Lombok Post
Opini

Jangan Mau Enaknya Aja!

ILUSTRASI

SAAT belum menerima izin usaha pertambangan (IUP), pemerintah kerap disoroti. Dianggap pemerintah daerah (pemda) lambat. Pemda dianggap tidak pro terhadap investor. Kenyataan, setelah IUP terbit, tidak semuanya mengikuti regulasi pemerintah. Banyak yang masih mengabaikan kewajiban membayar iuran. Disampaikan oleh Dinas Pertambangan NTB dari 39 perusahaan pemegang IUP yang sudah disupervisi, 90 persen diantaranya mengabaikan kewajiban membayar iuran tetap. Tunggakan tersebut bahkan sudah terjadi selama bertahun-tahun. Ini tentu memalukan.

Perusahaan tambah sudah enak mengesplorasi tambang, tidak ada sumbangsih untuk Provinsi NTB. Tunggakan perusahaan bandel itu tidak main-main, totalnya diperkirakan mencapai Rp 19 miliar.

Perusahaan tambang ini pikir iuran itu masuk ke kantong pribadi. Iuran yang mereka setor masuk ke kas negara karena termasuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005 Tentang PNBP.

Distamben NTB sebenarnya tidak tinggal diam. Sudah ada langkah-langkah persuasif. Termasuk dengan mengundang 39 pemegang IUP yang bermasalah. Sayangnya, belum ada itikad baik dari sejumlah perusahaan tersebut. Terbukti, lebih dari setengah pemegang IUP yang diundang tersebut tidak hadir untuk menjelaskan terkait tunggakan mereka.

Bukan cerita baru di Indonesia soal perusahaan tambang nakal. Ada saja, perusahaan tambah tidak mengindahkan regulasi yang ada. Seperti aturan reklamasi. Di daratan Kalimantan, beberapa kali bekas tambang ditinggal begitu saja. Tengok, lubang-lubang menganga bekas tambang timah di Bangka Belitung. Selain soal reklamasi, masalah PNBP sering muncul.

Alur PNBP tambang ini sebenanrnya kembali untuk masyarakat. Digunakan untuk peningkatan infrastruktur daerah, seperti jalan, irigasi, ataupun proyek penerangan jalan.

Kalau cara persuasif tidak diindahkan, sepertinya harus ada cara lebih keras. Pemerintah jangan takut melayangkan peringatan pada perusahaan tambang. Sekali diabaikan, dua kali diabaikan, tiga kali diabaikan. Cabut saja izin tambangnya Pak!.(*)

Berita Lainnya

Pemuda dan Transformasi Masa Depan

Redaksi Lombok Post

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Pascagempa Lombok

Redaksi Lombok Post

Kebijakan dan Pengelolaan Dana Desa Melalui KPPN Mataram

NTB Menuju Panggung (Politik) Nasional

Redaksi Lombok Post

TGB dan Masa Depan Indonesia Gemilang

Redaksi Lombok Post

Gerakan Zakat: Antara Pergerkan, Angka, dan Regulasi

Redaksi Lombok Post

DIPLOMASI KEMANUSIAAN LEMBAGA ZAKAT

Redaksi Lombok Post

LEMBAGA ZAKAT: DARI FUNDRAISING KE FRIEND-RAISING

Redaksi Lombok Post

PILKADA ZAMAN NOW

Redaksi Lombok Post