Lombok Post
Tanjung

Pilkada KLU Terancam Ditunda

Ilustrasi Pilkada/foto: jpnn.com

TANJUNG – Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang dilaksanakan serentak di semua daerah di Indonesia Desember mendatang telah memasuki tahapan. Namun, sejauh ini KPU Lombok Utara belum menerima tambahan anggaran.

a�?Kita akan bertemu tim TAPD Jumat besok untuk membahas anggaran lebih lanjut,a�? ujar Fajar Martha, Ketua KPU Lombok Utara.

Dijelaskannya, dari rincian semula KPU mengajukan anggaran sebesar Rp 18 miliar namun setelah dipangkas, KPU kembali mengajukan anggaran sebesar Rp 12,6 miliar. Tetapi, hal tersebut nyatanya belum bisa direalisasikan pemkab yang sejauh ini hanya memenuhi kebutuhan sebesar Rp 8 miliar.

KPU pun masih bertanya-tanya terkait kekurangan anggaran sebesar 4,6 miliar. a�?Ini adalah tahapan pemilihan umum jadi tidak bisa dibuat-buat semuanya sudah rinci. Saya minta pemkab bisa penuhi kekurangannya,a�? imbuhnya.

Fajar mengatakan, jika anggaran tidak bisa direalisasikan jelang pemilihan nanti, maka konsekuensinya pilkada di Lombok Utara terancam ditunda. Pasalnya, pihaknya tidak ingin mengambil risiko dengan anggaran yang tidak terpenuhi atau sesuai pos-pos yang sudah direncanakan.

Lebih lanjut, Fajar mendapati sinyal dari tim TAPD terkait kekurangan anggaran yang nantinya akan dianggarkan sebesar Rp 2 miliar. Artinya, pemkab tidak bisa memenuhi semua kebutuhan anggaran yang diajukan.

a�?Kalau benar tim TAPD akan anggarkan 2 miliar, berarti pemkab setengah hati. Karena ini bukan masalah membangun infrastruktur yang bisa ditunda tahun depan,a�? tegasnya.

Jika mengacu kepada regulasi, besaran anggaran yang diajukan adalah hal wajar. Mengingat anggaran pilkada mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Sebaran anggaran juga dibebankan ke APBD. KPU nantinya akan menyiapkan seluruh kebutuhan pada calon. Mulai dari panggung, baliho, tes kesehatan, hingga memenuhi kebutuhan PPK dan PPS di lapangan.

Untuk itu, jika hal itu masih simpang siur maka pihaknya akan meminta petunjuk kepada KPU Pusat. Namun, konsekuensi terburuk bukan tidak mungkin pelaksanaan pilkada akan ditunda. (puj/r11)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost