Lombok Post
Headline Politika

NasDem Gandeng Kejati

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem NTB H Efendi

*Pastikan Balon Kepala Daerah Bebas Kasus Hukum

MATARAM – Maraknya kepala daerah yang terjerat kasus hukum membuat Partai Nasional Demokrat (NasDem) waspada. Mengantisipasi itu, Partai NasDem menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB untuk memastikan bakal calon (balon) kepala daerah yang didukung bebas kasus hukum.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem NTB H Efendi mengatakan, NasDem sangat berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan politik. Apalagi terkait dengan pemimpin yang akan berkuasa selama lima tahun ke depan.

a�?Ini momentum tepat untuk memastikan bahwa kepala daerah yang didukung Nasdem benar-benar bersih terutama dari kasus hukum,a�? kata Efendi kepada Lombok Post, kemarinA�(11/6).

Dikatakan, dari tujuh kabupaten/kota yang menggelar pilkada, Partai Nasdem sudah melakukan memutuskan balon kepala daerah di Kota Mataram, Lombok Utara, dan Sumbawa Besar. Mereka sudah mendapat surat dukungan resmi dari DPP. Sedangkan di empat kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu masih dilakukan penjaringan.

Ditegaskan Efendi, Partai NasDem akan menyerahkan nama-nama balon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota kepada Kejati NTB. a�?Kejati yang tahu rekam jejak hukum pasangan balon kepala daerah,a�? tegas dia.

Nantinya penyerahan nama-nama balon kepala daerah itu akan dihadiri Ketua Bapilu dan Ketua Tim Seleksi Nasional untuk Pilkada se-Indonesia Enggartiasto Lukito, Plt Ketua DPW Nasdem NTB Dr H Kurtubi, Sekretaris DPW Nasdem NTB H Efendi, dan pengurus lainnya seperti Ir Sri Wahyuni, Lalu Martadinata, dan Mahruf. Efendi menegaskan jika ternyata ada balon kepala daerah yang bermasalah, maka NasDem segera mencari penggantinya. (tan/r4)

Berita Lainnya

HBK Dukung Program Zul-Rohmi

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost