Lombok Post
Praya

Tanah Milik Minarni Tak Terdata BPN

BERIKAN KESAKSIAN: Pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Praya Lalu Sukirman, saat memberikan kesaksian dalam persidangan HL Muhammad Putrie.

PRAYA – Majelis hakim kasus dugaan pengerusakan hotel Lombok Baru milik Minarni di Desa Kuta tercengang. Ini terjadi setelah mendengarkan kesaksian pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Praya Lalu Sukirman. Dalam kesaksiannya, dia menegaskan sertifikat Nomor 764 Tahun 2004 luas lahan mencapai 1,7 hektare tidak terdata dalam registrasi BPN.

Kecuali, sertifikat Nomor 764 Tahun 2004 yang seluas 6 are. a�?Ini ada dua sertifikat yang nomornya sama, tapi berbeda luasan. Namun, pemiliknya sama yaitu Minarni,a�? kata Sukirman, Kamis (4/6).

Untuk sertifikat yang luas lahannya 1,7 hektare itu, terang Sukirman ditemukan lahannya masuk dalam kawasan HPL Mandalika Resort ITDC. Sehingga, tidak diperkenankan siapa pun itu untuk memiliki. Kalau pun ada alas hak hukumnya berupa sertifikat dan lain sebagainya, maka dinyatakan tidak sah.

Yang terdata dan diakui BPN, ungkap Sukirman, yang luasnya 6 are. Surat klarifikasi BPN dikeluarkan pada 1 November 2013, Nomor 988/58-02-300/XI/2013. Dalam suratnya itu, BPN menekankan, telah melaksanakan penelitian, penelaahan dan pengkajian terhadap sertifikat yang dikantongi Minarni. Hasilnya, terdapat perbedaan data.

a�?Kalau sudah tahu ada perbedaan data dan tidak terdata dalam register BPN, kenapa pihak BPN tidak mencabut sertifikat itu,a�? kata A�ketua majelis hakim I Nyoman Wiguna.

Harusnya, kata ketua Pengadilan Negeri (PN) Praya ini, BPN cepat mengambil sikap dan keputusan. Bukan hanya melakukan klarifikasi. a�?Kalau begini caranya BPN, kacau negara ini. Pantas saja, Loteng ini dikenal lahan investasinya bermasalah. Karena memang, akarnya ada di BPN,a�? sindir Wiguna.

Sepintas, pihaknya melihat dan mendengar sertifikat seluas 1,7 hektare diduga palsu. Kendati demikian, pendalaman materi kesaksian terus dilaksanakan hingga memeriksa bupati.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muslim mengaku telah melayangkan dua kali panggilan sebagai saksi kepada bupati. Termasuk, Kepala Dinas PU dan ESDM HL Rasyidi. Namun, tidak diindahkan.

Total saksi dalam persidangan kasus yang menjerat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) HL Muhammad Putrie mencapai 29 orang. Yang sudah diperiksa sebanyal 13 orang. Sisanya, 16 orang diagendakan setiap Kamis.

Dalam persidangan kemarin. Saksi yang diperiksa ada dua yaitu pejabat BPN Praya Lalu Sukirman dan Kabag Hukum Setda Loteng Mutawali.

Mutawalli sendiri sebagai penyusun Surat Keputusan (SK) tim penertiban dan relokasi pantai Kuta, pihaknya mengaku tim telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai hukum yang berlaku.

Khususnya, terang Mutawali, Perda RTRW Nomor 7 tahun 2011, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, dan tambahan lembaran negara Nomor 4724, serta Perda Nomor 3 Tahun 2010 RTRW provinsi.

a�?Atas dasar itulah, kami melakukan relokasi. Dalam ketentuan hukum dan undang-undang, jika lahan milik umum atau negara akan dipergunakan pemerintah, maka wajib diserahkan kepada pemerintah. Apalagi, sifatnya ilegal,a�? tegas Mutawali.(dss/r11)

Berita Lainnya

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Kadis Baru Ditugaskan Perangi Calo

Redaksi LombokPost

PT Angkasa Pura I Salurkan Dana Pinjaman Mitra Binaan

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost