Lombok Post
Metropolis

Menteri Susi Diingatkan Tak Egois

TGH Hazmi Hamzar

*Soal Larangan Tangkap Bibit Lobster

MATARAM a�� Ketegasan Gubernur NTB menentang Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan diapresiasi DPRD NTB. Permen tersebut dinilai sudah merugikan ribuan nelayan lobster di NTB.

a�?Menteri jangan egois. Untuk apa peraturan itu dipaksakan kalau justru tidak berpihak kepada rakyat,a�? kata Anggota Komisi II DPRD NTB TGH Hazmi Hamzar, kemarin.

Satu suara dengan eksekutif, dewan pun mengharapkan agar Menteri Susi meninjau dan mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Jika dipaksakan, Permen itu dianggap mengancam lahirnya pengangguran baru.

Dikatakan, Komisi II pun sejauh ini sudah berupaya untuk mengaspirasikan hal ini ke pusat. Pihaknya sudah pernah mengajak perwakilan nelayan untuk bertandang langsung ke kementrian terkait. Namun, diakui bahwa hasil pertemuan itu jua belum membuahkan hasil.

Hazmi berpandangan bahwa Permen itu dikeluarkan pusat tanpa mengecek kesiapan rakyat di bawah. Larangan dibuat tanpa memberikan solusi sebagai alternatif yang tepat.

Solusi-solusi sementara yang disampaikan kementerian untuk nelayan yang terkena dampak kebijakan tersebut, menurutnya, belum maksimal. Program-program semisal pemberian membangun rumah lobster dan bibit rumput laut belum maksimal diberikan kepada nelayan.

a�?Harusnya kalau pusat mendorong pembibitan lobster, nelayan juga diberikan bekal termasuk modal. Jangan sekedar buat aturan saja,a�? katanya.

Untuk itu, ia meminta Menteri Susi menurunkan tim langsung untuk mengecek kondisi nelayan di lapangan. Sehingga, kebijakan yang dibuat kelak benar-benar berpihak pada masyarakat.

NTB memang termasuk provinsi yang paling getol menentang Permen Kelautan dan Perikanan tersebut. Gubernur NTB M Zainul Majdi sendiri sempat bersurat langsung untuk mendesak Menteri Susi tetap melakukan peninjauan dan evaluasi terkait kebijakan itu.

Terakhir, gubernur juga bertolak ke Jakarta. Salah satu agendanya untuk bertemu langsung dengan mentri sebagai bentuk sharing terkait kebijakan-kebijakan yang ada. Termasuk terkait dengan kebijakan larangan menangkap benih Lobster. Sayangnya, rencananya itu rupanya batal terealisasi.

a�?Belum jadi ketemu mentri. Itu ditunda,a�? kata gubernur ketika dikonfirmasi usai sidang paripurna istimewa dua hari lalu. (uki/r12)

Berita Lainnya

Gerbang Kota Ikut Terseok-Seok!

Redaksi Lombok Post

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Ogah Berniaga di Jalan Niaga

Redaksi LombokPost

Tolong, Jangan Masuk Angin!

Redaksi LombokPost

Volume Monumen Tak Sesuai Kontrak, Rekanan Didenda Rp 1,2 Juta Perhari

Redaksi LombokPost

Baginya, yang Penting Jangan Mengemis!

Redaksi LombokPost

Ibu Kota kok Kotor?

Redaksi LombokPost