Lombok Post
Headline Praya

Perpanjangan Kontrak Kerja Molor

HEARING: Perwakilan karyawan Angkasa Pura Sport (APS) Bandara Internasional Lombok (BIL) saat hearing di Gedung DPRD Lombok Tengah.

* Karyawan APS Gedor Dewan, Minta Mediasi

A�

PRAYA – Perwakilan karyawan Angkasa Pura Sport (APS) yang merupakan anak perusahaan dari PT Angkasa Pura (AP) Bandara Internasional Lombok (BIL) kembali mendatangi DPRD Lombok Tengah. Kali ini, mereka meminta para wakil rakyat memanggil pimpinan mereka guna dilakukan mediasi.

Tujuannya, mencari titik temu menyangkut permasalahan kontrak kerja dan minimnya pendapatan. a�?Mohon ini secepatnya direalisasikan dewan. Tidak ada lagi tempat kami mengadu,a�? kata koordinator lapangan (korlap) Lalu Muhammad Tohri, Senin lalu.

Dikatakan, persoalan yang melilit karyawan APS sudah lama terjadi. Puncaknya, seluruh karyawan sepakat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor AP BIL. Sayangnya, tidak ada tanggapan dari pimpinan anak perusahaan maupun induk perusahaan.

Untuk persoalan kontrak kerja, jelas pria asal Desa Tanak Awu ini, sampai sekarang belum diperpanjang. Padahal, dalam aturan hukum yang berlaku, perpanjangan kontrak kerja dilaksanakan tidak boleh lebih dari 30 hari dari masa berlaku kontrak kerja yang ada.

a�?Kontrak kerja kami per 1 April lalu sudah tidak berlaku. Jika tidak diperpanjang, konsekuensinya adalah diberhentikan sepihak,a�? katanya.

Kontrak kerja, setiap tahunnya diperpanjang. Namun, tahun ini molor dua bulan. Kondisi ini membuat seluruh karyawan APS gelisah.

a�?Dalam nomenklatur kontrak kerja itu juga cendrung otoriter. Pimpinan kami sesuka hatinya memasukkan poin-poin yang bagi kami sangat merugikan,a�? ujarnya.

Poin itu, beber Tohri, yaitu menyangkut pendapatan. Di mana, dicantumkan pendapatan kotor sebesar Rp 2,4 juta per bulan. Di potong asuransi dan lain sebagainya menjadi Rp 2,1 juta per bulan. Pendapatan itu terdiri atas tunjangan transportasi Rp 250 ribu, makan minum Rp 225 ribu, premi lembur Rp 200 ribu dan tunjangan lesensi Rp 225 ribu, sisanya gaji.

a�?Kami bekerja 12 jam secara bergiliran. Tapi, tidak diimbangi kesejahteraan. Tunjangan anak istri tidak ada. Ini yang kami harapkan dari dewan untuk memediasinya juga,a�? kata Tohri

Jika permasalahan berlarut-larut, maka pihaknya mengancam melaksanakan aksi besar-besaran di BIL dan gedung dewan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Loteng Muhammad Nasib memutuskan mediasi akan dilaksanakan pada Kamis mendatang. a�?Lebih cepat lebih baik, kita tidak usah menunggu waktu lama,a�? kata politisi partai Gerindra itu.

Pimpinan dewan, tambah Nasib, secara resmi memanggil pimpinan APS, bila perlu General Manager (GM) AP BIL Pujiono. a�?Tidak ada alasan bagi perusahaan tidak memperhatikan karyawannya. Apalagi, ini menyangkut hajat hidup keluarga mereka,a�? tegasnya.(dss/r11)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost