Lombok Post
Ekonomi Bisnis

Keluarga Pegang Peranan Penting Penyelesaian Kasus TKI

UTARAKAN: Suasana dialog keluarga TKI asal NTB bersama perwakilan Direktorat Jenderal PWNI/BHI Kemenlu di Hotel Santika Mataram

MATARAM – Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah di luar negeri cukup banyak. Berdasar data Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri, hingga Mei 2015, ada 18.509 kasus secara nasional yang ditangani.

Di NTB sendiri, untuk periode 2013-2014, total yang terungkap mencapai 860 kasus. Sebanyak 427 kasus sudah terselesaikan. Yang sedang dalam proses 433 kasus. Sementara hingga 8 Juni 2015, dari total 283 kasus, sudah terselesaikan 82 kasus. Selebihnya masih dalam proses penyelesaian.

a�?Itu masih secara umum, kalau yang terancam hukuman mati cuma satu orang tapi belum putusan tetap,a�? kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen PWNI dan BHI Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal usai acara Sosialisasi Penanganan Kasus dan Pertemuan dengan Keluarga TKI High Profile Cases Asal NTB di Hotel Santika Mataram, pada sejumlah wartawan.

Ditegaskan, penyelesaian efektif TKI bermasalah ini hanya dapat dilakukan jika semua pihak yang berkepentingan, termasuk keluarga mempunyai pandangan, langkah dan tujuan sama dalam menyelesaikan kasus.

Sehingga keluarga jangan mudah percaya dengan pihak-pihak yang berniat membantu penyelesaian kasus. Bisa jadi pihak-pihak itu memanipulasi kasus yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. a�?Kemenlu mengambil inisiatif penyelesaian ini dengan duduk bersama keluarga, kades, dan instansi daerah terkait,a�? katanya.

Iqbal mengatakan, dari jumlah kasus tersebut terdapat kasus yang disebut high profile cases. Artinya kasus yang membutuhkan keterlibatan pejabat tinggi pemerintahan dan mendapat sorotan tajam dari publik. Khusus di NTB sendiri, ada 17 kasus skala tersebut. Antara lain kasus sebagai pelaku kriminal dan korban tindakan kriminal.

a�?Pada umumnya, jenis kasus yang dialami adalah pelaku kriminal, korban kriminal, gaji tidak dibayar, habis kontrak dan dipulangkan, narkoba, sihir, zina dan penganiayaan berat,a�? papar Iqbal.

Menurutnya, kasus berat bukan hanya melalui proses yang rumit dan panjang. Tapi butuh koordinasi yang sangat intens. Terutama jika mengalami kasus di Arab Saudi, karena harga diri warga negaranya yang memiliki strata sosial baik dan tinggi. (ewi/r12)

Berita Lainnya

BPJS TK NTB Gelar Pasar Murah 2.046 Paket Sembako

Redaksi Lombok Post

BPJSTK NTB Lindungi 25.545 Pekerja Migran Indonesia

Redaksi Lombok Post

BCA Salurkan CSR Untuk Korban Gempa Lombok

Redaksi Lombok Post

ILBB-Ancora Foundation Bantu Korban Gempa Lombok

Redaksi Lombok Post

Bank Mandiri-Hiswana Migas-Pertamina Jalin Kerjasama

Redaksi Lombok Post

Soft Opening Jannah Tour and Travel Meriah

Redaksi LombokPost

Masyarakat Didorong Gunakan Produk Lokal

Redaksi LombokPost

FWD Life Resmi Hadir di Lombok

Redaksi Lombok Post

Golden Palace Hotel Dikunjungi Wakil Duta Besar Australia

Redaksi Lombok Post