Lombok Post
Headline Pendidikan

Kontribusi SMK Belum Maksimal

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kemendikbud, Sutanto

* Dikpora NTB Keluarkan Moratorium Pembangunan SMK

MATARAM – Data BPS NTB pun melansir SMK sebagai penyumbang pengangguran terbesar di NTB. Terkait data BPS tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak bisa memastikan.

a�?a��Itu kan data BPS, kami belum bisa memastikan apakah lulusan SMK menjadi penyumbang pengangguran terbesar,a��a�� kataA� Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kemendikbud Sutanto, Senin (8/6).

Dijelaskan, secara nasional SMK dibangun untuk mempersiapkan tenaga terampil dalam bidangnya masing-masing. Harusnya, kabupaten/kota memberikan izin operasional SMK sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bila tidak sesuai, sebaiknya izin tersebut jangan diberikan.

a�?Apalagi pada hajatannya lulusan SMK diterima bekerja pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI. Jadi, standar kompetensi harus dicapai,a�? bebernya.

a�?a��Jangan buka jurusan otomatif, bongkar mahir tapi masangnya tidak bisa,a��a�� sambungnya.

Selain itu, sambungnya, SMK juga harus memiliki jaringan dengan DUDI terkait kompetensi dimiliki. Dalam membuka SMK kabupaten/kota harus melihat kebutuhan daerah. Sehingga siswa jurusan SMK bisa diserap dunia kerja.

a�?a��Ini SMK menjamur tapi tidak sesuai dengan kebutuhan daerah,a��a�� ucapnya. Terpisah Kepala Dinas Dikpora NTB H Rosiady Sayuti mengatakan, jika nanti SMK diambil alih provinsi, maka ia akan melihat jurusan sesuai dengan kebutuhan. Sekolah yang setengah hati membuka jurusan atau tidak ada peluang bagi siswa diserap DUDI, ia minta untuk ditutup. a�?Sebaliknya, jika ada jurusan yang potensi besar untuk menyerap siswa dalam bekerja maka akan dipertahankan. Lebih-lebih akan dikembangkannya,a�? katanya.

Ditambahkan, SMK harus memiliki nilai lebih untuk bisa diserap dunia kerja. Dikpora bakal mengeluarkan moratorium pembangunan SMK.

a�?a��Paling tidak SMK jangan dibangun dulu sebelum ada hasil dicapai,a��a�� tukasnya. (jay/*/r13)

Berita Lainnya

Kepala OPD Akan “Dikocok” Ulang

Redaksi LombokPost

Cegah Aksi Para Spekulan, Polisi-Pemprov Pantau Pasar

Redaksi LombokPost

KPU NTB Gelar Cerdas Cermat Pemilu bagi Pemilih Pemula

Redaksi LombokPost

Jaksa SP3 Kasus Izin Hutan Sekaroh

Redaksi LombokPost

Pengerukan Dermaga Labuhan Haji Terancam Molor

Redaksi LombokPost

Zul-Rohmi Perlu Banyak Sosialisasi

Redaksi Lombok Post

Mengejar Mimpi Jadi Daerah Industri

Redaksi Lombok Post

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post