Lombok Post
Kriminal

Zainul Dibui Setahun

MATARAM- Zainul Wardi, Pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek bantuan bibit sapi program Bumi Sejuta Sapi (BSS) divonis satu tahun penjara, kemarin. Ia juga dikenakan denda Rp50 juta dengan subsidair dua bulan kurungan. Usai mendengar putusan ketua majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Zainul tertunduk lesu. Ia berusaha menerima putusan tersebut. "Sesuai dengan fakta persidangan, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan pidana hukuman satu tahun penjara dan denda Rp50 juta dengan subsidair dua bulan kurungan," kata Sutarno. Vonis ini lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya, JPU yang dipimpin Jaksa Marullah dari Kejaksaan Tinggi NTB menuntut Zainul 18 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah subsidair tiga bulan kurungan. Namun, dalam amar putusannya, Sutarno sepakat dengan JPU, bahwa Zainul Wardi tidak terbukti bersalah secara sah dalam dakwaan primairnya. Melainkan, dituntut dalam dakwaan subsidairnya. Dakwaan subsidairnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Mantan pejabat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB tersebut terbukti telah menandatangani pembayaran proyek tahap II yang nilainya mencapai Rp 2.492.201.250. Padahal, dalam tahap I diketahui dari 16 kelompok tani ternak (KTT) yang ada di Kabupaten Sumbawa, dua diantaranya tidak menerima bantuan bibit sapi. Yakni KTT Ai Sangar dan Rose Lestari. Pada tahap II, KTT Ai Sangar hanya menerima bantuan dalam bentuk uang tunai senilai Rp 164.400.000 yang diserahkan langsung ke Bendahara KTT Ai Sangar. Kemudian untuk KTT Rose Lestari juga menerima hal yang sama. Namun jumlahnya mencapai Rp156.000.000. Hal itu dipertegas dengan fakta persidangan yang diperoleh dari kesaksian Kadisnakeswan NTB Hj Budi Septiani. “Dari hasil laporan yang diterima dari pihak DPRD NTB, ada dua KTT yang tidak mendapat bantuan bibit sapi,” tegasnya. Saat di konfirmasi wartawan, Zainul Wardi mengaku menerima putusan tersebut dengan iklas. Ia juga mengatakan tidak akan mengajukan banding setelah vonis yang ia terima. "Yah itulah resiko kerjaan mas, semoga ini jadi pelajaran untuk kita semua," ujar Zainul pada wartawan. Sementara rekanan proyek BSS Syamsul Bahri, selaku Diraktur CV Risma Sehati, divonis dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta dengan subsidair dua bulan kurungan. Selain itu, ia juga dibebankan untuk membayar nilai kerugian negara sebesar Rp301.208.700. Dengan ketentuan jika dalam waktu satu bulan terpidana tidak bisa mengembalikan uang negara maka seluruh harta kekayaannya akan disita untuk dilelang. "Jika nilainya tidak juga dapat mencukupinya, maka terpidana akan dipidana selama satu tahun penjara," kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Sutarno. Syamsul Bahri, pada amar putusannya dinyatakan tidak terbukti bersalah secara sah dalam dakwaan primair, melainkan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan subsidairnya. (cr-van)

MATARAM – Zainul Wardi, Pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek bantuan bibit sapi program Bumi Sejuta Sapi (BSS) divonis satu tahun penjara, kemarin. Ia juga dikenakan denda Rp50 juta dengan subsidair dua bulan kurungan.

Usai mendengar putusan ketua majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Zainul tertunduk lesu. Ia berusaha menerima putusan tersebut. “Sesuai dengan fakta persidangan, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan pidana hukuman satu tahun penjara dan denda Rp50 juta dengan subsidair dua bulan kurungan,” kata Sutarno.

Vonis ini lebih rendah dibandingkan tuntutanA� Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya, JPU yang dipimpin Jaksa Marullah dari Kejaksaan Tinggi NTB menuntut Zainul 18 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah subsidair tiga bulan kurungan.

Namun, dalam amar putusannya, Sutarno sepakat dengan JPU, bahwa Zainul Wardi tidak terbukti bersalah secara sah dalam dakwaan primairnya. Melainkan, dituntut dalam dakwaan subsidairnya.

Dakwaan subsidairnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Mantan pejabat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB tersebut terbukti telah menandatangani pembayaran proyek tahap II yang nilainya mencapai Rp 2.492.201.250. Padahal, dalam tahap I diketahui dari 16 kelompok tani ternak (KTT) yang ada di Kabupaten Sumbawa, dua diantaranya tidak menerima bantuan bibit sapi. Yakni KTT Ai Sangar dan Rose Lestari.

Pada tahap II, KTT Ai Sangar hanya menerima bantuan dalam bentuk uang tunai senilai Rp 164.400.000 yang diserahkan langsung ke Bendahara KTT Ai Sangar. Kemudian untuk KTT Rose Lestari juga menerima hal yang sama. Namun jumlahnya mencapai Rp156.000.000.

Hal itu dipertegas dengan fakta persidangan yang diperoleh dari kesaksian Kadisnakeswan NTB Hj Budi Septiani. a�?Dari hasil laporan yang diterima dari pihak DPRD NTB, ada dua KTT yang tidak mendapat bantuan bibit sapi,a�? tegasnya.

Saat di konfirmasi wartawan, Zainul Wardi mengaku menerima putusan tersebut dengan iklas. Ia juga mengatakan tidak akan mengajukan banding setelah vonis yang ia terima.A� “Yah itulah resiko kerjaan mas, semoga ini jadi pelajaran untuk kita semua,” ujarA� Zainul pada wartawan.

Sementara rekanan proyek BSS Syamsul Bahri, selaku Diraktur CV Risma Sehati, divonis dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta dengan subsidair dua bulan kurungan. Selain itu, ia juga dibebankan untuk membayar nilai kerugian negara sebesar Rp301.208.700. Dengan ketentuan jika dalam waktu satu bulan terpidana tidak bisa mengembalikan uang negara maka seluruh harta kekayaannya akan disita untuk dilelang.

“Jika nilainya tidak juga dapat mencukupinya, maka terpidana akan dipidana selama satu tahun penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Sutarno.

Syamsul Bahri, pada amar putusannya dinyatakan tidak terbukti bersalah secara sah dalam dakwaan primair, melainkan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan subsidairnya. (cr-van)

Berita Lainnya

Buron Pembegalan Wisatawan Tertangkap di Sekotong

Redaksi LombokPost

Lagi, Pelajar di Lombok Tengah Terseret Kasus Narkoba

Redaksi LombokPost

Ombudsman RI Pantau Kasus Buku Kemenag

Redaksi LombokPost

Dana Rehabilitasi Sekolah Melonjak Rp 1,2 Miliar

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Gubernur Yakin Kemampuan Brimob

Redaksi LombokPost

Polda Kantongi Data Baru Kasus Pengadaan Buku Madrasah

Redaksi LombokPost

Berkas Banding Merger BPR Dilimpahkan

Redaksi LombokPost

Utamakan Langkah Preventif

Redaksi LombokPost