Lombok Post
Headline NASIONAL

Kuliah Cepat, Ijazah Dapat

Ilustrasi Ijazah kemana

* 18 PT Disinyalir Jual Ijazah Palsu

Jakarta – Kasus jual beli ijazah dan pengeluaran ijazah palsu kembali mengguncang dunia pendidikan. Sebanyak 18 perguruan tinggi (PT) di Indonesia disinyalir melakukan praktik melanggar hukum itu. Terulangnya kasus ini diduga lantaran sanksi yang diberikan selama ini tidak memberikan efek jera.

Kasus ini mencuat setelah Kementerian Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) mendapat pengaduan dari masyarakat. Modus jual beli ijazah dan pengeluaran ijazah palsu yang dilakukan pun disebut beragam.

Di salah satu PT di Bekasi misalnya, dilaporkan jika PT menerbitkan ijazah sarjana strata satu (S1) pada penerima yang tak menjalani prosedur perkuliahan sama sekali. Lalu, ada pula yang mengeluarkan ijazah pada mahasiswa yang hanya mengikuti kuliah setahun atau dua tahun dengan syarat membayar sejumlah uang.

Selain di Bekasi, PT nakal tersebut juga disinyalir berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sayangnya, Kementerian pimpinan Mohamad Nasir itu belum merilis secara detail nama PT mana saja yang dilaporkan tersebut.

“Kita sedang cek,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemeristek Dikti Ainun Naim di Jakarta.

Penelusuran tersebut dilakukan melalui pangkalan data perguruan tinggi, kemudian merambah pada mahasiswa, dosen dan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan PT. Jika terbukti, lanjut dia, pihaknya akan lebih detail dalam mencermati dalang dibalik transaksi ilegal tersebut. Apakah pihak PT atau oknum-oknum tertentu saja yang bermain.

“Kalau PT yang terbukti, sanksinya nanti kita akan bekukan dalam penerimaan mahasiswa baru. Terutama untuk prodi yang mengeluarkan,” urainya.

Sementara bagi oknum, akan langsung diseret ke meja pengadilan. “Penutupan PT juga bisa jadi pertimbangan,” sambungnya.
Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Haryono Umar mengatakan, dia belum mengetahui perguruan tinggi yang melakukan praktik jual beli ijazah palsu. Sebab yang mempunyai data Dikti karena tugasnya memantau dan membina universitas.

“Kalau kami menampung pengaduan masyarakat,” ujarnya.

Namun dia membenarkan, pihaknya cukup sering menerima pengaduan tentang praktik jual beli ijazah palsu. Tahun lalu, Itjen menerima kurang lebih lima pengaduan. Semuanya dari perguruan tinggi di pulau jawa. Sayanganya dia enggan menyebutkan nama kota serta nama universitasnya.

Mendengar pengaduan itu, itjen Kemendikbud membentuk tim. Mereka langsung turun ke kampus yang dilaporkan. Pemeriksaan pun dilakukan. Dan hasilnya memang sesuai dengan laporan. “Laporan itu terbukti,” ujarnya.

Dia sedikit memberikan bocoran modus yang dilakukan oleh oknum intelektual kampus tersebut. Pelaku menjanjikan pada mahasiswa bisa menyediakan ijazah dengan cepat sesuai permintaan. Tentunya dengan sejumlah uang. Nah ketika sudah deal, ijazah itu dibuat dan diletakkan bersama kumpulan ijazah mahasiswa yang lain. Sehingga rektor ketika tanda tangan ijazah tidak tahu mana yang sudah layak lulus dan mana yang belum.

“Rektor disodori ya tinggal tanda-tangan saja,” ujarnya.

Haryono mengaku para konsumen dari ijazah aspal itu biasanya para dimanfaatkan para guru. Sebab saat ini Kemendikbud sedang menggalakkan program sertifikasi. Program itu bertujuan untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik. Ketika kemampuan guru meningkat maka mereka akan mendapatkan tunjangan. Oleh sebab itu banyak guru yang berlomba-lomba untuk kuliah.

Namun, bekerja dan kuliah ternyata tidak gampang. Haryono mengaku banyak guru yang mencari jalan pintas. Mereka ingin mendapatkan ijazah dengan cepat.

“Akhirnya mereka memanfaatkan jasa oknum tersebut,” ujarnya.

Terungkapnya 18 perguruan tinggi yang memperjual-belikan ijazah itu menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah. Haryono menjelaskan pemerintah harus memperkuat pengawasan. Untuk universitas swasta diawasi kopertis, sedangkan untuk kampus negeri diawasi oleh dikti. Selain itu, pihak kampus harus teliti tentang jenjang masa studi mahaiswasnya.

“Kan bisa dilihat dia masuk kapan di sistem kampus,” jelasnya.

Selain itu dia meminta sanksi untuk oknum intelektual itu ditambah. Selam ini, kata dia, hukuman bagi pelaku mayoritas pemecatan. Menurut dia ke depan kampus harus berani melaporkannya ke pihak kepolisian.
“Manipulasi itu kan pidana,” tuturnya.

Sementara itu, terulangnya kasus pemalsuan ini turut disesalkan oleh Direktur Eksekutif Institute for Education Reform Mohammad Abduhzen. Menurutnya, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh kementerian menjadi salah satu penyebabnya. Padahal, untuk kasus pemalsuan ini dapat ditelusuri dengan mudah oleh pihak Kemenristek Dikti dengan cara rajin mengecek seluruh PT di Indonesia.

“Kontrol dalam penyelenggaraan pendidikan masih sangat kurang. Pengawasan sistematik tidak mumpuni,” tuturnya.

Bukan hanya itu, pemberian sanksi yang dijatuhkan pada PT nakal juga terlalu ringan. Dia menyebut, selama ini sanksi hanya berupa penghentian penerimaan mahasiswa baru. Seharusnya, sanksi dipertegas dengan menyeret tersangka baik pihak PT maupaun oknum tertentu ke meja hijau.

“Sehingga bisa menimbulkan efek jera pada pembuat dan penerima ijazah,” ujar akademisi Universitas Paramadina itu.

Selain itu, efek jera lain yang bisa diberikan adalah pengungkapan seluruh PT nakal tersebut. Sehingga, dengan sendirinya akan mempengeruhi kredibelitas dari PT.

Abduhzen juga mendorong Kemenristek Dikti untuk membuat tim pengawas PT baik PT negeri maupun swasta. Tim dibentuk di setiap wilayah yang bertanggung jawab pada PT daerah masing-masing. Dengan demikian, maka kemungkinan kasus jual beli ijazah dan pengeluaran ijazah palsu dapat ditekan.

Terpisah, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Edy Suandi Hamid menyatakan, pihaknya sangat menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya, tindakan menjual ijazah dipastikan merusak citra perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan paling dipercaya.

“Ditengah bobroknya pendidikan, PT (Perguruan Tinggi) merupakan lembaga yang masih dipandang di kalangan masyarakat. Tapi, tindakan yang melanggar norma akademik ini jelas kembali melukai citra perguruan tinggi,” jelasnya.

Karena itu, dia mendukung rencana pemerintah untuk melakukan sanksi terberat jika perguruan tinggi terbukti bersalah. Namun, dia meminta agar pemerintah juga mencari solusi dari sanksi yang akan dibebankan. Misalnya, nasib mahasiswa dan dosen yang terbukti tak terkait.

“Kami mendukung jika memang 18 PT itu harus ditutup. Tapi, pemerintah juga harus berhati-hati soal memberikan sanksi. Misalnya, memindahkan mahasiswa yang tak terlibat ke perguruan tinggi yang setara. Dan memberikan pekerjaan bagi dosen yang tidak tahu,” ujarnya.

Karena itu, dia meminta pemerintah untuk melakukan investigasi secara komprehensif. Apakah penjualan ijazah tersebut dilakukan oleh oknum atau secara sistemik.

“Hal itu kan bisa dilacak oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang mengeluarkan asesornya setiap tahun,” imbuhnya.
Terkait tindakan edukasi, Edy mengaku dia terus melakukan imbauan kepada anggota Aptisi. Namun, dia mengaku bahwa lembaganya tak punya SDM dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan investigasi. Karena itu, dia meminta kepada pemerintah untuk melakukan tindak lanjut secara komprehensif.

“Bisa jadi ini lebih dari 18 PT. Pemerintah perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menegakkan aturan main,” jelasnya.

Sementara itu, langkah Menristek Dikti mendapat dukungan dari Komisi X. Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisjam mengatakan, pihaknya sepakat dengan keputusan Nasir untuk memberikan sanksi bagi perguruan tinggi nakal itu.

“Tapi tentunya harus harus berdasarkan aturan yang ada,” ujar Ridwan saat dikonfirmasi kemarin.

Selain itu, tuturnya, pihak kepolisian juga seharusnya tanggap dengan persoalan tersebut.

“Ini sudah masuk kategori pidana,” ucap politikus Partai Golkar itu. Polisi harus segera mengusut kasus tersebut secara pidana. Terlebih, apabilabila ijazah aspal itu dikeluarkan dengan sengaja.

Dia mendukung apabila Menristek Dikti hendak menutup perguruan tinggi yang terbukti mengeluarkan ijazah palsu. Hanya, dia mengingatkan bahwa ada konsekuensi bagi mahasiswa kampus tersebut.

“Harus dicarikan solusi agar mahasiswa-mahasiswinya bisa tetap kuliah,” tambahnya. (mia/aph/bil/byu/r7)

Berita Lainnya

Kepala OPD Akan “Dikocok” Ulang

Redaksi LombokPost

Cegah Aksi Para Spekulan, Polisi-Pemprov Pantau Pasar

Redaksi LombokPost

KPU NTB Gelar Cerdas Cermat Pemilu bagi Pemilih Pemula

Redaksi LombokPost

Jaksa SP3 Kasus Izin Hutan Sekaroh

Redaksi LombokPost

Pengerukan Dermaga Labuhan Haji Terancam Molor

Redaksi LombokPost

Zul-Rohmi Perlu Banyak Sosialisasi

Redaksi Lombok Post

Mengejar Mimpi Jadi Daerah Industri

Redaksi Lombok Post

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post