Lombok Post
Headline Metropolis

Zaini Merasa Dizalimi

DIPROSES HUKUM : Bupati Lombok Barat non aktif H Zaini Arony menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar, Senin (1/6) lalu.

* Jalani Sidang Perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar

DENPASAR – Kasus hukum Bupati Lombok Barat (Lobar) non aktif H Zaini Arony memasuki babak baru. Senin (1/6) lalu, sidang dugaan pemerasan yang didakwakan kepada bupati dua periode itu digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar.

Sidang dipimpin ketua majelis hakim H Prim Hariadi bersama anggotanya Cening Budiana dan Sumali. Sementara duduk di kursi jaksa penuntut umum (JPU) Dzakyul Fikri, Sri Kuncoro Hadi, Kiki Ahmad Yani, dan Tito.

Zaini juga telah menyiapkan tim penasehat hukumnya dari Kantor Advokat Maqdir Ismail and Partners. Ada juga dua pengacara dari NTB Zarman Hadi serta Musfi yang dilibatkan.

Selain dihadiri istri dan anak, Zaini juga mendapat suntikan semangat dengan kehadiran Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Munas Bali H Akbar Tanjung saat sidang. Ratusan pendukung Zaini, termasuk pejabat teras di Pemkab Lobar juga datang memenuhi ruang sidang.

Dalam dakwaannya, JPU menyampaikan jika Zaini telah menyalahgunakan kekuasaannya terkait pemberian izin pengunaan pemanfaatan tanah (IPPT) tahun 2012 di kawasan wisata Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong. Diduga pemerasan dilakukan terhadap investor asal Bali Putu Gede Djaja, pimpinan PT Djaja Business Group (DGB) dengan total mencapai Rp 1,4 miliar lebih.

Tim JPU merinci kronologi kejadian pengurusan izin yang berujung pada tindakan pemerasan oleh terdakwa. Pertemuan antara Zaini atau utusannya dengan Putu, disebutkan dilakukan beberapa kali, mulai kurun waktu 2010-2013. Itu dilakukan tak hanya di Mataram tapi kerap kali di Bali.

Putu selaku investor bermaksud ingin mengurus izin prinsip untuk pengelolaan kawasan wisata di Meang. Total lahan yang akan digunakan sekitar 700 hektare. Di tempat ini rencananya akan dibangun hotel bintang lima yang dilengkapi fasilitas mewah dengan ketersediaan lapangan golf.

Pada Oktober 2010 silam, Putu yang berharap agar dalam pengurusan izinnya bisa dipermudah oleh pemkab setempat dikenalkan seorang pengusaha lokal, Darmawan. Putu sebelumnya telah melakukan jual beli tanah di kawasan Meang seluas 24 hektare lebih dengan Darmawan dan Paulus seluas seratusan hektare. Keduanya saat itu baru sebatas menerima pembayaran uang muka (DP) tanah.

Dalam pengurusan izin prinsip, Putu menggandeng perusahaan Darmawan untuk membangun proyek bernilai miliaran rupiah itu. Izin pun diajukan ke Pemkab Lobar. Terdakwa (Zaini, Red) yang mengetahui hal ini, di awal 2011 kemudian mengutus Sekda Lobar dan Asisten I Setda Lobar yang ketika itu masing-masing dijabat HL Serinata dan H MS Udin menemui Putu di Bali.

Menurut surat dakwaan, Serinata di kesempatan itu mengatakan, pemkab menyambut baik niat investasi yang dilakukan Putu. Mereka memastikan akan mempermudah perizinan untuk pengembangan kawasan wisata Meang.

Pada pertengahan Februari, Zaini kemudian menghubungi Putu dan mengatakan ingin bertemu. Akhirnya pertemuan pun dilakukan di salah satu restoran di Bali yang saat itu bupati didampingi sekda, asisten I, dan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Lobar Rusmanhady. Sementara Putu mengajak Darmawan dan Martadinata.

Zaini menyampaikan di depan forum pertemuan sangat mendukung rencana investasi Putu di wilayahnya. Dia juga berjanji tak akan membebankan apapun ke Putu selaku pengusaha.

Namun apa yang disampaikan Zaini bertolak belakang ketika dia berbicara empat mata dengan Putu. Tanpa sungkan, Zaini menyampaikan jika dirinya selain sebagai bupati juga menjabat sebagai ketua DPD I Partai Golkar NTB. Karena itu, dia meminta Putu menyediakan kendaraan operasional untuk digunakan pengurus partai.

Putu, seperti dibacakan JPU dalam surat dakwaan, awalnya terkejut dengan permintaan Zaini karena sebelumnya sang bupati memastikan tak akan meminta sepeser pun darinya. Sehingga permintaan mobil ketika itu tak ditanggapi Putu.

Maret 2011, Zaini kembali menghubungi Putu dan mengingatkan soal mobil operasional partai. Karena merasa tertekan dan modal yang dikeluarkan untuk memulai pembangunan kawasan wisata sudah terlanjur banyak, Putu pun mengusahakan memenuhi permintaan Zaini.

Selang sebulan, Putu kemudian bertemu Rusmanhady di Bali untuk menyerahkan dua unit mobil. Kedua kendaraan berjenis Toyota Inova yang masing-masing bernilai Rp 150 juta dan 145 juta akan digunakan untuk operasional Partai Golkar. Zaini meminta mobil tersebut diantar ke Mataram dan dibalik nama menjadi milik F, keponakannya dan I, pengurus DPD I Partai Golkar NTB.

Tak sampai di situ, permintaan Zaini ke Putu masih terus berlanjut. Terdakwa meminta sepasang jam tangan Rollex dan cincin permata dengan bermatakan mata kucing. Putu kembali terkejut dengan keinginan Bupati. Namun karena khawatir pengurusan izinnya akan dihambat, dia pun mengupayakannya.

Pada Mei 2011, Putu menemui Zaini di rumah dinas bupati untuk menyerahkan sepasang jam Rollex senilai Rp 130 juta. Selanjutnya di Juni, Putu menyerahkan cincin yang diminta senilai Rp 64 juta di tempat yang sama. Di pertemuan itu, Zaini menyarankan Putu agar dalam pengurusan izin prinsip, Putu tidak menggunakan perusahaan lokal tapi perusahaan sendiri.

Saran terdakwa diikuti. Juli 2011, Putu mendirikan PT Djaja Bussiness Group (DBG). Selanjutnya pada September, PT DBG mengajukan izin prinsip untuk pengembangan kawasan wisata seluas 700 hektare di Meang yang kesemuanya berada di luar lokasi tambang. Kemudian pada 26 September, jajaran pemkab membahas soal izin prinsip ini. Pada bulan yang sama, Zaini bersama Rusmanhady kembali menemui Putu di salah satu hotel di Bali. Terdakwa disebutkan meminta dana Rp 2 miliar namun tidak ditanggapi Putu. Setelah itu, terdakwa menelepon Putu dan menyatakan dia batal meminta uang tapi dia ingin Putu datang ke Lombok.

Oktober, Putu datang menemui Zaini. Di momen itu, terdakwa sempat memarahi Putu karena tak bisa memenuhi permintaan uang. Zaini lagi-lagi mendesak diberi uang dan Putu yang dalam kondisi khawatir akhirnya menyerahkan dana Rp 400 juta yang dibawanya. Zaini kemudian minta agar uang bisa ditambah plus diberikan sebidang tanah di Meang.

Bulan berikutnya, Zaini beberapa kali menelepon Putu dan menyatakan pihaknya kesulitan untuk mengembangkan kawasan wisata Meang dan membandingkannya dengan kawasan wisata Mandalika di Lombok Tengah yang berkembang cukup pesat. Pernyataan itu ditanggapi lain oleh Putu. Dia mengira Zaini ingin meminta uang kembali. Kemudian selang beberapa waktu, Putu menyerahkan uang senilai Rp 300 juta di rumah dinas bupati.

Di bulan yang sama, Putu juga menyerahkan dua bidang tanah masing-masing seluas sekitar 19 ribu meter persegi dan 9 ribu meter persegi. Terdakwa disebutkan, meminta melalui Rusmanhady dilakukan akta jual beli dan tanah-tanah itu diatasnamakan F, keponakannya.

Pada 2012, pemkab menerbitkan izin untuk PT DBG dan di 2013 diterbitkan IPPT lanjutan dengan masa berlaku 12 bulan kedepan. Menjelang Pilkada Lobar di 2013, terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp 2 miliar. Dana itu akan digunakan masing-masing Rp 1 miliar untuk biaya survei dan kampanye. Tapi itu tak direspons Putu.

Putu kemudian mengganti nomor handphonenya sehingga terdakwa sempat kesulitan menghubunginya. Namun itu tak berlangsung lama. Zaini kembali bisa menghubungi seraya mengirim SMS (pesan singkat) yang berbunyi a�?a�� Pak Putu, kenapa menghilang dan ganti nomor HP. Meski saya sibuk untuk persiapan pilkada, saya tidak ingin putus komunikasi. Gak usah hilang atau takut direpotkan sayaa��a��. Pesan ini tak dibalas Putu yang kemudian berujung pada upaya pelaporannya kepada KPK atas tindakan pemerasan yang diduga dilakukan Zaini.

Atas perbuatanya ini, JPU mengkategorikan Zaini telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri dengan ancaman kurungan 2 tahun 3 bulan. Serta dugaan melakukan pemerasan dengan ancaman hukuman 4-20 tahun kurungan penjara.

Usai JPU membacakan dakwaan, majelis hakim kemudian mempersilakan terdakwa dan penasihat hukum untuk mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Kesempatan itu tak ingin disia-siakan Zaini yang membacakan eksepsi yang ditulisnya sendiri.

Zaini mengatakan, setelah menyimak dakwaan JPU, dirinya semakin tidak mengerti konteks cerita panjang yang menurutnya banyak dipaksakan.
a�?a��Ada beberapa hal dari sisi bahasa yang saya tidak mengerti,a��a�� kata Zaini.

Menurut pria berusia 60 tahun ini, dakwaan JPU tidak jelas dan kurang cermat sehingga membuatnya bingung. Surat dakwaan juga dinilainya tidak formil dan tidak memenuhi syarat-syarat materil. Karena itu, surat dakwaan ini bisa dibatalkan oleh hukum.

a�?a��Saya tidak jelas dan tidak mengerti uraian di cerita ini, seolah-olah benar saya adalah pelaku tindak pidana korupsi. Di dalamnya terlalu banyak menyebutkan keterlibatan dan peran orang lain tapi justru saya yang menjadi terdakwa,a��a�� kata Zaini yang saat itu mengenakan pakaian atas bawah serba putih.

Kedua, Zaini menyoroti keterlibatan Darmawan. Zaini mengaku sama sekali dirinya tidak pernah berhubungan secara lisan maupun tulisan dengan yang bersangkutan terkait pengurusan izin prinsip di Meang.

a�?a��Kenapa harus saya dihubung-hubungkan dengan dia (Darmawan),a��a�� imbuhnya.

Zaini hanya mengetahui jika Darmawan adalah terpidana kasus pemalsuan surat. Karena itu, keterangan Darmawan yang sudah menyandang status terpidana sebagai saksi di kasus ini patut dipertanyakan.

Kemudian soal dakwaan yang menyebut dia melakukan pemerasan terhadap Putu. Putu yang dikenal Zaini melalui Asisten 1 MS Udin ini menurutnya, sehat secara jasmani dan rohani. Tapi mengapa di dakwaan, Putu dikatakan sampai depresi atau tertekan jiwanya karena intimidasi yang didakwakan dilakukan dirinya.

a�?a��Jika memang benar apa yang dilakukan ini salah, apa dia (Putu, Red) mau melakukannya. Harusnya dia bilang tidak, toh dia kan punya daya untuk menolaknya. Tapi ini tak pernah dilakukannya,a��a�� ungkap Zaini.

Peran dan posisi Rusmanhady di dakwaan juga dianggapnya tidak jelas. Rusmanhady yang merupakan bawahannya sekaligus Kepala BPMP2T disebut menyetujui IPPT PT DBG. Lantas mengapa perbuatan orang lain ini kemudian bisa didakwakan kepada dirinya.

a�?a��Dimana keadilan itu,a��a�� ucapnya.

Ketidakjelasan surat dakwaan juga dinilainya muncul ketika nama Gede Mayung disebut terlibat di alur cerita ini. Menurut Zaini, dalam sejumlah pertemuan dengan Putu, sosok Gede Mayung tidak pernah ikut.

Ketua KONI Lobar ini juga menyoroti bukti yang dirinya pernah dikonfirmasi di berita acara pemeriksaan (BAP) saat di KPK namun ternyata di surat dakwaan tidak dilampirkan. Termasuk soal sangkaan adanya disposisi dari dirinya kepada sekwilda (sekretaris wilayah daerah) ternyata juga sengaja dihilangkan penyidik di surat dakwaan.

a�?a��Hal demikian adalah fitnah. Saya tidak pernah membebankan apapun ke Putu. Mobil Pajero sport yang dituding saya menerimanya saat pemeriksaan kenapa juga tidak dilampirkan di surat dakwaan,a��a�� protes Zaini di eksepsi.

Atas semua hal yang menurutnya, sengaja ditambah ataupun dikurangi oleh penyidik, Zaini merasa itu adalah bentuk penzoliman kepada dirinya.

a�?a��Allah Yang Maha Tahu dari semua ini,a��a�� tandasnya.

Di akhir eksepsinya, Zaini berharap agar majelis hakim bisa menerbitkan putusan yang jelas karena surat dakwaan dari JPU tidak cermat sehingga bisa dikategorikan batal demi hukum. Dia juga berharap hakim dapat memerintahkan panitera untuk mengembalikan barang bukti (BB) yang telah disita ke penasihat hukumnya termasuk membebaskan dirinya.

Hakim juga diharapkan bisa merehabilitasi dan mengembalikan kedudukunnya secara hukum. Serta membebaskan dirinya dari biaya perkara.

Sementara ketua penasihat hukum Zaini, Maqdir Ismail menilai Pengadilan Tipikor tidak berwenang menyidangkan perkara ini karena locus delicti (lokasi kejadian perkara)nya berada di Mataram. KPK juga dianggap tidak berwenang menyelidik maupun menyidik perkara ini karena tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan.

Pihaknya juga keberatan dengan dakwaan memeras terhadap kliennya karena sangat merusak reputasi.

a�?a��Ini dakwaan yang sangat luar biasa. Di surat dakwaan disebutkan jika Putu ketakutan atau depresi jika izin investasinya dihambat oleh terdakwa. Tapi selama ini kan tidak ada pemeriksaan psikologis kepada korban yang menyebut dia (Putu,red) terintimidasi,a��a�� kata Maqdir membacakan eksepsi.

Jika diakumulasikan semua barang, tanah maupun uang yang menjadi bukti pemerasan di surat dakwaan tersebut, totalnya mencapai Rp 1,484 miliar. Namun fakta yang hanya bisa dilihat di perkara ini hanya dua kendaraan yang digunakan untuk operasional Partai Golkar senilai Rp 295 juta serta sertifikat hak milik tanah seluas 9.000 meter persegi senilai Rp 259 juta. Artinya, nilai kerugian di bawah Rp 1 miliar.

a�?a��Ini tidak berkaitan dengan kerugian uang negara,a��a�� ujarnya.

Ditambahkan Zarman Hadi, kuasa hukum Zaini yang lain, KPK tidak berwenang menangani perkara ini karena kerugian di bawah Rp 1 miliar. Ini sesuai dengan UU KPK Nomor 20 tahun 2002. Terlebih dakwaan pemerasan ini dicurigai telah disusupi kepentingan pihak-pihak tertentu.

Khusus mengenai tanah seluas sekitar 9.000 meter persegi di Meang, dalam eksepsi tim penasehat hukum disebutkan, hingga saat ini tanah itu masih dimiliki L Sunandar dengan bukti sertifikat yang masih dipegang yang bersangkutan. Tanah tersebut, menurut Sunandar, diberikan ayahnya yang bernama Lalu Mijimah.

a�?a��Sehingga dakwaan pemerasan sangat absolut atau tidak jelas karena sertifikat tanah itu sampai sekarang masih dipegang pemilik. Tidak ada juga berita acara penyitaan jam Rollex, cincin permata dan sejumlah uang yang didakwakan penuntut umum tidak dilampirkan di surat dakwaan. Jelas ini semua sengaja diada-adakan,a��a�� katanya.

Tim kuasa hukum juga ikut menggarisbawahi diakomodirnya keterangan dari Darmawan yang notabene merupakan terpidana pemalsuan surat yang telah diputus perkaranya tahun 2013 silam. Penyidik juga menggunakan keterangan dari Sofyan yang juga telah dipolisikan karena kasus hukum.

a�?Tidak menutup kemungkinan ini adalah laporan palsu yang sengaja digunakan untuk menghancurkan harkat dan martabat klien kami,a��a�� kata Maqdir kembali.

KPK, lanjut dia, jelas telah melampui kewenanganannya karena menyelidik dan menyidik perkara ini. Seharusnya kasus hukum ini bisa diserahkan penanganannya ke aparat penegak hukum yang lain, seperti kepolisian atau kejaksaan.

a�?a��Kami juga menyoroti adanya dua penyelidik dan penyidik KPK yang tidak berasal dari kepolisian. Mereka ini tidak diangkat sesuai UU dan hukum. Sehingga penyidikannya bisa batal oleh hukum,a��a�� tegasnya.

Setelah pembacaan eksepsi, kuasa hukum kemudian menyerahkan surat penangguhan penahanan Zaini ke majelis hakim. Surat ditandatangani puluhan tuan guru, Wakil Gubernur NTB, Ketua DPRD NTB, Wakil Bupati Lobar, Ketua DPRD Lobar serta istri dan anak Zaini.

Sidang akan dilanjutkan Senin mendatang (8/6) dengan agenda pembacaan jawaban dari JPU atas eksepsi terdakwa. (ida/r7)

Berita Lainnya

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post