Lombok Post
Sumbawa

KPU Tak Perpanjang Waktu Pendaftaran

Fahroni SH

TALIWANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) KSB, kemarin mengundang bakal calon (Balon) bupati/wakil bupati yang akan bertarung dalam Pilkada KSB, 9 Desember mendatang.

Selain bakal calon, KPU juga mengundang seluruh pengurus partai politik (Parpol) dan tim pemenangan bakal calon perorangan (independen) terkait proses penyerahan dukungan baik dari calon perorangan maupun melalui parpol.

Ketua Divisi Tehnis Penyelenggaran dan Data KPU KSB, Fahroni SH Senin kemarin menjelaskan, sosialisasi mengenai hal tersebut penting dilakukan KPU KSB kepada bakal calon maupun parpol yang akan ikut dalam pesta demokrasi 9 Desember mendatang.

Dikatakan, semua tahapan yang dilaksanakan KPU harus diketahui semua pihak. Terutama, bakal calon maupun parpol. a�?a��Tadi kita lebih banyak fokus bagaimana metode penyerahan dokumen pendaftarkan baik oleh calon yang diusung parpol maupun perseorangan (independen),a��a�� katanya.

Tidak hanya itu, KPU juga menyampaikan sejumlah persyaratan lain yang harus dipenuhi pasangan calon. Jika menggunakan jalur perorangan, syarat minimal dukungan yang harus dipenuhi 10 persen dari total penduduk KSB atau sekitar 13.222 orang. Syarat dukungan tersebut harus diserahkan pasangan calon pada tanggal 11 Juni sampai 15 Juni. a�?a��Penyerahan dilakukan secara kolektif dengan mengisi formulir model B.1 sesuai dengan surat keputusan KPU,a��a�� terangnya.

Demikian halnya dengan pasangan calon yang diusung parpol, juga harus memenuhi syarat minimal yang dibutuhkan. Namun hal tersebut nampaknya tidak terlalu sulit, pasalnya syarat pengusulan pasangan calon melalui jalur parpol hampir seluruhnya sudah dipahami oleh pengurus parpol maupun pasangan calon itu sendiri. a�?a��Kita juga menyampaikan sejumlah hal penting lainnya, salah satunya tentang kepengurusan parpol. Termasuk terhadap sejumlah parpol yang memang saat ini kondisinya sedang mengalami dualisme kepengurusan,a��a�� tandasnya.

Terkait dengan bakal calon yang masih berstatus PNS, TNI atau anggota Polri aktif, dalam aturan yang ada sudah jelas, dimana mereka harus mundur.

a�?a��Ketentuan PNS, TNI/Polri yang mencalonkan diri itu harus dibuktikan dengan SK pemberhentian dari posisi mereka. Saat tahapan pendaftaran dilakukan, minimal mereka harus bisa melampirkan fotocopy surat permohonan pengunduran diri. Jika belum ada SK pemberhentian, mereka harus membuat surat keterangan bahwa proses pengunduran diri itu sedang dalam proses,a��a�� sebutnya.

Fahroni kembali menegaskan, tahapan pertama yang dilakukan saat ini adalah membuka pendaftaran bagi calon perorangan. Balon yang menggunakan jalur indipendent ini harus memenuhi syarat dukungan minimal, kemudian syarat minimal dukungan itu akan diverifikasi atau difaktualisasi satu persatu oleh PPS. a�?a��Tapi kalau sampai tanggal 15 Juni, pasangan calon perorangan tidak bisa menyerahkan syarat minimal dukungan itu, mereka dianggap atau dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dipastikan gagal mengikuti Pilkada. Karena KPU tidak akan memberikan perpanjangan waktu,a��a�� tandasnya.

Bagaimana dengan tahapan pendaftaran calon dari parpol? Fahroni menjelaskan, penyerahan dukungan atau pendaftaran balon dari parpol itu dimulai pada 26 sampai 28 Juni. a�?a��Tapi mungkin penegasannya untuk syarat calon perorangan, mereka diharapkan harus mampu menyerahkan syarat dukungan minimal. Nanti kalau ada yang kurang, bisa dipenuhi pada saat pendaftaran calon,a��a�� tambahnya.(far/r9)

Berita Lainnya

Dana Bantuan Korban Gempa Cair Pekan Ini

Redaksi LombokPost

Perpustakaan Cempi Jaya Banggakan Dompu

Redaksi LombokPost

Minyak Sumbawa Sangat Layak Menasional

Redaksi LombokPost

Puluhan Lampu Terpasang, Kota Bima Semakin Terang

Redaksi LombokPost

KPU Dompu Publikasikan Daftar Caleg Sementara

Redaksi LombokPost

Pelayanan RSUD Sumbawa Mulai Dibenahi

Jalan Teladan-Kelawis dan Batu Rotok Tuntas

Berkas SMKN Lunyuk Dikirim ke Kejaksaan

Istri Jadi TKW, GT Hamili Anak Kandungnya