Lombok Post
NASIONAL

Iiiha��Kejagung Lembek

ICW Emerson Yuntho

* Triliunan Uang Pengganti Korupsi Belum Dieksekusi

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi kinerja Kejaksaan Agung dalam hal eksekusi uang pengganti kasus-kasus korupsi. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada 13,146 triliun uang pengganti kasus korupsi yang belum dieksekusi Kejagung.

Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho mengatakan belum dieksekusinya uang pengganti kasus korupsi itu merupakan persoalan serius. Pemberantasan korupsi, menurutnya tak akan membawa efek jera jika eksekusi uang pengganti itu tak kunjung dilakukan.

Dalam catatan ICW yang didasarkan audit BPK 2012-2013, Kejagung masih memiliki piutang uang pengganti dalam perkara korupsi sebesar Rp 13,146 triliun. Rincian uang pengganti itu berada di bidang pidana korupsi khusus sebesar Rp 3,5 triliun dan bidang perdata sebesar Rp 9,6 triliun.

“Uang pengganti itu merupakan hasil korupsi, harusnya dibayarkan ke negara. Kejagung tak bisa mengabaikan hal ini,” ujarnya.

Menurut dia, percuma saja para pelaku korupsi dipidana, namun uangnya tak bisa dikembalikan ke negara.

Sayangnya, ICW tak bisa mendalami uang triliunan yang belum dieksekusi itu berasal dari kasus korupsi mana saja. Sebab hasil audit BPK yang dikeluarkan pada 30 Mei tahun lalu itu, tak merinci kasus korupsinya. “Yang pasti sejumlah perkaranya telah inkracht,” ujar Emerson.

Kini, ICW hanya bisa terus mendorong agar Jaksa Agung HM Prasetyo mengingatkan jajarannya untuk menindaklanjuti hasil audit BPK tersebut. Bisa saja, tunggakan eksekusi uang pengganti itu memang pekerjaan rumah yang ditinggalkan jajaran petinggi kejaksaan sebelumnya.

“Saya rasa ketika masyarakat mulai masif memerangi korupsi, eksekusi uang pengganti ini tak kalah penting dari kebijakan eksekusi mati,” tegas pria yang biasa disapa Econ ini.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Spontana belum bisa memberikan jawaban terkait desakan ICW tersebut. Dia malah belum tahu jika instansinya memiliki tunggakan tugas sebesar itu.

Toni meminta waktu untuk bisa memastikan data yang dirilis ICW tersebut. “Saya akan mencari datanya terlebih dahulu,” ujarnya.

Sayangnya, setelah beberapa saat, telepon dari Jawa Pos untuk mengkonfirmasi malah tersebut tidak diangkat. Walau, terdengar nada dering handphone. Pesan singkat yang dikirim juga tidak dibalas.

Sementara Jaksa Agung HM Prasetyo menuturkan, memang banyak masalah yang membuat Kejagung belum bisa mendapatkan uang pengganti dari terpidana kasus korupsi.”Masalah-masalah itu yang menghambat untuk eksekusi dana pengganti,” ujarnya.

Salah satunya, soal kemampuan dari para terpidana tersebut. Bila, terpidana kasus korupsi ternyata tidak mampu membayar uang pengganti, tentunya Kejagung tidak bisa berbuat banyak.

“Saya belum bisa berkomentar banyak soal ini. Tapi, kami berupaya keras memenuhinya. Masalah uang pengganti, kemungkinan besar merupakan akumulasi dari begitu banyak kasus,” ujarnya.(gun/idr/r8)

Berita Lainnya

Lion Air JT 610 Bermasalah di Bali, Jatuh di Karawang

Redaksi LombokPost

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

Redaksi Lombok Post

Jokowi Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Redaksi LombokPost

Tes CPNS Baru untuk Instansi Pusat

Redaksi LombokPost

Pendaftar CPNS Segera Lapor Dukcapil Kalau Data NIK Tidak Muncul Saat Daftar

Redaksi Lombok Post

Separo Kuota CPNS untuk Pendidik

Redaksi Lombok Post

Sampai Jumpa di Guangzhou 2022

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Busana Adat Warnai Peringatan HUT RI di Istana

Redaksi Lombok Post