Lombok Post
Tanjung

Anggaran Kesehatan Mau Ditambah

Wakil ketua Komisi IX DPR RI, Ermalena

TANJUNG – Terpenuhinya hak-hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat kecil menjadi tekad Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah kesehatan.

a�?Kami sedang dorong penambahan anggaran untuk pelayanan kesehatan sekarang ini,a�?ujar Wakil ketua Komisi IX DPR RI Ermalena saat melihat fasilitas kesehatan di Gili Trawangan, Senin lalu.

Dalam pembahasan anggaran 13 Juni 2015 mendatang, pihaknya akan mendorong pemerintah memperhatikan anggaran pembangunan sarana kesehatan bagi masyarakat terpencil. Hingga, hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bisa terpenuhi.

a�?Di Lombok Utara misalnya, tahun ini akan dibangun sebanyak 10 kamar perawatan di Puskesmas Tanjung. Anggarannya bisa masuk tahun ini dari DAK,a�? kata politisi PPP dapil NTB itu.

Tidak hanya itu, menurutnya penambahan fasilitas lain seperti jumlah ambulans juga bisa terpenuhi di setiap daerah. Ini untuk mengevakuasi pasien khususnya yang berada di daerah pelosok. Untuk pelaksanaannya Komisi IX DPR RI juga sudah meminta tambahan anggaran dari APBN sebesar Rp 422 miliar.

a�?Kita sudah usahakan di setiap RS regional, rata-rata anggarannya itu sebesar Rp 20 hingga Rp 22 miliar,a�? sebutnya.

Upaya itu dilakukannya untuk tujuan hak-hak pelayanan kesehatan masyarakat tingkat bawah terpenuhi. Namun demikian, SDM juga yang harus dibenahi terlebih dahulu agar bisa terpenuhi pelayanannya.

a�?Kalau ini lancar maka BPJS yang dilayani di koridor masyarakat kecil bisa masuk ke dalam ruangan. Karena yang kita tahu selama ini banyak masyarakatA� kelas 3 tak terlayani maksimal,a�? tandasnya.

Ermalena yang didampingi anggota DPRD Lombok Utara dari partai PPP, Narsudin, menambahkan tujuan ingin seluruh warga negara memiliki akses ke kesehatan tentunya dengan BPJS tersebut diutamakan. Yang kita inginkan, setelah masyarakat bayar kemudian langsung mendapat haknya dan tidak ditelantarkan.

a�?Terkait sosialisasi, kita punya forum khusus dengan dikes, dari forum yang dibentuk itu akan banyak dilakukan di tingkat masyarakat bawah,a�? pungkasnya. (puj/r11)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost