Lombok Post
Tanjung

Tak Ada Sertifikat untuk Lahan HKm

ilustrasi/foto: dok. JPNN.com
ilustrasi/foto: dok. JPNN.com

TANJUNG – Pertemuan yang diikuti 200 orang warga pengelola hutan dari berbagai dusun di Desa Rempek, Minggu (7/6), menyita perhatian Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Rinjani Barat serta aparat keamanan.

Informasi yang dihimpun Lombok Post, warga berkumpul atas ajakan salah seorang pengacara dari Mataram yang menjanjikan membantu warga mensertifikatkan lahan HKm. Menanggapi hal ini, KPH Rinjani Barat tegas mengatakan lahan HKm tidak boleh disertifikatkan.

a�?Biarkan aja dia, nanti kita proses hukum. Ini memang sudah dilakukan sejak tahun 80-an, dia menjanjikan ke orang, tapi sampai sekarang tidak pernah ada sertifikat yang dijanjikan itu,a�? ungkap Kepala KPH Rinjani Barat Madani Mukarom.

Madani juga tidak menampik, adanya indikasi pungutan liar yang dilakukan oknum pengacara kepada masyarakat pengelola hutan. Hanya saja, tidak semua masyarakat percaya begitu saja dengan rayuan oknum.

a�?Dari zaman dulu sudah mungut. Tetapi ada juga masyarakat yang tidak percaya dengan KPH malah percaya sama dia. Sedangkan yang bermitra dengan KPH tetap mengelola hutan menggunakan izin garap,a�? lanjutnya.

Terkait pertemuan pada Minggu di Dusun Lempajang, Desa Rempek, Madani mengakui pihaknya tidak terlibat pada pertemuan tersebut. Hanya saja, karena mendapat kabar jika akan ada demonstrasi dari pengelola hutan, sehingga pihaknya bersama instansi terkait termasuk aparat memantau pertemuan tersebut.

Madani menegaskan, sesuai aturan lahan HKm yang dikelola warga tersebut berstatus hutan produksi. Di Desa Rempek kawasan hutan produksi memiliki luas sekitar 600 hektare. Untuk lahan yang akan disertifikatkan oknum pengacara berada di Dusun Lempajang, Dusun Pondok Injong dan Dusun Busur Barat.

a�?Klaim dari pengacara jika beberapa tanah ada yang sudah disertifikatkan hanya isu yang dihembuskan ke warga. Kalau memang ada, sertifikatnya saya fotokopi, saya ambil dan saya proses,a�? tegasnya. (puj/r11)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost