Lombok Post
Metropolis

Apjati Minta Subsidi Visa TKI

Muhammadun

MATARAM – Kebijakan pemerintah Malaysia yang terus memberlakukan tarif sepihak untuk pengurusan dokumen visa TKI mulai memberatkan para TKI asal NTB. Asosiasi Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) meminta pemerintah provinsi turun tangan. Pemberian subsidi menjadi salah satu opsi.

a�?Saat ini biaya untuk mendapatkan visa bagi para TKI dan dokumen lain yang terkait dengan endourse (pencetakan pengesahan halaman) paspor bisa mencapai Rp 1,050 juta per satu orang TKI,a�? kata Ketua Apjati NTB H Muhammadun, dalam dialog dengan Sekretaris Daerah NTB, kemarin malam (7/5).

Jika harus ditambah dengan biaya lain hingga untuk dokumen izin kerja, kata dia, satu orang TKI di Malaysia bisa menghabiskan anggaran hingga Rp 3.000.000. a�?Ini sangat memberatkan,a�? tandasnya.

Bahkan dalam dua hari terakhir, kata dia, Pemerintah Kerajaan Malaysia kembali memberlakukan tarif tambahan untuk para TKI. Yakni biaya yang diurus di kedutaan dan konsulat jenderal Malaysia, yang beasarannya mencapai RM 125 ringgit untuk satu orang TKI.

Kata dia, dalam praktik selama ini, beban biaya pembuatan visa TKI Malaysia, memang dibebankan para pada calon TKI. Namun, karena tadinya nilainya yang hanya mencapai Rp 55 ribu, hal itu menjadi tidak dipersoalkan. Tapi kini menjadi masalah ketika jumlahnya membengkak menjadi lebih dari satu juta.

Jika biaya visa ini bisa disubsidi pemerintah, maka kata Muhammadun, hal itu akan menjadi lebih ringan. Andaipun tidak bisa disubsidi, diusulkan agar pemerintah RI melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Malaysia. Dengan memanfaatkan perjanjian kerja sama kedua negara terkait TKI.

Visa TKI adalah bagian dari dokumen kelengkapan kerja bagi para TKI. Karena merupakan dokumen kelengkapan kerja, maka seperti halnya dokumen kelengkapan kerja yang lain, urusan visa ini harus bisa dituntaskan para perusahaan Malaysia yang menjadi pengguna jasa para TKI. Dengan begitu tidak harus ditanggung TKI.

Terkait usulan ini, Pemprov NTB, kata Sekda Muhammad Nur, akan merumuskan hal itu. Selain itu juga akan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat, sehingga bisa menjadi kebijakan nasional. Pemberian subsidi menjadi jalan yang memungkinkan.

Dia menilai, langkah pemberlakuan tarif sepihak yang diterapkan pemerintah Malaysia, adalah bentuk tindakan protektif, terkait lapangan kerja di negara tersebut.

Menurut Nur, bisa saja Malaysia memang kini tengah memperketat arus masuk tenaga kerja dari luar negeri. Apalagi dalam waktu dekat, pasar bebas ASEAN akan segera diberlakukan. (kus/r9)

Berita Lainnya

Bukan Tidak Tahu, tapi Malas Patuh!

Redaksi LombokPost

Uang Nomor Dua, Paling Penting Lingkungan Bebas Sampah

Redaksi LombokPost

Mohan Bikin Kejutan di Mataram Jazz & World Music Festival 2018

Redaksi LombokPost

Setengah Hati Urusi Bisnis “Nakal”

Redaksi LombokPost

Bangunan Tua Itu Perlu Direnovasi

Redaksi Lombok Post

Gempa Lagi, Panik Lagi

Redaksi Lombok Post

Pintu Beasiswa Eropa Terbuka Lebar untuk Pelajar NTB

Redaksi Lombok Post

Gempa Lagi, Lombok Belum Stabil

Redaksi Lombok Post

Akhirnya, Revisi Perda RTRW Sah!

Redaksi Lombok Post