Lombok Post
Ekonomi Bisnis

Nunggak Bayar Air, Siap-Siap Ditagih Jaksa

KERJA SAMA : Dirut PDAM Giri Menang HL Ahmad Zaini (kanan) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kepala Kejari Mataram Rodiansyah, SH, kemarin.

* PDAM-Kejari Teken MoU

MATARAM – Ini peringatan bagi pelanggan PDAM Giri Menang yang kerap menunggak pembayaran tagihan air. Kedepan, penagihan pembayaran air yang biasa dilakukan petugas dari PDAM bisa dilakukan aparat dari kejaksaan.

Kebijakan ini menjadi salah satu implementasi dari kerja sama PDAM Giri Menang dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram. Penandatanganan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara kedua lembaga tentang pemberian bantuan hukum dan pertimbangan hukum dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara (Datun) dilakukan kemarin, di Kantor PDAM.

a�?a��Seandainya ada pelanggan PDAM yang menunggak pembayaran bisa diserahkan ke kami untuk dilakukan penagihan,a��a�� kata Kepala Kejari Mataram Rodiansyah, SH.

Menurut dia, untuk menerima kewenangan dari PDAM dalam perkara Datun, pihak kejaksaan tidak bisa bertindak hanya berdasarkan MoU. Namun tetap membutuhkan surat kuasa khusus (SKK) dari PDAM.

a�?a��Tapi yang perlu diingat juga, MoU ini bukan untuk penyelesaian perkara korupsi ya. Tapi khusus untuk Datun. Jadi Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu jangan kaget ketika suatu hari kami datang kesini ketika menyelidiki perkara korupsi,a��a�� ujar Rodiansyah mengingatkan.

Terkait Datun, lanjut dia, ada lima tugas yang bisa dilakukan kejaksaan. Yakni soal bantuan hukum. Jaksa dalam hal ini bertindak sebagai pengacara negara mewakili pemerintah, BUMN ataupun BUMD dengan adanya SKK baik dalam posisi tergugat maupun penggugat. Termasuk secara litigasi (penyelesaian perselisihan hukum di pengadilan, Red) maupun non litigasi (penyelesaian perselisihan hukum di luar pengadilan, Red).

a�?a��Kalau penagihan itu nanti bisa termasuk non litigasi,a��a�� imbuhnya.

Jaksa juga memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan hukum. Dalam hal ini, PDAM bisa mendapatkan pendapat hukum atau legal opinion serta legal assistance atau pendampingan hukum.

Ketiga soal pelayanan hukum. Maksudnya, jaksa atau pengacara dapat memberi pandangan hukum ke masyarakat. Keempat adalah penegakan hukum, dimana tugas jaksa mengajukan perdata ke pengadilan.

Terakhir adalah melakukan tindakan hukum lainnya. Seperti melakukan mediasi antara dua lembaga atau instansi yang berselisih untuk mencari jalan keluar. a�?a��Contoh perkaranya ketika PDAM melakukan penggalian lubang untuk pipa air ternyata mengenai kabel Telkom sehingga menimbulkan masalah,a��a�� kata Rodiansyah mengumpamakan.

Sementara Direktur Utama (Dirut) PDAM Giri Menang HL Ahmad Zaini mengatakan, melalui kerja sama ini, pihaknya yang merupakan perusahaan bergerak di bidang jasa bisa mendapatkan pengawasan dari stakeholder agar pelayanan bisa maksimal. Selain itu, pelanggaran dari pelanggan yang melalaikan kewajiban dapat diselesaikan.

a�?a��Tentunya dengan adanya MoU kami bersama kejaksaan bisa bertindak sesuai aturan,a��a�� kata Zaini.

Sebagai sebuah lembaga, diakuinya, PDAM tidak bisa lepas dari permasalahan, termasuk perkara Datun. Disinilah peran kejaksaan dibutuhkan. a�?a��Kami berharap kerja sama ini berjalan dengan baik. Selain bisa saling mengingatkan, juga yang utama kami bisa berjalan sesuai dengan koridor yang ada,a��a�� pungkasnya. (ida/r4)

Berita Lainnya

BPJS TK NTB Gelar Pasar Murah 2.046 Paket Sembako

Redaksi Lombok Post

BPJSTK NTB Lindungi 25.545 Pekerja Migran Indonesia

Redaksi Lombok Post

BCA Salurkan CSR Untuk Korban Gempa Lombok

Redaksi Lombok Post

ILBB-Ancora Foundation Bantu Korban Gempa Lombok

Redaksi Lombok Post

Bank Mandiri-Hiswana Migas-Pertamina Jalin Kerjasama

Redaksi Lombok Post

Soft Opening Jannah Tour and Travel Meriah

Redaksi LombokPost

Masyarakat Didorong Gunakan Produk Lokal

Redaksi LombokPost

FWD Life Resmi Hadir di Lombok

Redaksi Lombok Post

Golden Palace Hotel Dikunjungi Wakil Duta Besar Australia

Redaksi Lombok Post