Lombok Post
Metropolis

Pemerataan Beban Kerja Mustahil

Kepala Badan Kepegawian Daerah (BKD) NTB H Muhammad Suruji

*Atasi Indisipliner PNS

MATARAM a�� Pemerataan beban kerja diharapkan bisa menjadi solusi untuk meningkatkan disiplin seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemprov NTB. Namun, bagi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, hal itu mustahil.

a�?Pembagian porsi kerja yang tidak merata ini kan persoalan yang terjadi di mana-mana. Sulit untuk ideal,a�? kata Kepala BKD NTB Muhammad Suruji kepada Lombok Post di ruang kerjanya, kemarin.

Melihat struktur organisasi yang ada saat ini kata Suruji, bagaimanapun penataan dilakukan, tidak akan pernah ideal. Sehingga, target pemerataan beban kerja agar tidak ada lagi PNS yang sehari-hari lembur karena beban kerja tinggi, dan tak ada pula PNS yang nganggur dan cendrung bersantai-santai selama jam kerja karena tanggungjawabnya minim, masih sulit.

Setiap unit memiliki iklim kerja yang berbeda. Ia mencontohkan, di BKD sendiri ada unit yang memang fungsinya dibutuhkan sepanjang hari dan ada unit yang fokus bekerja pada waktu tertentu.

Misalnya, unit mutasi memiliki beban kerja yang paling tinggi setiap hari. Pasalnya unit ini harus menindaklanjuti perubahan jabatan atau posisi para PNS. Ini berbeda dengan bidang kerja terkait penilaian dan pengujian kompetensi. Tanggung jawab tidak dilakukan setiap hari sehingga, pada hari tertentu, pegawai unit ini lebih memiliki waktu senggang.

Sementara, redistribusi PNS juga tak lantas menjadi solusi. Tidak serta merta unit yang memiliki beban kerja lebih tinggi harus ditempatkan banyak PNS. Pasalnya, ada beberapa jenis pekerjaan yang memang spesifik dan tidak bisa dibagi.

Sementara, evaluasi berkala yang dilakukan oleh Sat Pol PP NTB dan BKD menemukan jebloknya disiplin PNS, akibat lemahnya pengawasan pimpinan SKPD. Pejabat struktural yang seharusnya menjadi contoh, terkesan menutupi kesalahan bawahannya. a�?Temuan di lapangan, berbeda jauh dengan laporan absensi yang diberikan dari tiap SKPD,a�? kata Kasat Pol PP NTB Ibnu Salim.

Menurutnya, banyak PNS yang memanfaatkan kedekatan dengan pimpinan SKPD agar bisa menutupi kesalahannya dalam hal absensi. Memanipulasi absen sidik jari menjadi hal lumrah dalam laporan absensi yang diserahkan SKPD ke BKD.

Tindakan seperti itu, lanjut Ibnu, merupakan hal yang memalukan bagi aparatur negara profesional. a�?Kalau tidak hadir atau ada kepentingan di luar, sebaiknya memakai surat ijin.a�? ujarnya. (uki/cr-dit/r12)

Berita Lainnya

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Bikin Menu Nasiq Lobi Hingga Manuq Sebur Saus Lebui

Redaksi LombokPost

Ayo, Keruk Sungai Ancar!

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Harus Nabung Stok Sabar

Redaksi LombokPost

Pol PP Mengeluh Lagi

Redaksi LombokPost

Evi: Kasihan Pak Sudenom

Redaksi LombokPost

Yang Lolos TKD Jangan Senang Dulu!

Redaksi LombokPost

Sekolah Sesak, ABK Terdesak

Redaksi LombokPost

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost