Lombok Post
Politika

KPID Rekomendasikan TV dan Radio

SOSIALISASI: KPU Provinsi NTB mengadakan sosialisasi mengenai peraturan Pilkada Senin (1/6).

*Sebagai Media Sosialisasi Pilkada

MATARAM – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) daerah NTB merekomendasikan sejumlah media elektronik, baik TV maupun radio, sebagai media kampanye pilkada kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB. Rekomendasi itu dimaksudkan agar tahapan kampanye pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota efektif dan efesien.

Ketua KPID NTB Sukri Aruman mengatakan KPID telah berkoordinasi dengan KPUD NTB terkait peraturan kampanye khususnya melalui media elektronik. Pada prinsipnya, kata dia, ada beberapa ketentuan baru terkait model kampanye media elektronik yang diatur KPU.

“Misalnya, kampanye debat kandidat tidak lagi siaran langsung, tapi berupa siaran tunda. Yang lain relatif sama,” kata Sukri kepada Lombok Post, kemarin.

Nantinya, KPID NTB akan memastikan agar KPU kabupaten/kota menggunakan media radio dan TV yang direkomendasikan KPID. Menurut dia, KPID tidak menghendaki kampanye melalui media elektronik yang statusnya tidak jelas alias ilegal. Pada saatnya nanti, KPID NTB akan berkoordinasi secara khusus dengan KPU dan Bawaslu NTB terkait model pengawasanA�terpadu aktivitas penyiaran dan kampanye pilkada melalui radio dan TV.

Salah satu syarat yang direkomendasikan KPID mengenai media elektronik adalah sudah mengantongi rekomendasi kelayakan dari KPID NTB. “Data resminya akan kami sampaikan kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada serentak,” tandas dia.

Sosialisasi pilkada oleh partai politik atau bakal calon kepala daerah sudah mulai berlangsung. Penggunaan media masa terutama televisi dan radio menjadi pilihan tersendiri.Meski begitu, banyak dari bakal balon menggunakan cara lain untuk menyosialisasikan diri baik menggunakanA�famplet, stiker, baliho, maupun pertemuan tatap muka.

Sukri menegaskan pihaknya belum bisa menegur balon yang menyosialisasikan diri melalui media. Terlebih tahapan pilkada belum dimulai. KPID NTB tetap memantau aktivitas para politikus yang menggunakan frekwensi maupun siaran televisi.

“Nggak masalah mereka bersosialisasi, karena itu tidak dilarang. Mereka belum resmi jadi calon, urusannya dengan pemerintah bagaimana menertibkan media sosialisasi reklame dan sebagainya sesuai aturan yang berlaku,a�? tegas dia. (tan/r4)

Berita Lainnya

Pendaftaran Calon Angota KPU Diperpanjang

Redaksi LombokPost

Sembilan Sekolah Lolos Babak Penyisihan Lomba Cerdas Cermat

Redaksi LombokPost

Partisipasi Pemilih Nasional Ditarget 77,5 Persen

Redaksi Lombok Post

Pemilu Serentak 2019 Ribet

Redaksi LombokPost

Ma’ruf Amin Kampanye di Pondok?

Redaksi Lombok Post

Tiga Caleg DPRD NTB Dinyatakan TMS

Redaksi LombokPost

Bawaslu Bersiap Pelototi Kiai Ma’ruf, Ingatkan Tidak Kampanye di Ponpes

Redaksi LombokPost

Bung Nuri: Mari Berpolitik Santun

Redaksi LombokPost

DPT HP Akan Dicermati Dua Bulan

Redaksi LombokPost