Lombok Post
Headline Kriminal

Mahrip Dibui Setahun

Terdakwa kasus SPPD fiktif, H Mahrip
DIVONIS: Terdakwa H Mahrip mendengar putusan majelis hakim atau putusan vonisnya di PN Mataram, kemarin.

MATARAM – Terdakwa kasus SPPD fiktif, H Mahrip akhirnya divonis di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, kemarin. Mantan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) tersebut divonis majelis hakim setahun penjara dan denda Rp 50 juta subisider kurungan dua bulan.

Sidang yang dipimpin hakim Sutarno, dengan hakim anggota Edward Samosir dan Moch Idris itu dimulai sekitar pukul 11.00 Wita. Majelis hakim sendiri membacakan vonis putusan hampir sejam. Dalam surat putusan bernomor: 5/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR itu juga majelis membacakan dakwaan jaksa dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara.

a�?Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berjama’ah dan berlanjut,a�? ujar Sutarno. a�?Terdakwa dikenakan dakwaan subsidairitas,a�? Sambungnya membaca putusan.

Terdakwa telah melanggar pasal 3 UU Tipikor. Yakni terbukti telah menyalahgunakan kewenangan jabatan, kesempatan sebagai Wabup Lobar pada saat itu. Hingga menyebabkan negara mengalami kerugian Rp 431.675.000, seperti hitungan BPKP. Unsur-unsur Tipikornya sudah terpenuhi secara hukum dalam dakwaan subsider.

Adapun hal-hal yang meringkankan terdakwa adalah, terdakwa kooperatif selama proses persidangan. Serta terdakwa juga telah menyerahkan uang kerugian negara sejumlah seperti dalam temuan BPKP wilayah NTB.

Dibacakan juga oleh majelis hakim, pembelaan dari tim kuasa hukum terdakwa. Mereka majelis hakim memvonis dengan sebijak-bijaknya. Selain itu mengingat faktor usia dari terdakwa sendiri yang sudah menua, yang saat ini sudah berusia 57 tahun. Bahkan, sempat sebelum memasuki sidang, Mahrip mengaku flu berat.

Sementara menanggapi vonis majelis hakim tersebut, terdakwa H Mahrip didampingi tim kuasa hukumnya, Edy Rahman, Yusnan Wadi, dan mengaku menerima putusan tersebut. a�?Saya terima putusan ini dengan ikhlas,a�? ujar H Mahrip.

Ia menyampaikan, itu adalah takdir Allah yang harus ia hadapi sebagai mantan pejabat. Sedangkan, kuasa hukumnya Edy Rahman, meminta majelis hakim agar tidak membebankan sepenuhnya kerugian negara tersebut kepada kliennya saja. Sebab, seperti yang sudah dibacakan dalam pledoi pekan lalu, uang tersebut juga dinikmati mantan ajudannya, L Fathon Ahmisa yang kini juga sudah menjadi tersangka.

Sedangkan, JPU, Budi menyampaikan masih mempertimbangakan vonis tersebut. a�?Saya masih pikir-pikir dulu yang mulia,a�? ujar Budi. (deq/r8)

Berita Lainnya

Jaksa SP3 Kasus Izin Hutan Sekaroh

Redaksi LombokPost

Pengerukan Dermaga Labuhan Haji Terancam Molor

Redaksi LombokPost

PPK Masuk Bui, Rekanan Tak Kunjung Diadili

Redaksi LombokPost

Zul-Rohmi Perlu Banyak Sosialisasi

Redaksi Lombok Post

Mengejar Mimpi Jadi Daerah Industri

Redaksi Lombok Post

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Masih Banyak Warga Loteng Buang Air Besar Sembarangan

Redaksi LombokPost