruh pemerintah kabupaten/kota. Tahun ini, bedah rumah tidak layak huni itu akan menyasar 10.752 rumah, dengan anggaran Rp 123 miliar. Sebanyak 50 persen anggaran disiapkan provinsi. Sementara sisanya disiapkan kabuapten/kota secara proporsional.

Pemerintah, kata Wagub, meyakini bahwa bedah rumah menjadi salah satu aspek yang bisa turut menurunkan angka kemiskinan. Sebab, enam dari 14 indikator kemiskinan, menyangkut soal kondisi rumah.

Secara keseluruhan kata dia, dari 1.056.163 unit rumah di NTB, sebanyak 27,11 persen di antaranya tergolong rumah tidak layak huni. Sehinga rumah-rumah inilah yang akan menjadi sasaran program bedah rumah untuk pengentasan kemiskinan. Di mana data BPS terakhir menyebutkan, NTB masih memiliki 17,05 persen penduduk miskin.

Terkait permintaan ini, Wahnarno menegaskan, pemerintah memang akan terus memperluas jangkauan program SAPA yang telah dimulai Kemenko PMK sejak 2009 silam. Saat ini program baru menyasar 17 kabupaten di sembilan provinsi. Lombok Tengah salah satunya. Harapannya kata Wahnarno, praktik-praktik baik program pengentasan kemiskinan di daerah SAPA bisa ditiru oleh kabupaten/kota di sekitarnya. (kus/r9)

Berita Lainnya

Zul-Rohmi Perlu Banyak Sosialisasi

Redaksi Lombok Post

Mengejar Mimpi Jadi Daerah Industri

Redaksi Lombok Post

Gerbang Kota Ikut Terseok-Seok!

Redaksi Lombok Post

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Ogah Berniaga di Jalan Niaga

Redaksi LombokPost

Masih Banyak Warga Loteng Buang Air Besar Sembarangan

Redaksi LombokPost

Pemkab dan ITDC Raih Penghargaan ISTA

Redaksi LombokPost