Lombok Post
NASIONAL

Polri Akan Tindak Tegas Aksi Sweeping

Front Pembela Islam (FPI) melakukan aski demo di depan Kantor DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (10/11). Mereka menolak Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN.com

* FPI Menegaskan Akan Tetap Melakukan

JAKARTAA�- Selain arus mudik, ketertiban masyarakat menjadi salah satu prioritas yang diperhatikan Polri dalam menghadapi datangnya bulan suci Ramadan. Aksi sweeping, atau penertiban tempat-tempat hiburan malam oleh beberapa organisasi masyarakat (Ormas) memang kerap terjadi ketika bulan Ramadan tiba.

Kapolri Badrodin Haiti mengimbau masyarakat dan ormas untuk tidak melakukan sweeping yang bisa mengganggu ketertiban masyarakat. Dia menegaskan, jika yang berhak melakukan penertiban hanyalah institusi penegak hukum negara.

“Tidak ada yang membenarkan sweeping (dilakukan ormas,-red), ujarnya usai melantik beberapa kapolda dan pejabat Polri, di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Untuk itu, dia menegaskan, kepolisian tidak akan segan-segan untuk menindak tegas ormas-ormasA� yang nekad melakukan sweeping.

“Tentu akan kami tendak,” cetus mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur tersebut.

Dia memastikan, bahwa aparat kepolisian akan melakukan tugasnya secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa melakukan ibadah dengan khusyu. Oleh karena itu, tidak perlu ada pihak lain yang melakukan sweeping.

Sementara itu, Front Pembela Islam (FPI) menegaskan, ancaman kapolri untuk menindak tegas ormas yang melakukan sweeping tidak memengaruhi sikap lembaganya. FPI akan tetap konsisten melakukan monitoring dan penertiban jika kegiatan maksiat masih terjadi di bulan Ramadan.

“Akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Sekretaris Majelis Syuro Pusat FPI, Awit Masyhuri.

Menurutnya, monitoring dan penertiban dilakukan FPI sebagai bentuk peringatan dan instruksi kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

“Perda (peraturan daerah, -red) kan mengamanahkan agar kegiatan maksiat harus dihentikan selama Ramadan. Kalau aparat diam, biar kami yang bertindak,” imbuhnya.

Kendati demikian, Awit memastikan, jika pihaknya tidak akan langsung melakukan sweeping begitu saja. Sebagai upaya awal, FPI hanya akan memonitoring tempat-tempat mana saja yang mengganggu kekhusyukan bulan Ramadan, untuk selanjutnya dilaporkan ke polisi.

“Jika sudah dilaporkan tidak ditindak, jangan salahkan kami sebagai masyarakat yang melakukan tindakan,” tegasnya.

FPI sendiri akan terus melakukan monitoring sampai seminggu setelah hari Idul Fitri. Oleh karenanya, jika aparat ingin FPI tidak melakukan sweeping, maka kepolisian wajib menertibkan tempat-tempat yang bisa mengganggu jalannya ibadah puasa selama sebulan penuh.

“Tidak hanya diawal-awal saja,” pungkasnya. (far/r7)

Berita Lainnya

Lion Air JT 610 Bermasalah di Bali, Jatuh di Karawang

Redaksi LombokPost

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

Redaksi Lombok Post

Jokowi Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Redaksi LombokPost

Tes CPNS Baru untuk Instansi Pusat

Redaksi LombokPost

Pendaftar CPNS Segera Lapor Dukcapil Kalau Data NIK Tidak Muncul Saat Daftar

Redaksi Lombok Post

Separo Kuota CPNS untuk Pendidik

Redaksi Lombok Post

Sampai Jumpa di Guangzhou 2022

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Busana Adat Warnai Peringatan HUT RI di Istana

Redaksi Lombok Post