Lombok Post
Giri Menang Headline

Pengusaha Setor, Pajak Reklame Bocor

BODONG: Reklame yang diduga bodong ditertibkan petugas dari DTKPK, pekan lalu.

Kawasan Wisata Senggigi seksi bagi usaha reklame. Namun, siapa sangka, reklame yang sudah berdiri bertahun-tahun di sana justru tak berizin. Rupanya para pengusaha reklame punya beking. Mereka tetap setor pajak. Tapi itu tak masuk penerimaan daerah resmi.

***

GENDERANG tebang menebang reklame mulai ditabuh pemda Lombok Barat (Lobar). Mereka mengawali dengan menyisir reklame di sepanjang jalan kawasan Senggigi.

Pilihan penertiban di lokasi Senggigi itu memang tepat. Sebab, iklan paling banyak tumbuh di tepi jalan berada di tempat wisata ternama di NTB itu.

Memasuki gerbang perbatasan Mataram dengan Lobar, reklame berbagai ukuran mulai bersolek. Reklame-reklame menghiasi sepanjang jalan yang menghubungkan Lobar dengan wilayah Kabupaten Lombok Utara.

Sepanjang jalan itu, reklame yang tumbuh hampir menyentuh angka seribuan. Ada reklame produk rokok, miniman, perusahaan, hingga kafe.

Dari sekian banyak reklame yang berdiri di tepi jalan itu, sebagian besarnya ilegal alias bodong. Parahnya lagi, iklan perusahaan rokok yang sudah ternama juga bodong. Begitu pula dengan reklame bank daerah.

Terbongkarnya reklame bodong berawal dari penertiban yang diprakarsai Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Kebersihan (DTKPK). Mereka banyak mendapat laporan dan keluhan perihal reklame bodong. a�?Kami terima banyak laporan mengenai reklame bodong,a�? kata Kadis DTKPK HL Winengan.

Laporan itu ditindaklanjutinya. Dinas tersebut menggelar rapat internal untuk menjawab keluhan tersebut. Termasuk menentukan pelaksanaan penertiban reklame bodong.

Winengan selaku pimpinan memutuskan untuk memulai penertiban dengan memilih kawasan Senggigi. Dengan mengandalkan data-data reklame berizin, mereka mulai mempelototi reklame ilegal. a�?Selama ini tidak ada penertiban. Makanya kami turun ke lapangan. Jangan sampai reklame bodong ini makin marak,a�? tegas pria berkepala plontos ini.

Ia menuturkan, keberadaan reklame bodong ini menggerus Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena, selama ini oknum pengusaha yang mendirikan papan reklame tidak memberikan kontribusi kepada daerah. a�?Kami maunya tertib. Reklame harus ada izin semuanya,a�? ungkap Winengan.

Menurut dia, reklame bodong juga membuat daerah merugi. Sebaliknya, oknum pengusaha malah mendapat untung besar dari reklame itu. a�?Mereka untung, kami yang buntung,a�? kelakarnya dengan wajah serius.

Winengan sendiri banyak mendengar kabar tidak sedap terkait reklame bodong. Salah satunya, oknum pengusaha tetap menyerahkan biaya pajak kepada oknum petugas. Hanya saja, hasil pembayaran itu tak sampai ke kantong DTKPK. a�?Instansi yang berhak mengeluarkan izin, ya kami. Begitu juga dengan pembayaran izinnya. Bukan pada dinas lain,a�? terang dia.

Ungkapan Winengan tidak terlepas dari pengakuan seorang pengusaha. Saat menebang reklame, perwakilan sebuah perusahaan rokok sempat cekcok dengan petugas.

Perwakilan perusahaan rokok itu berusaha meyakinkan petugas jika perusahaannya rajin menyetor pajak. Ia mengaku, hampir tiap bulan tetap membayar kepada oknum petugas. a�?Kami sering membayar pajak. Jangan dulu ditebang Pak,a�? pintanya.

Pengakuan ini cukup mengagetkan. Sebab, DTKPK sendiri belum mengeluarkan izin kepada perusahaan tersebut. Terlebih lagi, mereka tak pernah mengajukan permohonan izin memasang reklame.

a�?Kami duga ada permainan. Ada yang bekingi. Tapi, saya tidak mau tahu, mau siapa yang beking. Kalau melanggar tetap dirobohkan,a�? tegas Winengan.

Winengan tidak tahu persis aliran dana yang diserahkan oknum pengusaha itu. Biasanya, kata dia, setiap biaya pengurusan izin akan singgah di bagian reklame DTKPK. a�?Urus izin di kami, bayarnya juga dikami. Kami tidak tahu kalau pajak sudah ditarik sebelum ada izin,a�? terang dia.

Koran ini mencoba menanyakan lebih dalam kepada pengusaha perihal bayar membayar lewat jalur belakang. Salah seorang pengusaha yang meminta namanya tidak dikorankan mengaku selama ini dirinya belum mengurus izin.

Tapi, sambung dia, dirinya belum mendapat larangan dan teguran dari pemda. Padahal, reklame miliknya sudah lama berdiri. a�?Kami bangun duluan. Tapi, kami rajin setor ke oknum pegawai pemda. Kami sebut itu pajak,a�? terang dia.

Selama setoran itu rutin, kata dia, reklame dia tetap berdiri tegak. Apalagi, dirinya belum mendapat ultimatum untuk segera mengurus izin. a�?Saya sebenarnya tidak tahu kalau harus izin. Kami kira cukup dengan bayar, urusannya selesai,a�? beber dia yang memiliki reklame di Senggigi.
Reklame milik pengusaha ini cukup besar. Ukurannya mencapai delapan meter lebih. Dari hasil reklame itu, dirinya mendapat untung cukup besar. Untuk sekali pasang iklan, dirinya memasang harga hingga puluhan juta.

a�?Untungnya biasa puluhan juta. Uang itu juga kami potong untuk bayar pajak,a�? terang dia.

Namun, dengan adanya mengenai penertiban ini, sambung dia, dirinya mulai khawatir. Apalagi, reklame miliknya menjadi sasaran penertiban petugas dari pemda. a�?Kami disuruh urus. Terpaksa kami urus,a�? terang dia.

Petugas yang menertibkan reklame bodong memang memberikan warning bagi pengusaha dan pemilik kafe untuk mengurus izin. Batasnya hari ini. Jika tidak, reklamenya siap-siap ditebang.

Winengan mengatakan, pengusan izin cukup mudah dan tidak ribet. Para pemilik reklame cukup membawa persyaratan sesuai ketentuan, lalu menyerahkan ke bagian pengurusan izin reklame DTKPK.

Nantinya, tim dari dinas akan melakukan survei ke lokasi. Jika lokasinya tidak melanggar aturan, izinnya dipastikan keluar. Tapi, sebaliknya jika melanggar izinnya diendapkan.

a�?Izin reklame ini hanya berlaku satu tahun saja. Jika sudah lewat setahun, pengusaha wajib memperbaharuinya,a�? sebutnya.

Untuk rekalame permanen, mereka hanya membayar sekali setahun. Kalau yang non permanen bayarnya per bulan.

Menurut dia, bagi reklame dengan ukuran dibawa dua meter, mereka tidak perlu mengurus izin. Tapi, mereka harus memasang di lokasinya sendiri, seperti kios dan kafe-kafe. Jika lebih dari dua meter, sambung dia, mereka harus mengurus izin.

Izin pemasangan reklame itu bervariasi. Kalau pake tiang besar Rp 75 ribu per meter persegi. Harga itu berlaku bagi reklame ukuran diatas delapan meter. Kalau diatas dua meter persegi biayanya Rp 250 ribu per meter. a�?Sebenarnya mudah. Tapi, banyak yang malas urus,a�? katanya.

Disinggung mengenai reklame yang berdiri di trotoar jalan, Winengan menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan izin terhadap reklame yang berdiri di trotoar. Karena, trotoar itu diperuntukan bagi pejalan kaki.

a�?Kalau trotoar masih bisa asalkan di pinggir. Kalau tengah trotoar, izin baru kami tak pernah keluarkan,a�? beber dia.

Kemungkinan reklame di atas trotaar itu dibangunan di bawah tahun 2013. Mengingat, Perbup Nomor 6 B Tahun 2013 tentang penyelenggaran reklame melarang reklame tumbuh di tengah trotoar. a�?Kalau sekarang sudah tidak bisa. Kami akan cek reklame-reklame di trotoar itu. Kalau di atas tahun 2013, kami akan tertibkan ,a�? tegasnya.

Terkait konten reklame, Winengan menegaskan, pihaknya cukup ketat. Terutama konten iklan yang mendung unsur SARA dan pornografi. a�?Iklan seksi-seksi ndak bisa, begitu pula dengan minol. Kalau sudah diingatkan tapi tetap bandel tetap dicopot, siapapun yang beking,a�? tandasnya. (jlo/r12)

Berita Lainnya

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Masih Banyak Warga Loteng Buang Air Besar Sembarangan

Redaksi LombokPost

Pemkab dan ITDC Raih Penghargaan ISTA

Redaksi LombokPost

Ahli: Penangkapan Muhir Bukan OTT

Redaksi LombokPost

Pola Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf Serupa

Redaksi LombokPost

Kades Jangan Alergi Diperiksa!

Redaksi LombokPost

Surya Paloh Road Show ke Lombok

Redaksi LombokPost