Lombok Post
Giri Menang

Takut Ditebang, Ramai-ramai Urus Izin

PENERTIBAN: Tim penertiban dari DTKPK menurunkan reklame yang diduga bodong di Senggigi, bulan lalu.

*Ketika Pengusaha Reklame Bodong Dihantui Razia

Selama ini, pendapatan asli daerah (PAD) pada reklame tergerus. Bayangkan, ribuan reklame yang berjejer di jalan hanya ratusan yang membayar pajak. Selebihnya reklame bodong.

***

PENERTIBAN reklame bodong memberikan dampak signifikan. Para pengusaha yang selama ini menyetor lewat jalur belakang mulai sadar. Kini, mereka ramai-ramai datang ke Kantor Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Kebersihan (DTKPK) Lobar.

Kehadiran para pengusaha itu tidak terlepas dari keseriusan pemkab menertibkan reklame bodong. Bulan lalu, pemkab memperlihatkan kegarangannya pada pengusaha reklame.

Reklame bodong yang berderet di jalan ditebang. Puluhan reklame ditertibkan. Mereka menertibkan pula reklame raksasa yang memajang iklan perusahaan rokok dan minuman plus cewek seksi.

Kepala DTKPK HL Winengan mengakui jika dampak penertiban reklame sangat dirasakan. Sebagian besar pemilik reklame datang ke kantor. Mereka mengurus izin. a�?Termasuk perusahaan besar seperti Djarum, Bank NTB, dan BCA,a�? akunya, kemarinA�(11/6).

Ia menegaskan, ketika turun ke lapangan, timnya sudah memberikan ultimatum bagi pemilik reklame tak berizin. Mereka diberikan batas waktu untuk menyelesaikan izin. Jika tidak, risiko yang harus diterima mereka, merelakan reklamenya ditebang. a�?Dari awal saya sampaikan telat sehari, kami potong,a�? tegasnya.

Bagi yang sudah mengurus izin, mereka bisa menerima dan memasang iklan. Ia mengaku, ada beberapa yang sudah ditandatangani izin usaha rekalamennya. Sementara, bagi yang belum urus atau telat sesuai surat, Winengan menegaskan, siap-siap reklamenya dipotong. a�?Kami hanya minta diurus izinnya. Agar nyaman berusaha,a�? ujarnya.

Sikap tegas itu dilakukan untuk memperbaiki saluran pendapatan daerah. Selama ini, pajak reklame diduga bocor ke mana-mana. Beberapa pengusaha ada yang mengaku sudah menyerahkan setoran pajak, tapi kenyataannya tidak sampai ke kantong kas daerah.

Pengusaha yang mengantongi izin reklame di Lobar hanya berkisar pada angka 100 orang saja. Sementara, reklame yang berdiri sepanjang jalan ini mencapai ribuan. Hanya saja, reklame itu banyak yang tak berizin. Khusus reklame yang dipungut pajaknya oleh DPPKD sekitar 300 reklame. Tapi, jumlah tidak tercover semuanya. (*/r12)

Berita Lainnya

Harga Kedelai dan Kacang Tanah Melonjak

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Tiga Desa dan Dua Sekolah Diaudit Khusus

Redaksi LombokPost

PJU di PLTU Jeranjang Segera Dibangun

Redaksi LombokPost

Pemancing Diduga Hanyut di Perairan Labuan Poh

Redaksi LombokPost

Sinyal Mutasi Makin Menguat

Redaksi LombokPost

Sekolah Terdampak Gempa Belum Diperhatikan

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Butuh Lebih Banyak Huntara

Redaksi LombokPost

HUT SMAN 1 Gerung Meriah

Redaksi LombokPost